Mediaportalanda

PADANG PANJANG -  Pengurus dan Pengawas Yayasan Thawalib Padang Panjang periode 2022-2027 secara resmi telah dilantik oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si, Ahad (10/12) di Aula Perguruan Thawalib. 

Ketua Yayasan Thawalib Padang Panjang masih diamanahkan kepada pimpinan periode sebelumnya, Dr. Abrar, M.Ag, sedangkan Ketua Pengawas didapuk kepada Rahmat Wartira, S.H.

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si menyampaikan selamat atas dilantiknya Pengurus  dan Pengawas Yayasan Thawalib Padang Panjang. Dalam beberapa tahun, katanya, Thawalib menunjukkan geliat yang positif. Hal ini lantaran pengurus, pengawas, pembina maupun alumni Thawalib diisi tokoh-tokoh hebat yang berkiprah di nasional. 

Sonny berharap kolaborasi dan sinergi di dalam tubuh perguruan Thawalib Padang Panjang  terus terjaga dengan baik. Pemko akan terus mendukung Thawalib. 

“Selamat kepada Pengurus dan Pengawas, semoga amanah dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Thawalib Padang Panjang,” ujarnya.

Guspardi Gaus mengatakan, rotasi dalam sebuah organisasi merupakan suatu keniscayaan. Namun yang terpenting ialah soliditas dan kerja sama yang terbangun. “Sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa soliditas,” tuturnya. 

Kepada pengurus baru, Guspardi berpesan bisa melakukan pembenahan dan percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Lalu, kepada majelis guru meningkatkan kompetensinya. Saat ini, lanjutnya, sejumlah akademisi yang berkompeten telah bergabung di perguruan ini.

Adapun Abrar menuturkan, dirinya mensyukuri kinerjanya bersama pengurus periode sebelumnya karena terjadi perbaikan di sejumlah lini pada empat tahun lalu. 

“Yayasan tidak pernah minus lagi, gaji tepat waktu. Suatu yang perlu dilanjutkan diperkuat. Administrasi kita bangun secara tertata, termasuk kearsipan,” ujarnya seraya menjelaskan dari segi pembangunan, banyak bantuan yang mengalir ke Thawalib berkat kerja sama yang terjalin. 

Thawalib, ujarnya, harus menjalin sinergitas yang tinggi. Thawalib merupakan lembaga pendidikan milik umat. 

“Jadi tanggung jawab kita bersama memajukannya. Silakan berikan masukan positif. Keuangan di-publish sebagai  transparansi keuangan di lembaga ini,” ucapnya. **

SUMBAR - 11 DESEMBER 2023 - Guna mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi, jalur transportasi antar daerah harus terbuka. Akses lintas daerah akan mempercepat gerak roda perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah di berbagai sektor.

Dengan terhubungnya akses jalan dua Kabupaten yakni, Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Solok sepanjang 44,95 KM, oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. 

Akses penghubung ruas jalan Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan - Alahan Panjang Kabupaten Solok menjadi berkah. Dan, mereka menyebut ini merupakan kado terindah yang diberikan Dinas BMCKTR Sumbar di Hari Bakti PU ke-78 Tahun 2023 pada masyarakat yang ada di dua kabupaten.

"Pembangunan jalan tembus merupakan terobosan jitu untuk menumbuhkan kembangkan sektor bidang perekonomian dan juga pariwisata," ucap Syamsuar, Senin (4/12/2023), salah seorang tokoh masyarakat Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.

Syamsuar memaparkan, "selain menghemat waktu dan jarak tempuh diantara dua Kabupaten, seiring dengan waktu, banyak hal positif yang akan terdampak dengan terbukanya akses lalulintas baru ini. Lahan-lahan yang semula tidur (tidak tergarap) karena terhambat oleh akses lalulintas yang sulit akan berubah menjadi lahan produktif, ini merupakan salahsatu dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat disektor pertanian.

Untuk sektor pariwisata, dua daerah ini memiliki kelebihan masing-masing yakni, dengan hematnya waktu dan jarak tempuh akan membuat masyarakat didua Kabupaten ini lebih gampang melakukan mobilitas aktivitas wisatanya. Sebab, telah didukung oleh kondisi jalan yang mantap dan dihiasi oleh View alam yang terbentang diruas ini telah menjadi nilai tambah untuk mendukung sektor pariwisata, dan ini benar-benar kado terindah dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk nagari kami,” ulasnya.

Terpisah, putra kelahiran Solok Suherman, yang kerap lalu-lalang di didua kabupaten tersebut sangat mengapresiasi karya nyata yang telah dilakukan oleh insan PU Pemprov Sumbar. Berkat kerja keras dan kerja nyata merekalah akhirnya jalan alternatif Pasar Baru - Alahan Panjang dapat terealisasi dengan baik dan bisa dimanfaatkan.

"Apresiasi yang tinggi untuk insan-insan PU Pemprov Sumbar yang telah berjasa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ini" sebut Febria, Sabtu (2/12).

Setelah menunggu lama sejak 2008 silam, akhirnya kami masyarakat setempat dapat menikmati fasilitas umum ini. Dipastikan, multiefek pembangunan ini sangat berdampak terhadap peningkatan sektor pariwisata, ekonomi pada kedua daerah. Atas adanya pembangunan insfratruktur jalan ini, selaku masyarakat kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar dan juga Kadis BMCKTR Sumbar serta timnya yang telah bekerja profesional, ucapnya. (An/Dn)

PADANG PANJANG - Pemerintah Kota melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Bank Nagari Cabang Padang Panjang, di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (8/12).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kas Daerah ditandatangani Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Pimpinan Bank Nagari Padang Panjang, Imelda Angreini, S.E.

Sedangkan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Bank Nagari Padang Panjang tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditandangani Plh Kepala BPKD, Zia Ul Fikri, S.E disaksikan Pj Wako Sonny dan Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E. 

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKD dan Bank Nagari yang sudah menginisiasi dan mewujudkan kerja sama ini.

"Penerapan kartu kredit ini baru dilaksanakan di lima OPD, namun dalam waktu dekat kita akan melibatkan semua OPD. Seluruh anggaran yang dikelola dan digunakan Rp1 pun harus jelas pertanggungjawabannya. Harus ada sosialisasi khususnya kepada OPD untuk menjadi pilot project tahap pertama ini," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada semua OPD hingga level terbawah untuk tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Baik itu administrasi, apalagi ada kesengajaan untuk penyalahgunaan anggaran tersebut.

Sementara itu Imelda mengatakan, KKPD ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran dan waktu disepakati, satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati.

"Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui KPPD ini dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200 juta untuk satu penerima pembayaran. Yang meliputi belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, pengadaan bahan makanan, barang untuk persediaan, sewa, pemeliharaan, bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan lainnya," tuturnya.

Sedangkan pagu KPPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta modal, paling banyak Rp50 juta. Pagu untuk perjalanan dinas jabatan diberikan sebanyak Rp40 juta. (St/Jn)