Mediaportalanda

Oleh : Ir. Soegiharto Santoso

Kontroversi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang menyebut operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bikin negara jelek di mata dunia terus menuai beragam tanggapan dari berbagai tokoh. 

Dua mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut besuara keras terkait pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK. 

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan, menyorot pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin jelek Indonesia di mata dunia.  

Novel berpendapat, semua pihak tentu berharap pejabat-pejabat negara melihat korupsi itu sebagai masalah serius. Sehingga menurutnya, tidak baik kemudian tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi. 

Pernyataan tegas juga disampaikan Mantan Ketua KPK Abraham Samad di berbagai media. Ia menyebutkan, pelaksanaan OTT KPK adalah bentuk penegakan hukum. 

Samad mengatakan, OTT tidak bisa begitu saja dilepaskan karena bagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) KPK. 

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan -UPH, Emrus Sihombing juga turut berkomentar keras. 

Dia menuturkan, pernyataan OTT-OTT itu tidak bagus, sangat berpotensi melemahkan KPK dan sekaligus memberi angin segar kepada calon koruptor, serta menguntungkan posisi perilaku koruptif. 

Dengan tegas Emrus berpendapat, tindakan OTT KPK tersebut malah sebaliknya dapat membuat nama Indonesia semakin baik di mata dunia dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia. 

Emrus mengingatkan, hingga saat ini korupsi sudah menjadi patologi sosial yang kronis di negeri ini. 

Mencermati pernyataan para tokoh tersebut, selaku jurnalis, penulis menilai, apa yang disampaikan para tokoh sebagai respon atas pernyataan Menko Marves LBP patut didukung. 

Pernyataan Menko Marves LBP tidak tepat dan sangat berpotensi menguntungkan para Koruptor. 

Untuk meredam isu negatif di masyarakat, LBP harus segera menarik pernyataannya bahwa OTT KPK membuat jelek Indonesia di mata dunia. 

Meski pernyataan Luhut bertujuan untuk mendorong KPK mengutamakan langkah pencegahan, namun perlu dipahami tugas KPK yang paling utama adalah pemberantasan korupsi dan OTT adalah bagian terpenting dalam penindakan. 

Justru dengan adanya OTT-OTT inilah seharusnya para (calon) pelaku koruptor stop melakukan korupsi. 

Kasus suap dan OTT di lingkup peradilan membuktikan bahwa OTT sangat dibutuhkan. Tanpa OTT di lingkup lembaga peradilan akan sangat sulit menangkap mafia hukum dan makelar kasus. 

Pernyataan penulis sangat beralasan. Buktinya, belum lama ini publik disuguhi informasi pernyataan yang cukup mengejutkan dari seorang pengacara. 

Sebagaimana diberitakan di berbagai media online, pengacara Yosep Parera mengungkapkan, selama ini pengacara yang melakukan praktik hukum (selalu) tersandera. Dia membeberkan bahwa pengacara harus mengeluarkan sejumlah uang agar surat mereka bisa terkirim sampai ke meja hakim agung. 

Selanjutnya di banyak media online mengungkap ketidakberdayaan seorang Hakim Agung berhadapan dengan makelar kasus. 

Lihat saja ada media melansir berita tersebut dengan judul cukup bombastis : “Hakim Angkat Tangan Hadapi Makelar Kasus di Mahkamah Agung."

Diberitakan secara gamblang, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Sunarto angkat bendera putih membereskan makelar kasus (markus) di tubuh lembaganya. Itu disampaikan Sunarto merespons dua hakim agung yang diproses hukum KPK atas kasus dugaan korupsi.

Menurut Sunarto, upaya yang paling mungkin dilakukan adalah mempersempit ruang gerak markus.

Menurut dia, Markusnya lebih pintar sehingga pihaknya harus mencari metode untuk mempersempit kerjanya markus. 

Namun sayangnya Hakim Agung itu justeru mememohon maaf dan angkat tangan (menyerah) untuk menghilangkan markus. 

Penulis sendiri baru-baru ini sempat beberapa kali ke KPK untuk membuat laporan pengaduan terkait dugaan suap di lembaga penegak hukum. Terlebih lagi terdapat fakta pengakuan saksi di dalam persidangan terkait adanya 2 (dua) orang yang menyediakan dana untuk perbuatan rekayasa hukum, hingga dugaan menggunakan dokumen palsu perkara Apkomindo yang kemudian bisa menang diberbagai tingkat peradilan. 

Semoga tulisan ini bisa memberi pemahaman bahwa KPK wajib melakukan OTT untuk memberantas korupsi dan markus di lembaga peradilan. ****

Penulis :

• Ir. Soegiharto Santoso

• Ketum APKOMINDO

• Ketum APTIKNAS

• Ketua OKK SPRI

• Ketua Dewas LSP Pers Indonesia

• Wapimred Media Info Breaking News 

• Pemimpin Redaksi Media Biskom.

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Warga areal Sungai Pisang Teluk Kabung Kecamatan Bungus Kota Padang Sumatera Barat berlega hati atas terealisasinya pembangunan Jembatan dinagari mereka.

Impian warga setempat terwujud dengan rampungnya pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang. Tentunya, semua ini tidak terlepas dari perjuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. 3 Nova Harianto dan Kepala Satuan Kerja (K Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Sumbar serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang.

