Mediaportalanda

BALI - MEDIAPORTALANDA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri menggelar gladi bersih apel pasukan pengamanan KTT G20 di Bali, Minggu 6 November 2022. 

Selain menggelar gladi apel pasukan, Kapolri juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang menjadi tempat kunjungan delegasi negara-negara G20. 

Selain itu, Kapolri juga melakukan koordinasi dengan Paspampres untuk memastikan titik-titik pengamanan yang dibagi menjadi tiga ring pengamanan. Dengan koordinasi langsung ini, Kapolri ingin memastikan semua unsur pengamanan memahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing ring pengamanan. 

“Kita yakin bahwa seluruh rangkaian pengamanan khususnya yang dilaksanakan oleh Polri dan juga TNI ini bisa berjalan dengan baik, koordinasi di lapangannya juga bisa berjalan dengan baik. Ke depannya kita harapkan seluruh rangkaian berjalan dengan aman,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri akan menempatkan personel di tiap titik perbatasan baik di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada titik-titik perbatasan yang mengarah ke Bali ini, kata Kapolri, juga dipasang kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah alias face recognition. 

“Sehingga kemudian daftar dan data orang-orang yang kita pantau semuanya termonitor. Dan ini, tentunya kita terus lakukan evaluasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. 

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali untuk memastikan kelancaran KTT G20, mantan Kapolda Banten itu juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya agar mereka bisa berkolaborasi di command center yang dibuat oleh Polri. 

“Sehingga seluruh masyarakat ataupun pengunjung baik dari luar maupun dari dalam negeri semuanya bisa terpantau,” demikian Kapolri menyampaikan. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang melalui Inspektorat Kota Padang menggelar Workshop "Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko" (P3 BR), di Hotel Truntum Padang, Senin (1/11/2022).

Sekdako Padang Andree Algamar menjelaskan, Insepktorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu kepala daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan tata kelolahan pemerintah yang bersih dan pelayanan publik yang prima. 

Oleh sebab itu, untuk mendukung tugas pengawasan tersebut perlu disusun perencanaan yang tertuang dalam program kerja pengawasanan tahunan, dengan prioritas pengawasan pada program dan kegiatan yang mendukung visi, misi dan sasaran RPJMD.

"Melalui workshop ini pimpinan OPD dapat belajar bagaimana mengendalikan resiko yang akan menjadi kendala dalam pencapaian target, program kegiatan, serta harus dapat merumuskan rencana tindak pengendalian, dan melakukan evaluasi secara berkala," ucap Sekda.

"Kita yakin melalui perencanan pengawasan berbasis resiko, kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada unit kerja yang berkontribusi signifikan pada tujuan pemerintah daerah dan mempunyai resiko yang tinggi, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan," pungkas Sekda.

Sementara itu, Inspektur Kota Padang Syuhandra mengungkap, workshop ini digelar untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman APIP dan perangkat daerah dalam menyusun register risiko, sehingga dapat disusun perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagai dasar program kerja pengawasan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. 

"Peserta workshop ini terdiri dari kepala OPD, sekretaris, kasubag perangkat daerah, APIP inspektorat, dengan total peserta sebanyak 140 orang. Worshop ini menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Sumbar," ucapnya. (Mul/Ady)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar dan Baznas Kota Padang sepakat menjalin kerjasama program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kota Padang.

Sekda Kota Padang dalam sambutan dan arahannya mengatakan, masalah stunting adalah masalah yang serius dan memerlukan penanganan sejak dini. 

Sebagaimana stunting jelasnya, merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga itu mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. 

"Persoalan ini sangat serius, maka dari itu perlu sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen menyikapinya bersama. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan kerja sama untuk program BAAS. Semoga 

program ini menjadi salah satu gerakan pentahelix untuk pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kota Padang," ungkap Sekda Andree yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Padang itu.

Menurut Sekda lagi, prevalensi Stunting Kota Padang saat ini terbilang cukup mengkhawatirkan karena mencapai jumlah 1.002 jiwa. 

Menyikapi hal ini, sangat diharapkan tidak saja pemerintah, namun dunia usaha, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan individu serta juga media massa saling mendukung untuk mengentaskan persoalan tersebut.

"Salah satu upaya itu tentunya dalam bentuk pemberian bantuan makanan tambahan untuk perbaikan asupan gizi khususnya bagi para bayi di bawah dua tahun (baduta). Terkhusus kepada para Camat beserta Lurah dan Puskemas kitaminta lebih proaktif menyikapi masalah ini," ujar Sekda muda tersebut menekankan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar Fatmawati menyebutkan, kerjasama yang dilakukan kali ini adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Selain itu juga menyikapi Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Stunting Indonesia Tahun 2012-2024.

"Untuk dapat melaksanakan amanah Perpres ini dengan baik, seluruh pihak terkait harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam pencegahan stunting sesuai kewenangan masing-masing. Upaya ini juga mendukung terwujudnya target nasional penurunan stunting 14 persen di 2024," sebutnya.

Lebih lanjut Fatmawati menjelaskan, terkait upaya yang akan dilakukan dari kerjasama kali ini yaitu bagaimana lintas sektoral saling berkolaborasi dalam pencegahan stunting di Kota Padang.

"Baik itu melalui pemberian bantuan makanan tambahan selama enam bulan berturut-turut bagi setiap anak penderita stunting. Harapannya adalah pertumbuhan tubuhnya menjadi meningkat dan terbebas dari stunting. Selain itu kita bersama juga sepakat akan melakukan pembekalan dan pemeriksaan kesehatan bagi setiap calon pengantin (catin) sekaligus melakukan penyediaan jamban dan sumber air minum yang layak. Karena hal ini juga menyebabkan potensi risiko stunting," tukuknya mengakhiri.

Dalam kesempatan itu juga hadir Plt Kepala DP3AP2KB Kota Padang Alfiadi, Kepala Disdukcapil Kota Padang Teddy Antonius, Kabag Kerjasama Erwin. M serta sejumlah pimpinan OPD dan stakeholder terkait lainnya. (Dv)