Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Kader PKK memiliki peran penting dalam merespons tantangan dan tuntutan diera digitalisasi, khususnya dalam hal penguatan literasi terhadap anak. Itu karena kader PKK merupakan roda penggerak perubahan pertama di lingkungan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang, Sri Hidayani Sonny, pada saat memberikan kata sambutan dalam acara pertemuan bulanan TP-PKK di Pendopo Rumah Dinas, Selasa (5/12).

“Ibu-ibu kader sebenarnya adalah rodanya dalam keluarga, roda dalam mengubah segala sesuatunya. Peran Ibu-ibu sangat penting, salah satunya mendorong perkembangan budaya literasi dan membangun kesiapan anak usia dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Literasi Kota Padang Panjang tersebut mengungkapkan, upaya mendorong perkembangan budaya literasi anak dimulai dari usia dini untuk mempersiapkan diri dalam pendidikan dasar. 

“Pendidikan dan literasi anak usia dini sangat penting, sebagai bagian pembangunan karakter pada masa golden age atau masa keemasan. Di sinilah sebenarnya peran dari Tim Penggerak PKK ini kita harapkan,” ungkapnya.

Untuk itu, Sri Hidayani mendorong kader PKK untuk meningkatkan literasi digital sekaligus mengedukasi anggota keluarga. Apalagi, literasi digital menjadi hal penting diera digitalisasi seperti saat ini. 

“Otomatis kalau ibu-ibunya sudah melek terhadap literasi digital, pastinya Ibu-ibu akan menularkan juga kepada keluarganya. Paling tidak ke anak-anaknya dan keluarga lainnya,” ucap Yani.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para kader PKK se-Kota Padang Panjang yang telah berdonasi kepada sanak saudara di Palestina. Terkumpul bantuan sebanyak Rp19,2 juta. 

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar kepada Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur yang telah berhasil meraih juara terbaik 1.

Usai pembukaan, pertemuan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Pokja 1 TP-PKK Kota, Dessy Via Chardena terkait program kerja yang ada di bidangnya. (RJ/Jan)

PADANG PANJANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Datuak Marajo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumbar. 

Kegiatan yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Senin (5/12) itu, Mahyeldi menegaskan, pemanfaatan DIPA dan TKD 2024 harus semata-mata ditujukan untuk masyarakat.

“DIPA dan TKD 2024 harus dapat memberikan manfaat yang dirasakan seluruh masyarakat Sumbar. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi serta penanganan di sektor kesehatan,” sampainya di hadapan kepala daerah, kepala instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran.

Mahyeldi menekankan, APBN instrumen penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan goncangan yang berpotensi mengancam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta penerima APBN 2024 dapat bekerja keras, bersinergi dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi masyarakat. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Kemiskinan ekstrem segera menjadi nol persen. Pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” paparnya.

Kemudian, Mahyeldi juga mengajak seluruh pimpinan, baik pada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L), agar dapat menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat juga menjadi hal yang penting untuk terus dilakukan.

“Sinergi dan kerja sama antarprogram dan antarkegiatan lintas K/L, antarpusat, antardaerah, dan antarpemerintah dengan badan usaha, harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, bahwa kepala daerah harus memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Pj Wako Sonny mengatakan, penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat Pemerintah Daerah bisa bergerak lebih cepat.

“Penyerahan DIPA dan TKD 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kami di daerah bisa lebih presisi dalam pemanfaatannya. Serta bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi warga Kota Padang Panjang,” ungkap Sonny. (Kg/An)

PADANG PANJANG - Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengukuhkan Sri Hidayani Sonny, sebagai Bunda Literasi, beriringan dengan dikukuhkannya  Forum Pegiat Literasi (FPL) periode 2023-2028 yang diketuai Sepriyadi, pada Selasa (5/12) di Hall Lantai III Balai Kota.

Sonny menyampaikan selamat atas pengukuhan Bunda Literasi dan FPL. Menurutnya, keduanya ini memiliki peranan penting terhadap tumbuh kembang  literasi di Padang Panjang.

“Ini sebuah langkah yang baik, bersama memajukan Padang Panjang sebagai kota Literasi yang lebih aktif. Apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat kepada Bunda dan Forum Pegiat Literasi. Ini amanah dan  tanggung jawab sosial,  sebuah panggilan jiwa,” katanya. 

Tugas pemerintah, sebutnya, mendukung dan mengoptimalkan  kegiatan literasi  yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sonny berharap, Bunda Literasi di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan FPL mampu membumikan literasi di Padang Panjang. 

Dikatakannya lagi, program literasi harus dimasifkan. Sehingga gerakan literasi di Padang Panjang menjadi sebuah budaya yang kelak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tagline Perpusnas RI, "Literasi untuk Kesejahteraan".

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Jumaidi, M.Pd mengatakan, kolaborasi Bunda Literasi dan FPL dibutuhkan menyentuh lapisan masyarakat. 

Keduanya ini bisa menemukan ide brilian agar Padang Panjang makin terdepan sebagai Kota Literasi, berperan aktif mengembangkan literasi dalam bentuk ketarampilan masyarakat. Yaitu, literasi berbasis inklusi yang sejalan dengan program Perpusnas. 

“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini berguna untuk meningkat perekonomian masyarakat. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca saja, tapi melayani dan meningkatkan keteampilan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan dinas terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama juga digelar Talkshow Literasi mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Membangun Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Serta pemberian  piagam  penghargaan kepada tiga pemustaka dan tujuh penulis oleh DPK. Penghargaan diserahkan Pj Wako Sonny. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (HR/An)