SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas yang salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Kusworo Darpito mengatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang dilaksanakan adalah terkait penyediaan air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan prasarana strategis.
Sementara itu dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat program unggulan yakni Padat Karya yang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam usaha pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, drainase dan jalan lingkungan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, diamanahkan untuk melaksanakan berbagai program Padat Karya yang seluruhnya dilaksanakan berbasis masyarakat, diantaranya yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-DS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) dan Penyediaan Sarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Agama.
Di Provinsi Sumatera Barat, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat pada tahun ini telah dilaksanakan program PAMSIMAS, SPAL-DS, PISEW, dan Penyediaan Sarana Sanitasi di lembaga Pendidikan Agama, sedangkan untuk kegiatan KOTAKU dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) sedang dalam proses perencanaan program.
PAMSIMAS merupakan program yang berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat pada daerah yang belum terjangkau layanan air bersih perpipaan/PDAM, melalui program ini diharapkan dapat mencapai target 100% air minum yang layak bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat yang telah dibentuk dengan didampingi oleh fasilitator, hingga pada tahap operasional akan tetap dikelola oleh kelompok masyarakat.
PISEW, adalah program yang menyasar pada daerah perdesaan dengan tujuan membantu sosial dan perekonomian masyarakat, infrastruktur yang dibangun diataranya jalan akses dan jembatan menuju lokasi pertanian, irigasi pertanian.
Program Kota Tanpa Kumuh, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh, melalui program ini dibangun infrastruktur yang melingkupi beberapa aspek, yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi/air limbah, air minum, persampahan, tata bangunan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.
Progam SPAL-DS merupakan program yang menyasar penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat perdesaan dengan membangun bilik jamban serta tangki septik, program ini bertujuan untuk memenuhi akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.
Sementara itu program penyediaan prasarana sanitasi di lembaga pendidikan agama, seperti Pesantren bertujuan memberikan layanan sanitasi yang baik bagi lembaga pendidikan sehingga diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengelola lembaga dalam membangun prasarana sanitasi yang layak.
Sedangkan terdapat program PKE yang akan dilaksanakan pertama kali di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, PKE ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergolong miskin ekstrim dengan menyediakan akses atau infrastruktur berupa air minum, sanitasi dan penataan lingkungan. **
