Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Setelah berlangsung selama 5 hari, Pelatihan Bendahara/Verifikator Keuangan SKPD di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat ditutup secara resmi oleh Kepala BPSDM Prov. Sumatera Barat, Ibu Dr. Ir. Desniarti, MM. Jumat, (10/03/2023).

"Insan yang diberi amanah sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/BPP/ Verifikator, harus berani, bertanggungjawab, meng-update ilmu, hati-hati dalam bertindak, agar tidak terkena masalah hukum nantinya," ujar Desniarti.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap peserta, diperoleh bahwa 42% peserta lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan 58% peserta lulus dengan nilai Memuaskan.

Dilaporkan Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang PKT, Monita, Pelatihan bendahara/verifikator telah dilaksanakan untuk 2 angkatan dengan total 60 peserta. Selanjutnya, BPSDM akan menggelar Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Senin, 13 Maret 2023, juga sebanyak 2 angkatan.

"BPSDM bertanggung jawab untuk Pengembangan Kompetensi Teknis ASN dengan menyiapkan kurikulum dan narasumber terbaik," kata Mona.

Kurikulum dan narasumber pelatihan ini dijelaskan Mona berasal dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri, KPP Pratama Dua, BPKAD, Inspektorat, Forum PAKSI Sumbar, dan WI pengampu mata pelatihan bersertifikasi dari BPSDM Prov. Sumbar. Selain itu, pelatihan juga dilengkapi dengan melakukan Visitasi ke BPKAD Kota Sawahlunto sebagai BPKAD yang telah menerapkan SIPD secara murni, sehingga para peserta dapat memperkuat pemahaman di tempat tugasnya. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - 11 MARET 2023 - Kegiatan perkerjaan Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II, yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022, dengan nilai sebesar Rp. 860.742.413,751, berawal dari air tidak mengalir, kini telah mengalir. Namun, persolan baru timbul. Yaitu, tentang hasil labor.

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan di tahun 2008 kemudian diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik kedepannya.

Atas kebungkaman sang Kabid Perkim Kota Padang, Andree mengatakan. "Nanti saya sampaikan ke Kadis Perkim untuk di clearkan," ujar Sekdako Padang, yang dikenal tegas dan disiplin ini, lewat WhatsApp (WA) nya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar, saat memimpin apel gabungan yang diikuti ASN di Balai Kota Padang Aie Pacah, Senin (13/2/2023), tak henti-hentinya menekankan agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus meningkat kinerja.

Ia pun juga menginginkan setiap ASN di semua OPD  hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan mesti peka terhadap kondisi dan situasi. Begitu juga menjadi agen dalam menyukseskan setiap program kegiatan dan pembangunan yang dilakukan Pemko Padang.

"Selain meningkatkan kinerja dan prestasi, sebagai seorang ASN saya harapkan kita harus disiplin dengan menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat. Mari kita berikan pelayanan dengan baik demi kemajuan Kota Padang dan kesejahteran masyarakat," imbau Sekda muda tersebut. Nv/An

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui mekanisme peningkatan akses untuk kawasan perkotaan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (reguler) dan untuk kawasan pedesaan melalui Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan pola padat karya tunai.

Kegiatan Pamsimas dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan sarana terbangun dengan mengedepankan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“Pamsimas merupakan program yang punya militansi. Target utamanya di daerah yang tidak punya air, sehingga kalau ditempatkan di daerah yang banyak airnya tidak tepat sasaran. Tugas dari para pendamping agar dapat mengarahkan sasarannya,” kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman.

Saat ini, kata Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, capaian akses air minum aman di Indonesia adalah 90 persen, baik yang piping water supply maupun non piping. Kementerian PUPR menargetkan akses air minum aman mencapai 100 persen. Pada TA 2023, pelaksanaan Pamsimas bersumber dari APBN dengan sasaran 1.063 desa/kelurahan di Indonesia.

“Selain harus tepat sasaran, pengelola juga harus dilatih supaya dapat menjaga keberlanjutan operasional dari Pamsimas yang telah dibangun. Pelaksanaan pamsimas memerlukan kerja keras dan kerja bersama dari segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah, Pemda, swasta dan masyarakat sesuai peran dan kewenangannya masing-masing,” kata Diana. **

Sumber: tempo.co