Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sejumlah tokoh meminta kesediaan Irwan Basir Dt Rajo Alam, SH, MM, untuk maju sebagai Walikota Padang, kerena sudah banyak program fundamental yang sudah dilakukannya selama ini.

Salah seorang diantaranya yang namanya tidak mau disebut menilai. Bahwa, Irwan Basir Dt Rajo Alam, merupakan sosok yang tepat untuk menjadi bakal calon Walikota pilihan masyarakat Kota Padang.

Menurutnya, persoalan kepedulian terhadap ekonomi menjadi salah satu ihwal penting bagi masyarakat dalam menetapkan siapa yang tepat memimpin. Dan, diyakini Irwan Basir Dt Rajo Alam mampu menggenjot perekonomian masyarakat, ujarnya.

Selama ini sudah sama kita lihat kepedulian Irwan Basir Dt Rajo Alam kepada masyarakat. Mulai dari program penguatan ekonomi masyarakat kecil hingga pedagang UMKM, bahkan bantuan rumah duafa yang langsung dibangun, ketika dirinya mendapatkan info valid ada masyarakatnya yang belum atau menempati rumah tidak layak huni.

Kepedulian yang besar terhadap rakyat kecil ini pulalah yang menjadi landasan masyarakat menilai sosok Irwan Basir Dt Rajo Alam diyakini mampu membawa ekonomi masyarakat Kota Padang menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan kita menyaksikan sendiri dimedsos-medsos bagaimana masyarakat terharu ketika mendapat sentuhan langsung Irwan Basir Dt Rajo Alam,” kata tokoh Sumbar ini

“ Ini menunjukkan track record beliau sangat mumpuni untuk memimpin Kota Padang ke depan agar lebih baik,” tambahnya.

Senada dengan itu, dari kalangan muda menilai Irwan Basir Dt Rajo Alam tepat memimpin Kota Padang demi perbaikan ekonomi ke depan. Apalagi Irwan Basir Dt Rajo Alam sangat peka terhadap penguatan UMKM dan sektor ekonomi lainnya selama ini, bahkan sangat aktif berupaya agar masyarakat tak terjerat dengan rentenir demi menyelamatkan nasib ekonomi masyarakat kecil,” katanya. 

Terakhir, tentunya kita serahkan semua keputusan kepada Irwan Basir Dt Rajo Alam, apakah akan maju sebagai Walikota atau Gubernur, beliau tentunya akan melakukan istikharah politik demi menghasilkan keputusan yang terbaik. 

“Dan sebagai pemuda kita hanya berharap Kota Padang ke depan dipimpin oleh sosok yang mumpuni dan peduli masyarakat kecil,” pungkasnya.  (NV/An)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani MoU bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya manusia bidang keagamaan di nagari-nagari. Penandatanganan MoU dilaksanakan tepat pada Peringatan Hari Amal Bakti Kemenag ke 77 di Aula Kanwil Kemenag Sumbar, Kamis (12/1/23).

Wagub Audy mengatakan masih banyak tantangan yang akan dihadapi Sumbar kedepan. Khususnya terkait dengan Kementerian Agama, kerukunan umat beragama atau pun masyarakat. 

"Salah satu kolaborasinya adalah saat Sumbar meraih juara umum MTQ Nasional Tahun 2019, peringkat Lima MTQ Nasional Tahun 2022 MTQ Nasional di Banjarmasin, juga juara umum pada MTQ KORPRI 2022,” ungkap Wagub yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumbar itu.

Oleh karena itu, ke depan Ia berharap kolaborasi yang dilakukan Kemenag bersama Pemrov semakin ditingkatkan untuk menghasilkan program yang juga berdampak langsung terhadap masyarakat Sumbar.

"Kanwil Kemenag Sumbar adalah yang pertama membuat 19 modul pembelajaran agama Islam di Indonesia, ini adalah inovasi luar biasa dari Kemenag untuk Sumatera Barat, yang membuat kita survive adalah inovasi yang perlu terus dilakukan seperti ini,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumbar, Helmi menuturkan meski merupakan instansi vertikal, namun semua prestasi dan capaian yang telah diraih Kanwil Kemenag Sumbar tidak terlepas dari arahan dan binaan Gubernur Sumbar. Sehingga bisa membangun sinergitas dalam menyukseskan kegiatan yang berdampak untuk daerah maupun nasional.

"Sukses menyelenggarakan MTQ Korpri Nasional di Sumbar, Sukses pula mendulang prestasi di even nasional,” ungkapnya.

Semua prestasi dan inovasi Kanwil Kemenag Sumbar menurut Helmi, juga merupakan hasil kerja keras dan peran aktif ASN Kemenag Sumbar yang diperkuat dengan total 8348 pegawai dan tenaga honorer lebih kurang 9 ribu orang.

Disamping itu, Helmi juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan akses langsung Asrama Embarkasi Haji di Batang Anai langsung ke Bandara Intersional Minangkabau. Menurutnya diperlukan pembukaan jalan sepanjang 2,5 km dan satu jembatan untuk dapat meberikan akses langsung ke Bandara bagi jemaah Haji.

"Perlu jalan khusus sebagaimana yang kita rencanakan. Terutama untuk jalan langsung dari Asrama Haji Sumbar di Batang Anai langsung ke Bandara. Ini membutuhkan 2,5 kilo jalan ditambah dengan satu buah jembatan,” katanya.

