Mediaportalanda

SUMBAR - Terkait persoalan pembangunan jalan tol di provinsi Sumatera Barat sebenarnya telah ditangani oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy.

Bahkan, gubernur sempat bertemu Menteri PUPR. Persoalan tol terus dinegosiasikan ke warga, terutama polemik yang selama ini terjadi, dan penghakiman. Bahwa, pemimpin di daerah tidak serius alias hanya pandai berwacana.

Pejabat pemerintah Sumatera Barat berjuang tak kenal lelah untuk menyukseskan, meyakinkan warganya tentang manfaat dari jalan tol di daerah Sumatera Barat.

Berbagai upaya dilakukan gubernur guna meyakinkan, dan mencari solusi terbaik bagi Sumatera Barat akhirnya mulai berbuah hasil.

Informasi :

Ruas jalan tol Padang-Sicincin merupakan salah satu seksi dari jalan tol Padang Pekanbaru.

Ruas ini memiliki panjang total 254 KM rinciannya seksi I Padang sicincin, seksi II sicincin Bukittinggi seksi ,III Bukittinggi Payakumbuh, seksi IV pangkalan Payakumbuh, seksi V pangkalan Bangkinang dan seksi VI. Bangkinang Pekanbaru.

Dan, tol ini merupakan bagian dari sirip atau pendukung jalan tol Trans Sumatera yang akan meningkatkan koneksibilitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat.

Jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh tempuh dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam dibanding jalan arteri. Waktu tempuh menjadi sekitar 3 jam di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam.

Tidak hanya memangkas waktu perjalanan jalan tol ini akan membuka konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Selain itu, jalan tol ini akan menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai Riau serta akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang.

Pembangunan ruas tol Padang Sicincin diprediksi selesai pada triwulan kedua tahun 2024 mendatang. **

JAKARTA - 24 JULI 2023 - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan pemeriksaan terhadap AH selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit pada Januari 2022 s/d April 2022.

Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menimbulkan fakta-fakta hukum baru yang perlu didalami oleh Tim Penyidik.  Dari hasil pendalaman tersebut, Tim Penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi yaitu WILMAR GRUP, PERMATA HIJAU GRUP, dan MUSIM MAS GRUP. 

Adapun saksi AH diperiksa untuk perkara atas nama Terpidana INDRASARI WISNU WARDHANA DKK melalui proses pemeriksaan selama 12 jam dengan 46 pertanyaan yang dijawab dengan baik oleh saksi.

Pemeriksaan saksi AH dilakukan terkait tugas dan tanggung jawab saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekenomian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 s/d April 2022. (K.3.3.1)

PADANG - Pemerintah Kota Padang membuka dialog bersama sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan perwakilan Komunitas Pedagang Pasar terkait penataan Pasar Raya Padang, Senin (24/7/2023).

Bertempat di Gedung DPRD Padang, pada dialog tersebut Wakil Wali Kota Ekos Albar meminta kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat membantu kelancaran pembangunan Pasar Raya Fase VII

"Pemko berharap Kota Padang menjadi bersih, tertib dan aman. Terutama di kawasan Pasar Raya, karena itu merupakan ikon dari Kota Padang," katanya.

Tak hanya itu, Wawako Ekos Albar menyebut dengan dukungan dari PKL akan memperlancar pembangunan Pasar Raya Fase VII.

"Kami juga meminta kepada PKL untuk membantu Pemko agar tertib  menjelang pembangunan Pasar Raya Fase VII," lanjutnya.

Ekos Albar menyebutkan kehadiran Pasar Raya Fase VII nantinya akan memfasilitasi PKL dalam berjualan, sehingga menggeliatkan  transaksi yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Mohon pengertian, jika ada fasilitas yang lain dibutuhkan akan dikoordinasikan bersama Dinas Perdagangan," kata wawako.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Syahendri Barkah menjelaskan, butuh proses untuk penataan Pasar Raya Padang. 

"Banyak yang harus dibenahi termasuk sarana dan prasarana itu sendiri," jelasnya. 

Saat menyampaikan aspirasinya, Sekretaris Komunitas Pedagang Pasar Raya Padang Irwan Sofyan menyebut melalui dialog ini dapat memberikan dampak bagi pedagang lain.

"Jadikanlah kota ini sebagai kota yang layak untuk semua komoditas, benahi pasar ini sebaik mungkin. Pasar Raya dulunya merupakan sentra perekonomian di Sumatera Tengah," kata Irwan.(Mizwa / Charlie)