Mediaportalanda

JAKARTA - Pemerintah Pusat  kembali memberikan Penghargaan Adipura 2023 kepada sejumlah daerah setelah ajang ini ditiadakan selama dua tahun akibat pandemi. Sebanyak 150 kabupaten dan kota menerima penghargaan Adipura untuk berbagai kategori yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (5/3/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Ginanjar Kartasasmita.

Penilaian Adipura tahun ini dilaksanakan terhadap 259 Kabupaten / Kota atau 50,39 persen dari total 514 Kabupaten / kota di Indonesia. Penilaian ini dijalankan dengan mengedepankan kaidah Good Governance, yakni proses Monitoring dan Evaluasi secara obyektif sesuai dengan Peraturan serta kebijakan yang berlaku.

Penghargaan tertinggi, yakni Adipura Kencana, diraih oleh lima Kabupaten/Kota yang terdiri dari tiga peraih kategori kota sedang, satu kota besar, dan satu kota metropolitan. Peraih Adipura Kencana untuk kategori kota sedang adalah Bontang, Ciamis, dan Bitung. Sementara untuk kategori kota besar adalah Balikpapan dan untuk kota metropolitan adalah Surabaya.

Selain itu, penghargaan kategori Adipura diraih oleh 106 Kabupaten / Kota. Kemudian empat Kabupaten / Kota juga meraih Penghargaan kategori Plakat Adipura sebagai lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik. Sementara kategori Sertifikat Adipura diberikan kepada 51 Kabupaten / Kota karena dinilai memiliki upaya yang baik atas kinerja dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, program Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang bersih, teduh, serta berkelanjutan. Adipura juga bisa menjadi koridor untuk urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

”Ke depan, Adipura bisa dikaitkan untuk menjadi koridor Pembangunan Daerah. Nantinya, Adipura (diintegrasikan) dengan Program Kampung Iklim, rehabilitasi mangrove, replikasi dan restorasi ekosistem dan kegiatan bersih sungai,” ujarnya.

Upaya penanganan sampah juga akan diarahkan untuk membangun Industrialisasi dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku dan menjadi sumber energi alternatif. Upaya ini diimplementasikan melalui kegiatan pengelolaan sampah menjadi beragam produk, seperti pakan, kompos, bahan bakar minyak, energi listrik, dan biogas.

Lebih lanjut Siti Nurbaya  menjelaskan, program Adipura adalah kebijakan yang mengedepankan implementasi dan peran strategis kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah tentang Pengelolaan sampah. Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah mensyaratkan tempat pembuangan akhir (TPA) harus berupa sanitary landfill, ditutup, dan tidak dilakukan secara open dumping (sistem terbuka).

Indikator kriteria penilaian Adipura tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga bagaimana setiap daerah fokus mengurangi sampah dari sumbernya. Kriteria ini mencakup fasilitas dan proses pemilahan, pendauran, penggunaan ulang sampah, dan penanganan sampah di TPA.

Indikator yang dinilai dalam penghargaan Adipura ini adalah target nasional yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui pemenuhan sejumlah indikator, diharapkan sampah di setiap kabupaten/kota dapat 100 persen terkelola dengan baik pada 2025.

Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, dalam arahannya menyambut baik kegiatan program penganugerahan Adipura ini.

"Peran masyarakat dibawah arahan Pemerintah Daerah sangatlah penting. Kita menargetkan sampah dan emisi pada tahun 2050 sebesar 0 persen".

Peran aktif masyarakat dalam penanganan sampah menurut Wakil Presiden harus maksimal, dan penanganannya harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, Pengurangan emisi gas rumah kaca dari Pemprov Kalimantan Timur ini telah berhasil menunjukkan kinerja dan pembayaran RBP pertama dalam bentuk advance payment oleh Bank Dunia. BPDLH telah menerima 20,9.

Bupati Solok, H. Epyardi Asda yang dikonfirmasi usai menerima Sertifikat Adipura Selasa (5/3), membenarkan bahwa Kabupaten Solok sangat bersyukur mendapat Anugerah Sertifikat Adipura 2023 ini.

“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya Kabupaten Solok bersih, utamanya para petugas kebersihan penyapu jalan dan lingkungan Kabupaten Solok atau akrab disebut pasukan kuning, yang sejak subuh sudah beraktifitas menyapu ruas-ruas jalan. Begitupun petugas angkut sampah ke TPA,” ujar H. Epyardi Asda.

Kabupaten Solok untuk pertama kali menjadi titik pantau penilaian adipura pada tahun 2023 sejak adanya program ini pada tahun 1986 dan Alhamdulillah di kesempatan ini kita mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Diharapkan untuk tahun depan kita bisa  mendapatkan penghargaan berupa Piala dengan menitikberatkan peningkatan peran masyarakat, Swasta dan seluruh Instansi Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, H. Epyardi Asda dalam penerimaan Sertifikat Adipura 2023 yakni Ketua TP PKK, NY. Hj. Emiko, Kadis DLH, Asnur, Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, Kabag Prokopim Yulia Annisa  Kabid Aptika, Fitria Fenti, Kabid Pengendalian  Pencemaran Syafrizal, SKM dan PJF bidang pengendalian pencemaran Jasrul, SKM serta  Novia Sartika, S.Si.

