Mediaportalanda

JAKARTA - Pemerintah memastikan komitmen untuk menciptakan iklim sepakbola Indonesia yang lebih baik lagi. Hal itu bahkan dibuktikan dari Presiden Jokowi yang menjalin kesepakatan dengan Presiden FIFA untuk pelaksanaan pertandingan sepak bola yang sesuai standar.

Presiden FIFA sendiri mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan sepak bola yang lebih baik lagi, bahkan terbaik di Asia Tenggara bahkan dunia.

Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya dan Polri yang juga memiliki komitmen untuk menciptakan iklim sepak bola lebih baik lagi langsung bergerak. Bahkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo langsung gerak cepat menginisiasi pembentukan satgas demi transformasi sepakbola Indonesia.

"Tidak sampai di situ, saya dan pak Kapolri bersepakat perlu adanya satgas independen. Di sini ada pak Maruar, ibu Najwa dan lain-lainnya yang tidak lain ini sebagai pendampingan secara menyeluruh," ujar Ketua PSSI di Rupatama Mabes Polri, Rabu (13/12/23).

Ketua Tim Satgas Independen Maruar Sirait menambahkan, dirinya mangakui bahwa Indonesia memiliki masa keemasan di bidang sepakbola karena Presiden Jokowi sangat perhatian serius dengan bidang olahraga itu, Ketua PSSI yang mengembalikan kepercayaan publik, dan Kapolri yang bekerja sebagaimana komitmennya memberantas hal buruk di sepakbola.

Dia mengakui, pemberantasan pengaturan skor di sepakbola Indonesia tidaklah mudah. Namun, Ketua Tim Satgas Independen percaya Polri akan menyeret seluruh pihak hingga ke meja hijau. Sebab, dia mengaku laporan dugaan mafia skor dalam pesepakbolaan Indonesia telah banyak diadukan kepada Satgas Independen.

"Kami percaya, di bawah Pak Kapolri Jenderal Sigit, pasti akan diproses, tidak ada yang diproses dengan benar, selama ada fakta dan bukti," jelas Ketua Tim Satgas Independen.

Terkait dengan Satgas Independen ini sendiri, anggota tim satgas, Najwa Shihab, menyampaikan bahwa pihaknya bertugas menerima, menampung, mengelola, dan melakukan investigasi dugaan pengaturan skor. Setelah itu, tim akan berkoordinasi dengan Satgas Antimafia Bola Polri untuk tindak lanjut proses hukum.

Najwa mengaku, saat pertemuan pemerintah dengan FIFA, dirinya sempat melakukan perbincangan bagaimana pemberantasan pangaturan skor bisa dilakukan. Pengaturan skor sendiri terjadi karena adanya uang untuk melakukan tindak kriminal dalam sebuah pertandingan.

"Salah satu terapi yang paling pas adalah memang kerja sama dengan aparat penegak hukum," tutur Najwa.

Ia pun mengapresiasi koordinasi, inisiasi, dan segala upaya di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit mengenai hal itu. Najwa juga menegaskan, dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas sepakbola di Indonesia sangat penting dilakukan.

Ditambahkan Kapolri, iklim sepakbola yang baik memang harus diwujudkan demi mencetak atlet-atlet berprestasi dan pertandingan yang fair. Jenderal Sigit memastikan, komitmen Polri untuk membantu mewujudkan sepakbola yang berkualitas dalam setiap ajang nasional maupun internasional akan terus dilakukan.

"Tentunya untuk menciptakan kompetisi yang fair, maka kita sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang penegakan hukum dengan Satgas Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Bola Independen ini dalam rangka bagaiman betul-betul iklim sepak bola ke depan betul-betul bisa lebih baik," ucap Jenderal Sigit.

Salah satu pembuktian dari komitmen itu sendiri, Satgas Anti Mafia Bola telah mengungkap beberapa kasus pengaturan skor. Sebelumnya, telah dilakukan penangkapan kepada delapan orang tersangka, di mana salah satunya sosok yang terkenal tidak pernah tersentuh hukum.

Kasatgas Anti Mafia Bola Polri Irjen Pol Asep Adi Suheri kemudian membeberkan, hari ini diungkap kepada masyarakat penangkapan empat tersangka pembuat situs judi online berpenghasilan Rp 481 miliar. Bahkan, uang itu juga digunakan untuk membiayai salah satu klub bola yang masih diselidiki hingga saat ini.

"Perlu kami sampaikan, penanganan match fixing sudah ada 4 wasit yang sudah kita tetapkan tersangka dan juga ada satu penyumbang dana atas nama VW," ungkap Kasatgas.  **

PADANG - Polda Sumbar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka persiapan Operasi Lilin Singgalang 2023.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Rabu (13/12) di ruang Jenderal Soekanto Mapolda Sumbar. 

Kapolda Sumbar menyebut, dalam momentum perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tentu sangatlah tepat pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral ini dilaksanakan sebagai wujud sinergitas dan tanggung jawab bersama untuk mensukseskan kelancaran kegiatan tersebut secara optimal.

