Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Langkah Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) dalam menindak SPBU "nakal" dan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG Sumbar, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (AWAK) Aliansi Warga Anti Korupsi.

"Kita sangat mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh Kapolda Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kenagarian Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, pada Rabu (21/2),

Disisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi ( LSM AWAK) menilai, sidak ke SPBU seharusnya bukan lagi merupakan pekerjaan ekstra dari Kapolda, sebab di kabupaten/ kota ada polres. Bahkan, instrumen penegakan hukum dari kepolisian juga telah ada di setiap kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kapolsek. 

Penangkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU oleh Kapolda Sumbar tentu saja menjadi pertanyaan publik, kenapa harus Kapolda. Banyak kalangan yang berasumsi bahwa jajaran polres setempat kurang peka terhadap lingkungan yang menjadi wilayah hukumnya. Sehingga salah satu SPBU di wilayah hukumnya sempat "tertangkap" dalam sidak Kapolda Sumatera Barat. 

" Selanjutnya kita berharap proses hukum yang ditegakkan harus menyentuh dan menindak SPBU terkait, karena SPBU itulah yang tidak menjunjung tinggi UU Niaga Migas," tambahnya.

Preseden buruk terkait pelanggaran UU Migas diharapkan tidak lagi terulang, sebab di daerah ada polres dan Polsek sebagai perpanjangan tangan Kapolda.

Mencegah dugaan ada oknum yang terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Migas, kita berharap Forkompinda yang ada untuk bersepakat menertibkannya.

Selain itu, saat ini juga sangat marak keresahan warga terkait tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Forkompinda diharapkan untuk bersepakat melaksanakan kegiatan pemberangusan seluruh tambang ilegal yang ada di Sumbar, harapnya.  (An)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH dini hari melakukan sidak terhadap Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). 

Dalam videonya saat sidak, Kapolda Sumbar menemukan sekitar 10 kendaraan dengan tangki-tangki yang telah dimodifikasi. Dan setiap tangki yang dimodifikasi tersebut rata-rata di isi 1.000 liter.

"Ini ternyata bahwa terjadi penyimpangan salah satu SPBU dengan oknum oknum atau mungkin masyarakat yang nanti akan kita periksa semuanya kabur termasuk yang jagain SPBU juga kabur akan kami tindak tegas," ucap Irjen Pol Suharyono. 

Hal ini katanya, karena sudah terbukti dugaan kerjasama antara SPBU dengan para oknum pengisi solar di SPBU ini. Dan pastinya, akan dilakukan pengembangan terhadap SPBU lainnya. 

"Saya perintahkan semua Kapolres Kapolresta di jajaran Polda Sumatera Barat untuk tidak henti hentinya di jam berapapun, dalam situasi yang seperti apapun melakukan operasi dan melakukan pengecekan di SPBU maupun di jalan jalan dan kendaraan yang diduga dimodifikasi dengan tangki tangki tebal," tegasnya. 

"Akan kita usut tuntas dan tentunya akan kami laporkan perkembangannya kepada pimpinan," sambung orang nomor satu di Polda Sumbar tersebut. 

Diketahui, saat ini sejumlah kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi tersebut telah diamankan dengan dilakukan police line dan akan dibawa ke Polres Sijunjung.  

Adapun 11 (sebelas) unit kendaraan yang diamankan tersebut terdiri kendaraan R4 dan R6 diantaranya :

3 unit kendaraan L 300 

6 unit kendaraan mini bus isuzu panter

1 Unit kendaraan R6 Truck Colt Diesel

1 Unit kendaraan R6 Dump Truck.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Prov. Sumbar untuk berkoordinasi lebih intensif dengan dunia usaha. Menurut Gubernur, itu bertujuan agar perumusan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) sebagai rujukan pembukaan jurusan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Mahyeldi mengaku, saat ini pihaknya sangat serius dalam menekan pertumbuhan angka pengangguran di Sumbar, menurutnya penyesuaian dalam pembukaan jurusan di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dapat menjadi salah satu solusi.

"Kita ingin, setiap lulusan dapat terserap maksimal oleh dunia usaha. Untuk itu, Kepala Sekolah harus lebih kreatif dan adaptif," tegas Mahyeldi.

Kepengurusan MKKS SMK Negeri dan Swasta Prov. Sumbar yang dilantik tersebut untuk masa bakti 2023-2025, dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Drs. Busraini Lubis, Wakil Ketua Syamsul Mardan S.Pd, MM, Sekretaris Erizal, S.Pd, MM dan Bendahara Umum Yunita Rosanti,   S. Pd, M. Pd.

"Dengan adanya pengurus baru, kita optimis akan ada terobosan-terobosan, sehingga secara bertahap persoalan dapat terurai," harap Gubernur Mahyeldi. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, juga mendorong MKKS untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan.

"Kita harapkan MKKS mampu menghimpun berbagai masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan di Sumbar," tegas Barlius. 

Barlius mengingatkan, pentingnya setiap Kepala Sekolah SMK mampu memahami kebutuhan pasar karena pada dasarnya salah satu tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah dunia kerja.   **