Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar kegiatan Latihan Bela Negara di Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Air Tawar Padang. Kegiatan yang dimulai dari (30/8) hingga (2/9/2022) ini melibatkan Siswa SMK se-Kota Padang

Selanjutnya Barlius juga mengatakan, "bela negara tidak cukup dengan bersorak - sorak, demo dan unjuk rasa. Bela negara harus dibuktikan dengan tindakan dan perilaku, seperti melestarikan budaya dan mentaati aturan hukum yang ada," papar Kadisdik.

Menurutnya, kewajiban bela negara tidak hanya orang dewasa, namun semua elemen dan generasi muda harus terlibat. Ancaman negara saat ini yaitu penyebaran hoax atau berita bohong bagaikan bola salju yang bisa mengakibatkan perpecahan diantara sesama.

"Generasi muda tidak boleh hanya sekedar memakai smartphone saja, harus menjadi pengguna yang cerdas. Pilihlah info yang benar sebelum dibagikan ke yang lain," ujarnya.

Saat ini jumlah Handphone (HP) sudah melebihi  penduduk, artinya satu orang ada yang menggunakan Dua buah HP. Kita adalah pasar bagi negara maju, maka harus cerdas dalam menggunakannya.

"Kita harus bangga sebagai bangsa pejuang, merdeka dengan mengangkat senjata yang diproklamirkan pada 17 agustus 1945," terangnya.

Kemudian Barlius berharap, semoga dengan adanya kegiatan ini akan timbul konsep diri positif pada semua Siswa, bahwa pelajar adalah generasi penerus bangsa.

Hadir dalam pembukaan, Wadanyon Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Mayor Inf Candra Jaya Maulana, Kabid SMK, Ketua MKKS SMK, para Kepsek dan guru pembimbing. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penanganan inflasi oleh Kemendagri yang menerbitkan surat edaran nomor 500/4825/S Tentang Penggunaan Belanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah per Tanggal 19 Agustus 2022, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, mendorong seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan beberapa langkah dalam pengendalian inflasi. Diantaranya adalah mendistribusikan dana Kredit Usaha Rakyat  (KUR), mengalokasikan dana Badan Amil Zakat (BAZ) ke masyarakat tidak mampu, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Beberapa langkah yang disampaikan gubernur adalah, pertama, alokasi dana kredit usaha rakyat (KUR). Gubernur meminta kepada OJK dan BI untuk memberdayakan dana desa di masyarakat agar terkelola secara baik. Selain itu Gubernur memerintahkan untuk cek dana KUR di bank-bank sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.

“Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat,” terang gubernur.

Kedua, alokasi dana badan amil zakat (BAZ). Menurut gubernur, dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Hal itu digunakan intuk meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.

Ketiga, optimalisasi anggaran kepala daerah yang berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan

mendesak dan sangat dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat, dapat menggunakan anggaran BTT. 

Selain itu, menurut gubernur dalam waktu dekat Pemprov Sumbar akan mengadakan bazar murah dalam rangka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlokasi di halaman kantor gubernur pada 14 September 2022 mendatang.

“Saya harap Bazar Murah ini nantinya bakal diadakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi, jangan hanya menganggap enteng. Kita harus serius dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar dalam menekan laju inflasi,” tegas gubernur.

Pada pesta pasar murah tersebut nantinya akan dilaksanakan selama dua hari dengan mengikutsertakan TTIC, Bulog, distributor dibawah naungan disperindag, serta klaster binaan BI. Pada lokasi Pasar Murah juga disediakan mobil kas keliling BI untuk memberikan layanan uang layak edar kepada masyarakat serta mengedukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR).

Selain itu untuk menekan laju inflasi Pemprov Sumbar saat ini tengah mempersiapkan beberapa iven besar, salah satunya Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), dan MTQ Korpri Nasional ke-VI yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama, menyampaikan tujuh program unggulan Bank Indonesia sebagai kontribusi BI untuk menekan laju inflasi di sumbar.

“Tujuh program tersebut antara lain optimalisasi keterjangkauan harga, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), optimalisasi fasilitas distribusi pangan, memperkuat ketahanan komoditas holtikultura, peningkatan pemanfaatan Asintan dan Saprodi, penguatan infratruktur TIK dan koordinasi yang efektif,” paparnya.

Selain itu tindak lanjut pengendalian inflasi daerah di Kabupaten/Kota  yang dilakukan oleh BI antara lain komunikasi publik, operasi pasar murah, pemberian bantuan bibit, gerakan produksi dan penggunaan pupuk organik, penyaluran asintan, saprodi, dan dukungan digital farming, serta pengembangan sentra produksi atau food estate.

Di acara tersebut juga Wahyu Purnama memberikan tujuh pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 kepada seluruh kepala daerah yang hadir. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Komitmen Kapolri untuk berbenah memerangi narkoba dan judi terus berlanjut. Teranyar, eks mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lantaran tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang.

Selain itu, Kombes Edwin juga diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225 ribu dan SGD 376 ribu yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas hal tersebut, Kombes Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa, 30 Agustus 2022 di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lt 1 Mabes Polri.

"Berdasarkan hasil sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).

Atas putusan tersebut, Kombes Edwin menyatakan banding. Selain Kombes Edwin, komisi sidang KKEP juga memutuskan sebanyak dua anggota yakni mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bandara Soetta, AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Triono A untuk diberikan sanksi PTDH.

Adapun putusan demosi lima tahun diberikan kepada Kanit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Pius Sinaga dan demosi dua tahun diberikan kepada 7 personel Bintara yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bandara Soetta.

"Langkah ini sebagai wujud komitmen Kapolri dengan menindak tegas anggota yang bermain-main dengan tindak kejahatan terutama narkoba dan judi," katanya. *