Dirinya menerangkan, beberapa potensi kerawanan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat yang menjadi atensi polri  dalam menghadapi perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 antara lain:

Pertama, aksi terorisme yang masih atau menjadi salah satu kerawanan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat menyerang siapa saja terutama di tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.

Kedua, gangguan kamtibmas yang timbul dari akumulasi masalah kompleks yang berasal dari aspek kehidupan masyarakat antara lain aspek sosial, budaya, agama, ekonomi, politik dll.

Ketiga, kondisi kamseltibcar lantas sehingga memerlukan kesiapan dalam hal kondisi jalan, marka jalan, hingga rute alternatif.

Keempat, potensi kejahatan konvensional yang dapat bertambah seiring dengan meningkatnya aktifitas dan kegiatan masyarakat sumatera barat di hari libur nanti.

Kemudian yang kelima kesiapan instansi lainnya dalam menyonsong perayaan natal 2023 dan tahun baru 2024 di wilayah sumatera barat seperti stok bbm, kesiapan pelayanan kesehatan, kesiapan transportasi massa hingga ketersediaan bahan-bahan pokok bagi masyarakat, pengelolaan tempat wisata, kesiapan dan kemampuan daya tampung hotel dan penginapan serta kesiapan tanggap darurat dalam hal menghadapi gangguan bencana alam. 

"Dengan memperhatikan kondisi dan fakta-fakta saat ini serta prediksi kerawanan marilah kita optimalkan pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral ini sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang akan muncul dan memberikan solusi atau jalan keluar yang harus kita ambil apabila munculnya suatu persoalan," ucap Irjen Pol Suharyono.

Operasi kepolisian terpusat dengan sandi Lilin Singgalang 2023 katanya, segera akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 22 Desember 2023 s/d 2 Januari 2024 dengan melibatkan instansi dan lembaga terkait yang bersifat terbuka dengan mengedepankan Satgas Preemtif, Preventif, Kamseltibcar Lantas, Tindak, Gakkum, Humas dan Bantuan Operasi.

"Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta untuk memberikan pelayanan yang profesional, modern dan terpercaya kepada seluruh masyarakat sumatera barat sehingga dapat merayakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan aman dan lancar," ujarnya. 

Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi Lilin Singgalang 2023, adalah salah satu upaya kesiapan Polri dalam menjamin terlaksanananya perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 agar dapat berjalan dengan aman dan lancar.

"Jumlah Polri yang dilibatkan sebanyak 2.139 personel, instansi atau lembaga terkait sebanyak 2.206 personel," ujarnya. 

Selanjutnya, jumlah lokasi pengamanan sebanyak 413 lokasi dengan rincian gereja maupun tempat pelaksanaan ibadah natal sebanyak 88 lokasi, terminal 20 lokasi, pelabuhan 9 lokasi, bandara 3 lokasi, stasiun ka 13 lokasi, pasar dan tempat perbelanjaan 97 lokasi, objek wisata dan rekreasi 118 lokasi, objek ganti tahun 65 lokasi.

"Jumlah pos yang disiapkan dalam rangka operasi lilin singgalang 2023 yaitu 58 pos antara lain pos terpadu 1 lokasi, pos pengamanan 37 lokasidan pos pelayanan 20 lokasi," pungkasnya. 

Dalam rakor tersebut, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Sumbar (diwakili), Pejabat Utama Polda Sumbar, Kabag Ops, Kasat Intelkam dan Kasat Lantas sejajaran Polda Sumbar.(*)

PADANG - Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Padang Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang secara resmi menyerahkan Dana Hibah Tahap I kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang.

Dana hibah sebesar Rp4, 310.000.000 itu diserahkan oleh Wali Kota Padang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Raju Minropa kepada Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda di Aula Kantor BPKAD Kota Padang, Rabu (13/12/2023).

Penyerahan dana hibah didahului dengan penandatangan SP2D terkait bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 mendatang itu, oleh Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa bersama Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda dan juga Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Tarmizi Ismail.

Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa saat itu menjelaskan, dana hibah tersebut disalurkan Pemko Padang kepada Bawaslu Kota Padang dengan total sebesar Rp10 Miliar lebih.

"Anggaran ini kita serahkan secara dua tahap. Untuk tahap pertama hari ini kita menyerahkannya sebanyak Rp4,3 Miliar atau 40 persen melalui dana APBD Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2023. Sementara untuk tahap kedua 60 persennya lagi sebanyak Rp6 Miliar lebih menggunakan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024," jelasnya.

Selanjutnya Raju menyampaikan, dengan penandatanganan SP2D ini, Pemko Padang bersama Bawaslu Kota Padang diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik untuk menyukseskan tahapan-tahapan Pemilu yang ada di Kota Padang.

“Melalui pemberian dana hibah ini, kita harapkan seluruh tugas Bawaslu Kota Padang dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2024 mendatang terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Padang yang telah memberikan dana hibah bagi Bawaslu Kota Padang untuk mendukung kesuksesan Pemilukada Kota Padang 2024.  **