Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Menyusul adanya perobohan cagar budaya Rumah Singgah Bung Karno di Padang beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyebut Pemprov Sumbar akan menyurati seluruh kabupaten/ kota untuk lebih memperhatikan dan mengingatkan kembali mengenai cagar-cagar budaya yang ada di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan Wagub Audy usai bertemu pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) bidang kebudayaan di Padang, Rabu (2/03/2023).

Dikatakan Wagub, berdasarkan data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat (BPCB), terdapat 736 cagar budaya tersebar di 19 kota dan kabupaten, tidak hanya rumah, ada juga stasiun kerata dan gedung-gedung peninggalan Belanda dan Jepang. 

Ia juga meminta BPCP untuk bisa membuat template penanda untuk inventarisasi cagar budaya. "Jadi kalau bisa ada templatenya, yang bisa menunjukkan ini adalah cagar budaya. Nanti kita pasang di seluruh cagar budaya, agar masyarakat juga tau," ujarnya.

Mengenai perobohan cagar budaya Rumah Singgah Bung Karno di Padang, Wagub mengaku menyayangkan peristiwa yang sudah terlanjur terjadi itu.

"Karena ini punya nilai historis, tentu kami menyayangkan. Tentu ada konsekuensinya, biarlah diurus oleh yang berwenang. Tapi saya dengar-dengar yang pemilik ingin membangun kembali rumah," pungkas Wagub. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan Kota Padang, Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Pandora Energi Persada dengan konsultan supervisi PT. Arci Pratama Konsultan KSO CV. Aldiguna Consultant Engineering, menuai pujian dari warga. Pasalnya, jalan tersebut telah mulus dan nyaman untuk dilalui.

Ternyata, kegiatan ini di bawah kontrol Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR (Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar) dan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, yang dikomandoi Kadis Erasukma Munaf, St,mm.

Terpisah, Anita salah seorang warga di lokasi pekerjaan merasa sangat bersyukur dengan adanya perawatan jalan yang dilakukan, Alhamdulillah jalan telah mulus, "proporsional" Pandora Energi Persada dalam bekerja diakui berbagai pihak.

Beberapa waktu ujar Anita, sempat terjadi kecelakaan tunggal di Kawasan Jembatan Air Tawar ini. "Beruntung kendaraan tersebut berjalan lambat, hingga mengakibatkan hanya luka lecet," ungkap Anita.

Bahkan, sebelum ada kegiatan ini, satu unit sepeda motor ada yang mengalami bocor ban, hal ini diakibatkan adanya lubang di ruas jalan, ujarnya sembari berulang mengucapkan terimakasih pada Dinas BMCKTR Sumbar.

 (***)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Program yang dibumingkan oleh Pemerintah pusat dalam melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan pemenuhan cakupan pelayanan air bersih / air minum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tidak terealisasi dengan baik di Kota Padang, Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, perkerjaan Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II, ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha). Yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak).  

Dan pengelolaannya berada dibawah Dinas PRKPP Kota Padang, untuk pengerjaan fisiknya, kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. Bintang Konstruksi Utama selaku kontraktor pelaksana, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi.

Paket kegiatan yang telah di PHO pada November tahun 2022 silam ini belum dirasakan manfaatnya (setetes airpun) oleh masyarakat penerima bantuan, hingga saat ini.

Yang lebih parahnya, Dinas PRKPP Kota Padang sebagai pengelola kegiatan justru tidak mengetahui kondisi tersebut.

Pihak Dinas PRKPP Kota Padang seolah terkejut ketika awak media menyampaikan informasi dan mengkonfirmasi kondisi riil lapangan, Kamis (2/03/2023).

"Terimakasih informasinya pak. Besok kami tindaklanjuti jika memang benar," tulis Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang yang membidangi kegiatan tersebut, melalui selulernya (WhatsApp).

Sebelumnya, beberapa warga setempat yang dikonfirmasi terlihat sangat kecewa, "hingga saat ini kami belum menikmati setetes airpun yang mengalir melalui kran ini," ucap Igus yang senada dengan tetangga-tetangganya.

"Kalau tidak ada air yang mengalir.., untuk apa jaringan pipa ini dipasang," tambah warga setempat lainnya yang tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaanya .

Terkait hal ini, pemerhati sosial, M.Iswandi menyesalkan kejadian tersebut, "ini sama saja mempermainkan perasaan masyarakat," ucap Iswandi, Kamis (2/03).

"Masak iya.., kurang-lebih Tiga Bulan pasca PHO airpun belum juga mengalir kerumah masyarakat.

"APH (Aparat Penegak Hukum) harus melek kejadian ini.., karena (PHO) pembayaran perkerjaan terhadap rekanan telah dilakukan, dan menggunakan uang negara, namun manfaatnya tidak ada," cetusnya.

Terkait sikap penegak hukum/ APH, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut. (deni/An/Adi)