PADANG – Sumbar bisa mencapai pertumbuhan
6,8 persen, asalkan fokus memberikan perhatian dan fasilitasi terhadap usaha
mikro, kecil dan menengah. Sungguh kenaikan yang signifikan jika itu berhasil
dicapai, karena saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar adalah 4,3 persen.
Optimisme
itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, S.Sos,
saat menerima kunjungan Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt.
Bandaro Basa, S.IP., MH ke dinas tersebut, Selasa, 30 Januari 2024.
“Jika
pemerintah daerah, perwakilan kementerian/lembaga yang ada di Sumbar, lembaga
keuangan dan stakeholder terkait lainnya turut serta dalam upaya menumbuhkan
100.000 pelaku UKM Baru lalu diberikan pendidikan dan pelatihan teknis, bimtek
lanjutan (magang) dan dibantu keberlanjutan usaha mereka, kita optimis
pertumbuhan ekonomi Sumbar bisa mencapai 6,8 persen,” ujar Endrizal.
Pelaku usaha
baru ini, kata Endrizal diambilkan sebanyak 25.000 orang dari kaum perempuan
dan 75.000 orang dari milenial. Para milenial ini diambil dari kalangan
mahasiswa dan siswa SMA/SMK sebanyak 25.000 orang dan milenial dari
kabupaten/kota sebanyak 50.000 orang.
Milenial di
kabupaten/kota yang sebanyak 50.000 orang ini diambil dari remaja masjid dan
pondok pesantren sebanyak 9.090 orang dan 24 orang per kelurahan dari 230
kelurahan (atau totalnya 5.750 orang) serta 34 orang per nagari dari 1.035
nagari di Sumbar (atau totalnya 35.190 orang).
“Kepada
mereka yang telah terpilih sebagai pelaku usaha baru ini kita verifikasi. Kita
berikan bimbingan teknis, lalu mereka dimotivasi untuk melakukan kegiatan
usaha. Setelah itu mereka diberikan pendidikan dan latihan teknis, diikutkan
magang. Mereka yang sudah magang ini akan diberikan peningkatan mutu,
packaging, marketing dan permodalan. Mereka inilah yang terus kita dorong untuk
meraih penghasilan Rp2,1 miliar per tahun,” ujarnya optimis.
Endrizal
menegaskan target penghasilan tersebut dapat direalisasikan pada 2027 nanti,
saat inilah pertumbuhan 6,8 persen kita wujudkan. Dinas yang dipimpinnya tidak
muluk-muluk dalam penentuan target ini. Sebab, dari target 100.000 pelaku usaha
baru pada 2026, memasuki 2024 ini sudah ada 112.000 pelaku usaha baru.
Diakuinya
optimisme ini semakin besar dengan adanya kebijakan dari BCA. “Pagi tadi, Bang
Leo, saya mengikuti launching pojok UKM BCA, mewakili Gubernur Sumbar. Dalam
kegiatan itu pihak BCA menginformasikan kebijakan KUR BCA sampai Rp100 juta
tidak pakai agunan. Jika ada kendala, pihak dinas bisa memfasilitasinya,”
ungkapnya.
Endrizal pun
memberi penekanan bahwa bagian kredit BCA sudah diingatkan oleh pimpinannya
untuk jangan pernah meminta agunan terhadap permohonan kredit hingga Rp100
juta. Artinya dengan kebijakan ini, pelaku usaha baru yang kita bentuk ini
tidak akan kesulitan lagi dalam hal permodalan. Sehingga pinjaman tanpa agunan
diharapkan semakin mempercepat realisasi target dinas yang dia pimpin.
“Ini sesuai
dengan tema pertemuan kita ini tentang pelaksanaan undang-undang No.20 tahun
2008 tentang UMKM seperti yang Abang sampaikan tadi. Kami berharap dorongan dan
fasilitasi Abang terhadap pencapaian target yang kami sampaikan. Kami juga
hadirkan beberapa pelaku UMKM terkait fokus pertemuan kita hari ini,” katanya
seraya ditambahkan penjelasan-penjelasan lainnya oleh para Kabid di lingkungan
dinas itu.
Anggota
Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan
Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi terhadap
produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 61% dan sektor ini menyerap tenaga
kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Karena dari hasil survei yang
dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdapat penurunan penjualan alat
peraga kampanye (APK) hingga 40-90 persen, sangat menarik sehingga perlu
dilakukan kunjungan dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan undang-undang
No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah difokuskan pada dampak
Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menanggapi
penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menyambut baik upaya-upaya yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam membina, melakukan
pendampingan dan memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha di Sumbar.
Pemerintah perlu hadir dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan
bisa ekspor. Anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas
Koperasi dan UKM harusnya bertambah.
