-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pada peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Ke 77 tahun 2023, bertempat di halaman Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumbar, Gubernur Buya Mahyeldi, menjadi inspektur upacara, Selasa (3/1/2023).


Hadir di upacara, Kakanwil Kemenag Helmi S.Ag, Kepala Kemenag Kabupaten/Kota, serta ASN Kanwil Kemenag Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar juga terlihat hadir.

Dalam amanatnya, Gubernur Mahyeldi membacakan Pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, melalui peringatan Hari Amal Bhakti ke 77 ini, diharapkan ASN Kementerian Agama berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir agar menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 


Kemudian, Gubernur Mahyeldi melanjutkan amanatnya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Prov Sumbar atas dukungan banyak kegiatan yang mereka lakukan.


“Seperti MTQ 2022 lalu yang berhasil memperoleh juara pertama, kemudian pelaksana MTQ Korpri yang diapresiasi lebih baik dari MTQ Korpri sebelumnya.” ucap Gubernur.


Di tahun 2023 ini, Gubernur Mahyeldi berharap Sumatera Barat lebih baik dan lebih maksimal, terutama menjadikan desa dan nagari agar lebih maju dan lebih mandiri. Gubernur Mahyeldi mengajak agar ASN Kanwil Kemenag Prov Sumbar ikut berkontribusi dalam rencana tersebut. 


Di kesempatan tersebut, Gubernur Buya Mahyeldi, memasangkan Satyalancana Karya Satya pada beberapa ASN Kementrian Agama Sumatera Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh kesetiaan, kecakapan, kedisiplinan, kejujuran, dan telah bekerja dengan sangat baik dalam jangka waktu tertentu. 


“Selamat kepada bapak ibu yang menerima Satyalencana Karya Satya dari Bapak Presiden dalam masa 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.” ujar gubernur mengapresiasi. 


“Dengan sinergi dan kerjasama, maka kita akan mampu menghadirkan yang terbaik untuk Sumatera Barat,” tutup Gubernur mengakhiri pidatonya. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Mengawali tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, H. Helmi bersama jajaran menggelar rapat evaluasi anggaran tahun 2022 dan rencana anggaran tahun 2023, Senin (2/1/23) di ruang Kerja Kakanwil.


Rapat dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha, H. Miswan dan dihadiri seluruh Kepala Bidang, seluruh Pembimas, Subkoordinator dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Kanwil Kemenag Sumbar.

Dalam rapat rutin ini, Kakanwil menyampaikan bahwa serapan anggaran Sumatera Barat sudah sesuai dengan target nasional sebesar, 97 persen lebih. Ini adalah hasil kerja bersama dan hasil kerja tim, bukan hanya kerja Kakanwil atau Kabag TU saja.


“Atas capaian ini atas nama Kakanwil saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Kepala Bidang, seluruh Pembimas dan penanggungjawab kegiatan yang telah melaksanakan program kegiatan dengan baik,” ungkap Kakanwil.


“Jika serapan anggaran kita maka semua program juga akan baik. Inilah yang kita pertahankan, komitmen bersama dalam menjalankan program prioritas Kementerian Agama,” imbuhnya.


Namun timpal Helmi, sebagai evaluasi untuk tahun 2023, kita minta seluruh pimpinan unit dan satker untuk menghindari Desember Syndrom. Upayakan kegiatan dilaksanakan di awal tahun anggaran, hal ini menghindari terjadinya tumpeng tindih satu kegiatan dengan kegiatan yang lain.


Menurut hemat Kakanwil kondisi ini sangat rentan terhadap pemeriksaan. Karena hampir sebagian besar perjalanan dinas itu di bulan Desember. Ini harus dihindari di tahun 2023.


“Menghindari hal ini, tahun 2023 kita upayakan menerapkan e-SPPD. Semua kegiatan monitoring dan evaluasi akan diverifikasi melalui aplikasi tersebut. Sebelum di setujui maka kegiatan belum bisa dilaksanakan,” kata Kakanwil.


Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga mendorong fungsional asrama haji di Padang Pariaman. “Tahun 2023 kita dapat anggaran dari rupiah murni untuk fungsional pengembangan asrama haji Padang Pariaman sebesar Rp10 Milyar termasuk asrama haji yang belum ada mobiler. Maka segera siapkan proposalnya,” pinta Kakanwil.


“Kita rencanaan pada pelaksanaan haji 2023, pemberangkatan di Asrama Haji Tabing dan pemulangan di Asrama Haji yang baru di Padang Pariaman. Sehingga tidak ada lagi anggapan Bappenas bahwa SBSN Asrama haji yang baru belum fungsional,” kata Kakanwil berharap.


Kakanwil juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan pengembangan asrama haji ini masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 milyar lagi. Insyaallah tahun 2024 akan dibangunkan dua tower lagi, sehingga lengkaplah anggaran yang direncanakan itu sebesar 360 milyar.


Diakhir arahannya Kakanwil juga mengajak seluruh ASN Kemenag Sumbar ikut memeriahkan peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke 77 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Walaupun sudah ada kelonggaran untuk kegiatan masyarakat, namun tetap waspada, tandasnya. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1).


“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY.

Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut. 


“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY. 


AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.


“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY. 


Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke daÅ‚am lubang yang sama. 


“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke daÅ‚am lubang yang sama,” tutup AHY. 


Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (dna/csa)


Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat 08111070090

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.