Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Pj Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama istri, Sri Hidayani Sonny, S.E, Akt, dan putra sulungnya melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 RT 14 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), Rabu pagi (14/2).

Meskipun berstatus Pj Walikota, Sonny dan keluarga di TPS ikut antre bersama warga lainnya menunggu giliran guna menyalurkan hak pilih dibilik suara.

Setelah melakukan pencoblosan, Sonny menyampaikan, memilih dalam pemilu merupakan hak sebagai warga negara.

"Pagi ini kita telah melakukan pencoblosan di TPS 15 sesuai domisili alamat di KTP. Alhamdulillah pelaksanaan pemungutan suara di sini berjalan dengan baik aman dan lancar. Kita harap di TPS lainnya di Kota Padang Panjang juga demikian," harapnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang belum datang ke TPS, agar dapat menyalurkan hak pilihnya ke TPS masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara dari KPU.

"Ini merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dimasa yang akan datang," imbaunya.

Dari pantauan Kominfo, antusiasme masyarakat di TPS ini terlihat cukup tinggi. Terdapat 292 pemilih yang terdata di TPS yang berada di YPPLB Asih Putra Padang Panjang tersebut. **

PADANG - Didampingi Sekdako Andree Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Padang tahun anggaran (TA) 2023 kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar. Ikut hadir dikesempatan itu Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Arfian, Kepala BPKAD Raju Minropa dan Kepala Bapenda Yosefriawan

LKPD ini diserahkan kepada Kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus di Gedung BPK-RI Perwakilan Sumbar, Selasa (6/2/2024). Sebelum prosesi penyerahan, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan penandatanganan berita acara penyerahan.

Hendri Septa menyebutkan, LKPD yang diserahkan kali ini terdiri atas 7 poin. Di antaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca keuangan, laporan operasional, dan laporan arus kas. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 

Dokumen selanjutnya berisikan hasil 'review' LKPD oleh Inspektorat, pernyataan tanggungjawab kepala daerah atas LKPD serta laporan keuangan BUMD TA 2023, serta Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemko Padang TA 2023.

"Kita berharap laporan keuangan yang kita sampaikan, nantinya akan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebelumnya kita telah meraih WTP sebanyak 10 kali, dan 9 kalinya berturut-turut," harap Hendri Septa.

Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota Padang merupakan pemerintah daerah pertama di Sumatera Barat yang menyerahkan LKPD 2023.

"Ini juga catatan sejarah bagi kami, selain yang pertama atas penyerahan LKPD 2023 ini, ini juga pertama kalinya Pemko Padang menjadi yang paling awal menyerahkan LKPDnya sepanjang pemerintahan kota ini ada," ungkapnya.

Arif Agus menambahkan, usai menerima laporan ini pihaknya akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD tersebut. Ia pun berharap Pemko Padang yang telah mendapatkan opini WTP atas LKPD TA 2022 lalu dapat kembali mempertahankannya untuk LKPD TA 2023. **

PADANG - 7 FEBRUARI 2024 - Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) BPKP Sumatera Barat (Sumbar), R. Agus Prasetyo Budi beserta tim menyerahkan pada Pemko Padang Laporan Hasil Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran khususnya bidang pengentasan kemiskinan dan stunting selama tahun 2023.

Sekda Andree Algamar mewakili Wali Kota Padang menyambut, dengan evaluasi ini diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat mengetahui sejauh mana tingkat kematangan perencanaan yang sudah disusun. Terutama terkait program stunting dan pengentasan kemiskinan. 

Kata Andree, evaluasi ini sangat berguna dalam menyusun kegiatan dan subkegiatan pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Kita berterima kasih atas evaluasi yang diserahkan BPKP. Ini sangat berguna bagi kita dalam melihat potensi dan tren dalam teknis penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Tujuannya, agar semua program dan kegiatan tepat sasaran dan efisien," tuturnya. 

Andree juga mengapresiasi BPKP Sumbar karena selalu membuka ruang bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan diskusi terkait kendala dan permasalahan yang ditemukan.

Hadir dalam penyerahan dokumen evaluasi ini, Inspektur Kota Padang Arfian, dan Kepala OPD terkait penanganan kemiskinan dan stunting di Kota Padang. (DA)