Patut
diapresiasi upaya Pemerintah Sumbar lewat Dinas Koperasi dan UKM untuk melahirkan 100.000 pelaku usaha
baru. Malah melebihi target. Apalagi hal ini tercapai dua tahun sebelum waktu
yang ditetapkan yaitu 2026. “Pak Kadis tinggal menjaganya dan meningkatkannya
menjadi pengusaha sukses. Menjadi milyarder sebagaimana pentahapan yang
disampaikan oleh Pak Kadis tadi,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI lima kali
berturut-turut dalam periode 2019-2024.
Leonardy
juga menilai hasil yang dibawa Endrizal dari launching pojok UKM BCA itu sangat
menggembirakan bagi pelaku usaha di Sumbar. “Kebijakan BCA ini langkah berani
dari BCA yang perlu sekali kita apresiasi dan kita sosialisasikan. Ini lembaga
perbankan pertama yang mau memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Rp100 juta
tanpa agunan. Sementara bank penyalur KUR lainnya untuk pinjaman Rp10 juta saja
masih dimintakan juga jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan bermotor,” ujar
pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009.
Leonardy
menyarankan agar Kepala Dinas Koperasi dan UKM juga mengupayakan Bank Nagari
dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada
hingga tingkat kecamatan. Selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas
Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat
dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga
Rp10 juta.
Leonardy pun
menceritakan bagaimana bank sangat membantu usaha kontraktor yang dia
laksanakan dulu beserta apa saja kiat yang dilakukan ketika mengajukan
pinjaman. Sehingga tidak tergantung kepada pencairan termen pekerjaan dan dapat
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. “Pelaku usaha harus berani mengajukan
pinjaman ke bank untuk pengembangan usaha mereka. Pelaku usaha harus juga rajin
berorganisasi agar mudah mendapatkan informasi atau dukungan lainnya,” ujarnya
menyemangati pelaku usaha muda yang hadir.
Leonardy
juga mengingatkan agar Dinas Koperasi dan UKM beserta OPD lainnya di Lingkungan
Pemprov Sumbar untuk terus memperbanyak iven nasional untuk dilaksanakan di
Sumbar. Karena terbukti banyaknya iven nasional berkontribusi besar terhadap
pemasaran produk-produk UMKM Sumbar.
Para pelaku
usaha kecil dan menengah yang dihadirkan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dalam
pertemuan tersebut menyampaikan perhatian dinas terhadap mereka. Diberikan
pelatihan, dibantu peralatan kerja, diikutkan pameran, dibantu pembuatan merek,
label halal dan lainnya. Namun dalam memasarkan produk mereka tetap terkendala.
Apalagi jika Dinas Koperasi dan UKM Sumbar tidak bisa lagi memfasilitasi mereka
untuk ikut bazar, pameran seperti tahun-tahun sebelumnya.
Muhammad
Fauzan, pelaku usaha Swid Digital Printing yang terkait dengan pesta demokrasi
saat ini, pun mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Pada pemilu
tahun 2019 dia bisa menghabiskan sampai 50 rol kanvas untuk spanduk, baliho,
banner, umbul-umbul dan lainnya. “Saat ini pak, menghabiskan 5 rol kanvas saja
susah,” ungkapnya.
Sementara
Nurmelati Yunita dari RCM Printing mengungkapkan omzet dari baliho dan spanduk
tidak terlalu jauh berkurang. Cuma dari sisi atribut kampanye lainnya seperti
baju, kaos, pin dan pernak-pernik lainnya memang turun signifikan.
Perwakilan
IPEMI Kota Padang, Fitri Majid mengatakan anggota IPEMI yang terkait dengan
produksi atau penjualan alat peraga kampanye tidak begitu merasakan penurunan
terhadap omzet. Karena tiap anggota dibantu keunggulan produknya, pewarnaan
produk dan harga sangat bersaing. Bahkan bisa disesuaikan dengan kemampuan
konsumen. “Bahkan untuk videotron, anggota kami kewalahan dalam memenuhi
permintaan pelanggan. Malah berencana menambah titik videotron di Kota Padang
dan kota lainnya di Sumbar,” ujar dosen yang banyak memotivasi mahasiswanya menjadi
pengusaha (entrepreneur).
Sementara
pengusaha makanan ringan yang tergabung dalam Koperasi Anak Nagari Minangkabau,
Ratna Yulis menyebutkan omsetnya menurun sejak covid-19. Sehingga hanya mampu
memenuhi permintaan pelanggan/toko oleh-oleh tertentu saja.
Rafdinal,
produsen Rendang Zahra yang juga dari Koperasi Anak Nagari Minangkabau
menyebutkan kendala utama adalah pemasaran. Dia sangat berharap DPD RI dapat
mendorong pemerintah agar memberi perhatian lebih terhadap UMKM.
Selain
pemasaran, harga bahan yang melambung hingga 40 persen dikeluhkan oleh
pengusaha kuliner, Yanti. Dia juga berharap kelancaran arus transportasi lebih
diperhatikan lagi. (*)