Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menerima audiensi dari sejumlah perwakilan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Sumbar Bersatu (DOSB) beraudiensi di ruang rapat Istana Gubernuran, Senin (10/10/2022). 

Dirinya mengatakan nasib para ojol sekarang sangat miris karena banyaknya potongan komisi dari pihak aplikasi ditambah naiknya harga pertalite, pihaknya mengaku pendapatan para ojol perharinya hanya berkisar Rp35 ribu. 

Selanjutnya ia mengatakan kepada gubernur untuk mencabut izin aplikator yang tidak patuh terhadap regulasi dari Kementerian Perhubungan. Ia juga menyarankan dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) membuat aplikasi khusus yang beroperasi di Sumbar. 

Dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, menerima sejumlah aspirasi para ojol yang tergabung dalam DOSB tersebut, ia juga menyetujui terkait ide pembentukan aplikasi Ojek Online yang dikelola oleh Pemda tersebut. 

"Hal ini akan menguntungkan para ojol, apalagi sekarang perusahaan aplikator tersebut banyak sekali potongan komisinya. Itu sangat merugikan para pelaku ojek online dan konsumen," ucap gubernur. 

Mendukung suara para driver ojol, Kepala Dinas Penghubung Heri Nofiardi, mengatakan jika Sumbar punya aplikasi yang dikelola oleh UPT dari Kominfo atau BUMD, maka potongan-potongan tarif yang cukup banyak tersebut bisa diminimalisir. 

"Seperti Aplikasi Ojek Online Karya Anak Nagari (AJO), yang sekarang sudah terhenti, sekarang harus kita buat lagi aplikasi semacam itu, agar kawan-kawan driver ojol ini bisa mendapat keuntungan dari tarif biaya layanan dan biaya pemesanan yang selama ini biaya tersebut langsung diterima oleh pihak aplikasi, para driver hanya menerima biaya transportasi saja," ucapnya. 

Mendukung hal tersebut Gubernur menginstruksikan kepada dinas Kominfo untuk berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi ojol tersebut. Kepala Dinas Kominfo, yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Indra Sukma, mengatakan terkait inovasi aplikasi tersebut pihak Diskominfotik akan berkoordinasi dengan TIM IT dan mengejar pembuatan aplikasi tersebut. 

Ketua Lembaga  perlindungan dan pemberdayaan konsumen Indonesia (LPPKI, Azwar Siri, mengatakan pihak pelaku usaha (Ojol) dan konsumen membutuhkan 3K yaitu keamanan, kenyamanan dan keekonomisan. Pihak Ojol pun butuh kesejahteraan. Ia berharap adanya kebijakan lebih lanjut terkait tarif ojol, karena ada beberapa aplikator nakal yang menurunkan tarif yang tidak sesuai Permenhub. 

Kepala Dinas Perhubungan Heri Nofiardi, menjelaskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 terdapat tiga pembagian zonasi tarif ojek online. Wilayah Sumbar termasuk dalam Zona I. 

"Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500," terangnya. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Disela kunjungan kerja dan sejumlah agenda yang padat di Jakarta, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi bersama beberapa kepala OPD dan ASN lingkup Pemprov Sumbar, menyempatkan melakukan pertandingan bola persahabatan menghadapi Persatuan Sepakbola Tanah Abang (Persitab) atau Tanah Abang FC, di Lapangan B Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022) malam.

Hingga turun minum skor tetap 0:0. Memasuki babak kedua, permainan berubah, Tanah Abang FC bermain menyerang dan beberapakali melakukan tendangan gawang namun masih bisa diselamatkan oleh kiper Sakato FC, Baim.

Momen kemenangan Sakato FC berawal dari serangan balik Sakato FC dengan operan bola yang cepat dari pemain bertahan kepada playmaker Sakato FC Chandra, lalu umpan silang tajam ke pemain sayap Leo, diteruskan dengan umpan pendek kepada Buya Mahyeldi yang dengan cepat menendang bola ke arah sudut kiri atas gawang yang tak dapat dijangkau oleh kiper Tanah Abang FC. Skor 1:0 untuk Sakato FC.

Permainan kemudian dikuasai kembali oleh Sakato FC yang berhasil menambah dua gol lagi, dari kaki Buya Mahyeldi dan Diki. Satu gol juga berhasil disarangkan Tanah Abang FC hingga akhir pertandingan skor 3:1.

Gubernur menyambut baik pertandingan persahabatan tersebut sebagai wujud memperkuat hubungan antara ranah dengan rantau melalui sepakbola. 

Menurut gubernur, hubungan tersebut perlu terus dibina sebab potensi rantau menjadi bahagian penting dan sangat besar kontribusinya dalam pembangunan di daerah.

"Melalui olahraga sepakbola kita jalin silaturahmi dengan para perantau. Alhamdulillah dalam pertandingan ini kita menang tapi yang terpenting bukan kalah menang tapi kita bisa menjalin komunikasi dan kebersamaan dengan para perantau," ujar buya.**

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Meski angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 - 2024), menjadi prioritas Pemprov Sumbar yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak. 

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10).

Dalam pemaparannya gubernur menyatakan komitmen itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.    

"Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama Insya Allah,  kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan," ujar gubernur.

"Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya," sambung gubernur.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar. Menurutnya, optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah.

"Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak kearah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga  pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yg sangat penting, salah data bisa salah program," tegas wagub.

Sebagai langkah awal komitmen, dalam rakor ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.

Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rakor, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi  dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

"Melalui komitmen ini juga, kita secara bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," papar Medi.

2023 Fokus Mentawai 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa secara umum, pada periode September 2013  sampai dengan Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. 

Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa  pada Maret 2022. 

Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen  pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.

Meskipun begitu, untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulanhan kemiskinan, gubernur kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.

"Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat," jelas gubernur. **