Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Pemerintah Kota melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Bank Nagari Cabang Padang Panjang, di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (8/12).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kas Daerah ditandatangani Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Pimpinan Bank Nagari Padang Panjang, Imelda Angreini, S.E.

Sedangkan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Bank Nagari Padang Panjang tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditandangani Plh Kepala BPKD, Zia Ul Fikri, S.E disaksikan Pj Wako Sonny dan Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E. 

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKD dan Bank Nagari yang sudah menginisiasi dan mewujudkan kerja sama ini.

"Penerapan kartu kredit ini baru dilaksanakan di lima OPD, namun dalam waktu dekat kita akan melibatkan semua OPD. Seluruh anggaran yang dikelola dan digunakan Rp1 pun harus jelas pertanggungjawabannya. Harus ada sosialisasi khususnya kepada OPD untuk menjadi pilot project tahap pertama ini," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada semua OPD hingga level terbawah untuk tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Baik itu administrasi, apalagi ada kesengajaan untuk penyalahgunaan anggaran tersebut.

Sementara itu Imelda mengatakan, KKPD ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran dan waktu disepakati, satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati.

"Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui KPPD ini dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200 juta untuk satu penerima pembayaran. Yang meliputi belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, pengadaan bahan makanan, barang untuk persediaan, sewa, pemeliharaan, bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan lainnya," tuturnya.

Sedangkan pagu KPPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta modal, paling banyak Rp50 juta. Pagu untuk perjalanan dinas jabatan diberikan sebanyak Rp40 juta. (St/Jn)

SUMBAR- Universitas Negeri Padang lahirkan Doktor Geopark pertama di Sumatera Barat Yakni Dr. Osronita, M.P setelah mengkaji geowisata berkelanjutan dengan pendekatan lingkungan di Geopark Sawahlunto Sumatera Barat

Kepala Puslitbang Geopark dan Lingkungan Hidup Universitas Taman Siswa Padang Osronita,MPd dinyatakan lulus program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Osronita dinyatakan Berhak menyandang gelar doktor bidang lingkungan setelah berhasil menjalani ujian terbuka dengan mempertahankan disertasi "Penilian Geowisata Berkelanjutan Dengan Pendekatan Lingkungan di Geopark Sawahlunto Sumatera Barat".

Dalam disertasinya Osronita mengungkapkan beberapa persoalan menjadi tantangan dalam pengelolaan geopark dari  sejumlah pihak diantaranya, lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan, lemahnya regulasi, terbatasnya SDM, minimnya perencanaan dan ketersediaan anggaran, belum optimalnya perlibatan masyarakkat lokal, lemahnya kemitraan.

Menurutnya, dalam pengelolaan Geopark ini harus dilakukan secara profesional serius serta bertanggunjawab dalam upaya perlindungan warisan bumi edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Konservasi perlindungan warisan bumi ini harus melibatkan masyarakat lokal, pemerintahan nagari sampai pada pemangku tertinggi yakni kepala daerah termasuk perguruan tinggi sebagai akademisi, dunia usaha, dan media ungkapnya.

Pengembangan destinasi wisata alam dikemas dalam geopark merupakan wujud dari pengelolaan aspek geodivesity, biodiversity dan cultur diversity secara berkelanjutan dalam konsep geopark. Pentingnya geowisata berkelanjutan ini agar tidak terjadinya eksplotasi secara langsung, adanya kesadaran terhadap lingkungan dari masyarakat sehingga timbulnya masyarakat ekonomi produktif ramah lingkungan.

Dia menambahkan, kegiatan geowisata di kawasan geopark menentukan kualitas sumber daya alam dan  keanekaragam budaya yang perlu dijaga keasliannya. "Potensi geopark harus menjadi satu kesatuan dalam pengembangan kepariwisataan berbasis konservasi, edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat,"jelasnya.

Sementara itu Prof Suratman Guru Besar UGM sebagai tim penguji menyebutkan, baru pertama kalinya di Sumbar memiliki seorang Doktor ahli Geopark.

"Sangat jarang ada doktor ahli geopark, ini baru pertama kalinya di Sumbar lahir Doktor ahli geopark," ini adalah salah satu prestasi bagi prodi S3 Ilmu Lingkungan UNP karna promotornya sudah berhasil mengarahkannya kepada riset ini ucapnya.

Dia menambahkan, dalam pengembangan pariwisata geoparknya harus melibatkan masyarakat lokal agar bagaimana agar masyarakat bisa memahami, mengetahui geopark di Sawahlunto memiliki nilai berkelas dunia.

baik dari segi budaya nilai cultur diversity dan biodiversity.

Dalam ujian terbuka ini tim penguji Luar Prof. Suratman Guru Besar UGM, promotor Prof. Syafri Anwar, Co-promotor Ir Heldi, Ph.D. Tim Penguji  Prof Dasman Lanin,  Prof. Siti Fatimah, Prof. Yenni Rozimela, Prof, Indang Dewata, Prof Nurhasan Syah Guru Besar UNP. (Pras)

PADANG PANJANG - Menapak akhir tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Rapat Evaluasi Kinerja di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, pada Selasa (5/12).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, asisten dan staf ahli yang dihadiri kepala OPD dan camat.

Sonny mengatakan, semua OPD supaya melakukan evaluasi kembali setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Serta menyelesaikan semua administrasi sebelum 18 Desember ini.

“Tolong dipastikan seluruh kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan segera direalisasikan. Kita menargetkan realisasi anggaran sebesar 95%. Itu untuk program kegiatan-kegiatan pokok dan mohon dievaluasi di masing-masing OPD kembali,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada OPD yang realisasinya sudah mencapai 90% bahkan ada yang sudah 97%. 

“Saya berusaha untuk di sela-sela waktu dan berbagai forum untuk selalu bisa diskusi dengan Bapak Ibu semua. Agar semua kegiatan yang kita laksanakan bisa terkoordinasi dengan baik. Saya juga berharap pada 2024 masing-masing OPD untuk proaktif menjalin hubungan dengan provinsi dan pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran pembangunan,” tuturnya lagi. (St/Jan)