Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Datuak Marajo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumbar. 

Kegiatan yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Senin (5/12) itu, Mahyeldi menegaskan, pemanfaatan DIPA dan TKD 2024 harus semata-mata ditujukan untuk masyarakat.

“DIPA dan TKD 2024 harus dapat memberikan manfaat yang dirasakan seluruh masyarakat Sumbar. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi serta penanganan di sektor kesehatan,” sampainya di hadapan kepala daerah, kepala instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran.

Mahyeldi menekankan, APBN instrumen penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan goncangan yang berpotensi mengancam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta penerima APBN 2024 dapat bekerja keras, bersinergi dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi masyarakat. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Kemiskinan ekstrem segera menjadi nol persen. Pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” paparnya.

Kemudian, Mahyeldi juga mengajak seluruh pimpinan, baik pada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L), agar dapat menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat juga menjadi hal yang penting untuk terus dilakukan.

“Sinergi dan kerja sama antarprogram dan antarkegiatan lintas K/L, antarpusat, antardaerah, dan antarpemerintah dengan badan usaha, harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, bahwa kepala daerah harus memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Pj Wako Sonny mengatakan, penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat Pemerintah Daerah bisa bergerak lebih cepat.

“Penyerahan DIPA dan TKD 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kami di daerah bisa lebih presisi dalam pemanfaatannya. Serta bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi warga Kota Padang Panjang,” ungkap Sonny. (Kg/An)

PADANG PANJANG - Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengukuhkan Sri Hidayani Sonny, sebagai Bunda Literasi, beriringan dengan dikukuhkannya  Forum Pegiat Literasi (FPL) periode 2023-2028 yang diketuai Sepriyadi, pada Selasa (5/12) di Hall Lantai III Balai Kota.

Sonny menyampaikan selamat atas pengukuhan Bunda Literasi dan FPL. Menurutnya, keduanya ini memiliki peranan penting terhadap tumbuh kembang  literasi di Padang Panjang.

“Ini sebuah langkah yang baik, bersama memajukan Padang Panjang sebagai kota Literasi yang lebih aktif. Apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat kepada Bunda dan Forum Pegiat Literasi. Ini amanah dan  tanggung jawab sosial,  sebuah panggilan jiwa,” katanya. 

Tugas pemerintah, sebutnya, mendukung dan mengoptimalkan  kegiatan literasi  yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sonny berharap, Bunda Literasi di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan FPL mampu membumikan literasi di Padang Panjang. 

Dikatakannya lagi, program literasi harus dimasifkan. Sehingga gerakan literasi di Padang Panjang menjadi sebuah budaya yang kelak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tagline Perpusnas RI, "Literasi untuk Kesejahteraan".

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Jumaidi, M.Pd mengatakan, kolaborasi Bunda Literasi dan FPL dibutuhkan menyentuh lapisan masyarakat. 

Keduanya ini bisa menemukan ide brilian agar Padang Panjang makin terdepan sebagai Kota Literasi, berperan aktif mengembangkan literasi dalam bentuk ketarampilan masyarakat. Yaitu, literasi berbasis inklusi yang sejalan dengan program Perpusnas. 

“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini berguna untuk meningkat perekonomian masyarakat. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca saja, tapi melayani dan meningkatkan keteampilan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan dinas terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama juga digelar Talkshow Literasi mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Membangun Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Serta pemberian  piagam  penghargaan kepada tiga pemustaka dan tujuh penulis oleh DPK. Penghargaan diserahkan Pj Wako Sonny. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (HR/An)

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu yang menentukan siapa yang akan mewakili mereka di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan yang bijaksana menjadi kunci utama.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi ajang bagi partai politik dan calon-calon untuk memperjuangkan visi, program kerja, dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dalam pemilihan ini, partai politik akan berlomba-lomba untuk memenangkan suara rakyat dengan memberikan penawaran yang menarik dan relevan. Mereka akan berupaya untuk membangun kepercayaan dan keyakinan rakyat dengan menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan yang mereka tawarkan.

Selain itu, Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menentukan bagi rakyat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah perubahan yang mereka inginkan melalui pemilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memahami program kerja dan visi dari setiap calon dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan ini. Dengan pemahaman yang mendalam, rakyat akan dapat membuat keputusan yang tepat dan memilih mereka yang mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.

Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Proses pemilihan yang transparan, adil, dan jujur akan menjadi cerminan dari kemajuan sistem demokrasi kita. Partai politik, calon, dan penyelenggara pemilu perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan integritas dan menghormati keputusan rakyat. Keterlibatan masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media massa juga sangat penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan pemilihan ini.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan partisipasi rakyat yang aktif dan keputusan yang bijaksana, pemilihan ini memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilihan, memahami program kerja dan visi calon-calon, dan memberikan suara yang cerdas demi masa depan yang lebih baik.

Pemilu Kelima tahun 2024 adalah bukti nyata dari kedewasaan demokrasi Indonesia. Mari kita menjaga nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi integritas, dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.