Semua ini juga berkat perjuangan anggota Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi melalui dana aspirasinya. Salah satu jembatan utama penghubung warga disana terlihat sudah selesai dan dapat dimanfaatkan warga setempat tanpa harus khawatir lagi akan ambruk. Bahkan, dihantui kecemasan yang dapat mengancam keselamatan orang yang melewatinya.

Terkait dengan kondisi terkini Jembatan Sungai Pisang terletak di Teluk Kabung Kecamatan Bungus,  pembangunannya baru saja selesai itu. Dalam keterangan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Syachputra Gani ketika di mintai konfirmasi mengatakan, jembatan yang dulunya konstruksinya sudah rusak dan tidak nyaman lagi dilalui oleh masyarakat. Kini sudah sangat nyaman dan aman dilalui oleh warga.

Setelah sangat lama butuh perhatian, Ka Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar ini menyampaikan, jika jembatan tersebut baru bisa dibangun kembali melalui kesuksesan perjuangan Anggota DPR RI, Athari Ghauti Ardi di komisi V. Untuk pembangunannya menghabiskan biaya yang tidak sedikit, yakni Pagu pembangunan Jembatan Gantung Sungai Pisang menghabiskan dana sebesar Rp. 4 Milyar.

“Benar, jembatan ini merupakan aspirasi ibu Athari. Kami melihat ibu Athari sangat peduli dan perhatian ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa sangat dekat dengan beliau. Dimana program kerja beliau dan aspirasinya menyentuh langsung ke masyarakat bawah,” tutur Syachputra Gani. Jumat(16/12/2022) di Padang.

Sementara, Deri salah warga yang berdomisili tidak jauh dari Jembatan Sungai Pisang dan tiap hari melewati jalan tersebut mengatakan,  sangat bersyukur dan berterimakasih atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh Anggota DPR RI Athari Ghauti Ardi. Sekarang, masyarakat disana sudah sangat nyaman melaluinya, dan memberikan manfaat yang besar bagi warga yang setiap hari melewati jembatan tersebut.

“Kami sangat senang akan jembatan baru ini. Selain kontruksinya baru dan juga nyaman untuk digunakan,  juga bisa menjadi tempat wisata masyarakat. Karena,  jembatannya sangat menarik. Kami sangat berterimakasih, dan mendoakan ibu Athari selalu sehat-sehat saja. Semoga Bu Athari kembali diamanahkan untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar di DPR RI,” pungkas Deri Singkat. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Hendra Febrizal S.Sos. MM Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang menerima kunjungan Panitia Pelaksana Mubes ke V IKW RI, Selasa (20/12). Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Piagam Penghargaan kepada Dirut Perumda Air Minum.

"Pemberian piagam seharusnya dilakukan saat pelaksanaan Mubes IKW RI ke V, 10 Desember lalu. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena beliau harus menghindari Undangan kerja di Kuala Lumpur pada waktu yang bersamaan." sebut Denni Handani, Sekertaris Panitia pelaksana Mubes IKW RI ke V 2022.

Lebih lanjut Denni menyampaikan, "banyak indikator penilaian yang menjadi dasar  IKW RI memberikan penghargaan kepada Dirut Perumda Air Minum ini.

"Sebagai seorang Direktur Utama, banyak terobosan yang telah dilakukan oleh Hendra Pebrizal dalam memajukan Perumda milik Pemko Padang ini, hal tersebut terlalu panjang jika dijabarkan satu-persatu. Keberhasilan-keberhasilan telah membawa Perumda AM Kota Padang menjadi rujukan studi tiru Perusahaan sejenis, baik dilingkup Provinsi Sumatera Barat maupun luar Provinsi Sumatera Barat.

Dan sebagai seorang leader, Hendra Pebrizal juga tidak mengenyampingkan faktor-faktor sosial dilingkup internal dan eksternalnya. Memberikan perhatian khusus pada para pensiunan dan anak perprestasi dilingkup karyawan Perunda AM Padang merupakan salahsatu bentuk perhatian sosial di internal Perumda.

Dan lingkup eksternal, Perumda AM Padang secara maraton memberikan perhatian khusus pada masyarakat-masyarakat disekitar  kawasan intake (sumber air), diantaranya program bedah rumah, dan mengutamakan perhatian pada masyarakat sekitar secara khusus dihari-hari besar tertentu. Dan humanisnya staf Perumda ini saat menangani tunggakan-tunggakan tagihan pelanggan juga menjadi indikator IKW-RI menganugerahkan Piagam Penghargaan Kepada Hendra Pebrizal, S.Sos, MM. sebagai Leadership Terfavorit BUMD Kota Padang.

Selain itu dari sisi kepuasan konsumen, Perumda Air Minum telah berhasil menekan tingkat kekecewaan pelanggan, demikian sebut Sekretaris Panitia Pelaksana Mubes IKW RI ini.

Sementara itu Hendra Febrizal mengatakan "penghargaan suatu alat pemicu semangat untuk terus berinovasi, berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negeri. Dan semua keberhasilan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh dari keluarga besar Perumda AM Kota Padang ini. Terimakasih IKW-RI" sebut Hendra Pebrizal. (dn)