Mediaportalanda

PADANG - Pemerintah Kota Padang membuka dialog bersama sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan perwakilan Komunitas Pedagang Pasar terkait penataan Pasar Raya Padang, Senin (24/7/2023).

Bertempat di Gedung DPRD Padang, pada dialog tersebut Wakil Wali Kota Ekos Albar meminta kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat membantu kelancaran pembangunan Pasar Raya Fase VII

"Pemko berharap Kota Padang menjadi bersih, tertib dan aman. Terutama di kawasan Pasar Raya, karena itu merupakan ikon dari Kota Padang," katanya.

Tak hanya itu, Wawako Ekos Albar menyebut dengan dukungan dari PKL akan memperlancar pembangunan Pasar Raya Fase VII.

"Kami juga meminta kepada PKL untuk membantu Pemko agar tertib  menjelang pembangunan Pasar Raya Fase VII," lanjutnya.

Ekos Albar menyebutkan kehadiran Pasar Raya Fase VII nantinya akan memfasilitasi PKL dalam berjualan, sehingga menggeliatkan  transaksi yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Mohon pengertian, jika ada fasilitas yang lain dibutuhkan akan dikoordinasikan bersama Dinas Perdagangan," kata wawako.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Syahendri Barkah menjelaskan, butuh proses untuk penataan Pasar Raya Padang. 

"Banyak yang harus dibenahi termasuk sarana dan prasarana itu sendiri," jelasnya. 

Saat menyampaikan aspirasinya, Sekretaris Komunitas Pedagang Pasar Raya Padang Irwan Sofyan menyebut melalui dialog ini dapat memberikan dampak bagi pedagang lain.

"Jadikanlah kota ini sebagai kota yang layak untuk semua komoditas, benahi pasar ini sebaik mungkin. Pasar Raya dulunya merupakan sentra perekonomian di Sumatera Tengah," kata Irwan.(Mizwa / Charlie)

JAKARTA - 24 JULI 2023 - Bertempat di Aula Lt.11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin membahas terkait beberapa tugas dan kewenangan dari Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun tugas dan kewenangan tersebut mengenai pengawasan multimedia yang meliputi penyebaran berita hoax, konten asusila, konten kekerasan, dan konten-konten lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan perintah khusus Presiden terkait dengan kelanjutan proyek BTS 4G yang sedang bermasalah. “Ke depannya, kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat karena diperuntukkan oleh masyarakat luas khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menegaskan pelaksanaan percepatan pembangunan BTS 4G yang sebelumnya mangkrak tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan karena perakara sudah voltoid (selesai) dan sudah dilakukan audit serta pemeriksaan lapangan (setempat). Kejaksaan Agung dan Kementrian Komunikasi dan Informatika berkomitmen agar proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Menkominfo berharap beberapa proyek strategi nasional di kementeriannya dapat dilakukan pedampingan hukum dari kejaksaan, sehingga bisa bekerja dengan cepat, tepat tanpa pelanggaran hukum.

Jaksa Agung juga menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk asistensi percepatan audit, kontrak, pelelangan dan pelaksanaannya sambil menunggu tim yang akan dibentuk oleh Presiden, yang nantinya bisa dijadikan rujukan atau masukan oleh “Satgas Percepatan
Ekosistem Digital”.

Dalam pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi tersebut, Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki komitmen yang sama untuk menyelamatkan Proyek Strategis  Nasional agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar, serta akan dilakukan komunikasi secara efektif oleh tim yang akan segera dibentuk.

Hadir dalam pertemuan ini yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung. (K.3.3.1)

PADANG - Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (UNP)  Program Studi S1 Pendidikan Dokter Bukittinggi mulai menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024.

Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D mengatakan "Penerimaan mahasiswa baru ini menyediakan kuota 20 persen bagi calon mahasiswa kurang mampu pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan prestasi akademik tinggi".

Untuk Pendaftaran online penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran menggunakan seleksi nilai UTBK pada tanggal 1-8 Agustus 2023. Dan, pengumuman hasil seleksi nilai UTBK tanggal 10 Agustus 2023, pendaftaran online seleksi ujian tulis 1-15 Agustus 2023 dan Ujian Tulis Berbasis Komputer tanggal 18 Agustus 2023.

Pelaksanaan perkuliahannya akan dipusatkan di Kampus UNP Bukittinggi dengan Rumah Sakit praktek utama Rumah Sakit Ahmad Mochtar (RSAM).  **