Diketahui rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kementrian Agama telah berlangsung sejak 21 Desember 2022 lalu. Sementara puncak kegiatan akan ditutup dengan gerak jalan kerukunan dan deklarasi damai umat beragama di Asrama Haji Padang Pariaman pada tanggal 14 Januari nanti. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) saat ini tengah merencanakan pemberlakuan hari masuk sekolah lima hari dalam seminggu atau 'Full Day School' bagi peserta didik di Kota Padang.

Pemberlakuan Full Day School itu pun diharapkan sudah bisa berlaku dalam waktu dekat atau di awal-awal tahun 2023 ini. 

Wali Kota Padang di kesempatan itu mengatakan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Padang menyambut baik rencana pemberlakuan lima hari sekolah tersebut. Sebagaimana pertimbangannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik di Kota Padang yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi.

"Pelaksanaan hari masuk sekolah lima hari dalam sepekan ini juga dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud No.23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau Lima Hari Kerja di Sekolah (Senin-Jumat). Selain itu hal ini juga mendukung kurikulum Merdeka Belajar. Kita tentu berharap, upaya ini segera dapat diberlakukan dan berjalan sesuai harapan nantinya. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan di Kota Padang," ujar Wali Kota bersemangat. 

Sementara itu Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova menyebutkan, adanya perubahan hari masuk sekolah lima hari dalam sepekan ini memiliki cukup banyak manfaat. 

Diantaranya memberikan penguatan pendidikan karakter murid di sekolah seperti melalui pelaksanaan salat zuhur dan ashar berjamaah, serta menyelaraskan jam pulang kerja siswa dan hari libur dengan orang tua yang bekerja.

"Melalui kebijakan Full Day School ini kita yakin juga dapat menghindari perilaku negatif bagi peserta didik sepulang sekolah seperti keluyuran bahkan tawuran yang marak terjadi. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan bakat dan minat serta dapat membantu orang tua bekerja di hari libur Sabtu dan Minggu. Kemudian juga dapat menambah 'quality time' dalam keluarga bagi siswa dan guru," terangnya 

Lebih lanjut dikatakan Yopi, penerapan lima hari sekolah bukan berarti hanya memangkas jadwal hari efektif belajar. Akan tetapi, sekolah tetap harus memenuhi bagian dari kurikulum Merdeka belajar diantaranya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

"Intrakurikuler itu kewajiban guru yang harus dipenuhi secara akademik. Lalu Kokurikuler penguatan karakter P-5 dan ekstrakurikuler yang wajib diikuti anak didik adalah kepramukaan, selain itu adalah pilihan-pilihan," jelas dia.

Yopi juga mengakui, aturan sekolah lima hari dalam sepekan untuk dapat efektif berjalan diperlukan sejumlah persiapan. Baik secara teknis maupun administratif beserta peraturan dan dasar hukum terkait.

"Pada lima hari sekolah ini berarti dari hari Senin hingga Jumat total jumlah pelajaran selama 40 jam dengan per harinya 8 jam. Kita harapkan kepada masing-masing sekolah dapat menyusun perubahan dokumen kurikulum. Baik K13 atau Merdeka Belajar menyesuaikan dengan aturan yang baru."

"Selanjutnya segera menyusun jadwal tugas guru dan mata pelajaran baru. Tentunya untuk jadwal pelajaran baru mulai jam 07.00 -13.00 WIB pelajaran akademik. Selebihnya, diberikan kegiatan penajaman karakter," ucapnya.

Lebih jauh Kadis Dikbud Kota Padang juga mengingatkan agar pihak sekolah perlu memperhatikan sarana dan prasarana penunjang. Seperti halnya penyediaan mushola untuk kegiatan pembinaan keagamaan siswa yang beragama Islam di lingkungan sekolah.

"Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan saat aturan baru sekolah lima hari ini adalah tentang kebutuhan konsumsi siswa selama mengikuti tambahan jam belajar. Para siswa bisa membawa bekal makanan atau membawa uang saku lebih.

"Kalau ada siswa yang tidak membawa bekal, atau tidak memiliki uang saku, maka pihak sekolah harus mendeteksi dan diinventarisasi sekolah. Bagaimana sekolah bisa memberikan jalan keluarnya," tukuknya.

Terakhir Yopi menyebut setelah ini akan dilakukan lagi FGD atau pertemuan lanjutan guna membahas lebih lanjut rencana efektifitas pemberlakuan hari masuk sekolah lima hari tersebut. 

"Kita harapkan ke depan semakin mengerucut lagi. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama aturan Full Day School ini dapat diberlakukan secara resmi di Kota Padang," pungkasnya.

Dalam FGD terkait Full Day School di Kota Padang tersebut, diikuti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif, Kakan Kemenag Kota Padang Edi Oktafiandy serta Sekda Kota Padang Andree Algamar bersama para Asisten dan sejumlah kepala OPD terkait di Pemko Padang.

Kemudian juga terlibat Dewan Pendidikan Kota Padang, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar serta Pemerhati Pendidikan, Koordinator Pengawas SMP dan Pokja SD Se Kota Padang dan dari MKKS SMP Negeri dan Swasta.

Selain itu juga hadir perwakilan K3S SMP Negeri dan Swasta, para Ketua Komite serta Kepala Sekolah SD dan SMP sederajat di Kota Padang. **