(Admin)

PADANG - 6 MARET 2024 - Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat, sebagai satu diantara Dewan Pembina organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia, usai melaksanakan kegiatan memanfaatkan waktu luangnya untuk diskusi mengenai langkah organisasi kedepan bersama pendiri.

Sembari menuangkan kopi ketadah dan menikmati sejuknya hembusan angin Purus pantai Padang, Jon Pandu berujar, kalau organisasi ingin besar kita semua mesti bersatu sesuai dengan namanya Kolaborasi.

Selaku Dewan Pembina di DPP-KJI yang berkantor pusat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Jon menyampaikan dukungan untuk agenda kerja yang telah disusun para pengurus organisasi. 

“Prinsipnya kita mendukung, agenda kerja yang telah disusun pengurus. Semoga dengan adanya wadah ini, awak media yang tergabung didalamnya setidaknya dapat meminimalisir berita-berita hoax,” terang Jon.

Kemudian kata Jon, kita yakin dengan kegigihan para pengurus DPP, DPW dan juga beberapa DPC yang sudah terbentuk di Sumbar maupun provinsi lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, KJI kelak bisa terdaftar dan terverifikasi di dewan pers. 

(An)

Prawito Ketua DPC-KJI Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masa bakti 2024-2027

SUMBAR -  4 MARET 2024 - Dewan Pimpinan Cabang Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPC-KJI) kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah terbentuk, Prawito resmi menjabat ketua untuk masa bakti 2024-2027. 

Dalam arahannya kepada semua ketua pengurus baik DPW maupun DPC, Ketua umum DPP-KJI Jongguk Marasi Siagian mengatakan. Kelak jika ada berbagai permasalahan organisasi itu bukanlah sesuatu yang merugikan, sebaliknya masalah-masalah itu adalah hal yang baik dan menunjukkan betapa dinamis serta adaptifnya organisasi ini. 

Namun, semua berpulang pada penghuni rumah organisasi bagaimana dalam menyikapi berbagai persoalan dan tantangan yang datang, apakah akan disikapi secara positif atau negatif. Sebagai pengurus organisasi, sudah pasti beban terbesar untuk menyelesaikan berbagai problem ada di pundak Ketua.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti komponen organisasi yang lain terlepas dari tugas. Karena, membenahi sebuah organisasi adalah kewajiban seluruh anggota yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pengurus tampaknya perlu dan mesti berupaya menyelesaikan persoalan yang ada dalam tubuh organisasi. 

Selama ini, banyak ide-ide serta gagasan dan wacana yang sudah dikumandangkan oleh masing-masing pengurus, juga banyak program-program perubahan yang disosialisasikan serta diterapkan. Bahkan banyak program yang berhasil direalisasikan tapi tidak sedikit pula program yang mengalami hambatan ataupun kegagalan. Meski demikian, adakalanya semua upaya itu sebagian masih belum memenuhi harapan kita bersama, karena pencapaian mungkin kurang dari kata cukup apalagi ideal. Sebab kita merasa belum puas, masih menuntut untuk perubahan yang lebih baik kedepannya.

Salah satunya seperti perubahan ke arah yang bisa membawa anggota pada tingkat kepuasan optimal bagi masing-masing individu dalam organisasi, seperti terpenuhinya kesejahteraan hidup anggota, terpenuhinya harapan-harapan anggota dalam tubuh organisasi. Kemudian, perubahan pada organisasi yang membawa dampak positif. Perubahan yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi anggota-anggota organisasi untuk bergerak memajukan organisasi. Perubahan yang membawa efek positif bagi perkembangan organisasi. Membantu jalannya aktivitas dan memberikan kemudahan dalam pencapaian target organisasi.

Lebih parahnya lagi, terkadang berbagai program pemegang keputusan adakalanya disikapi oleh anggota organisasi dengan skeptis. Sehingga, rasa memiliki dan tanggungjawab anggota terhadap organisasi terkadang secara dratis juga menurun. Tidak salah apabila ada seorang petinggi organisasi menyebutkan jika kepercayaan publik (public trust) adalah hal yang mahal dalam sebuah organisasi. 

Selain itu, komplain dan keluhan terus datang susul-menyusul. Dari masalah kesejahteraan anggota, termasuk pembagian tugas, kualitas pelayanan yang tidak optimal, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sebagai ujung tombak, diharapkan para pengurus organisasi agar bisa bersikap adil, professional dan menjauhi adanya konflik kepentingan “conflict of interest”. Serta meninggalkan egoisme demi kemajuan organisasi dalam memenuhi harapan anggota-anggota untuk menggapai impian sejahtera.

Maka dari itu Siagian berharap pada semua pengurus mulai dari DPW hingga DPC, perubahan pola pikir dan pola kepengurusan organisasi sangat diperlukan agar bisa mengatasi dan menjawab berbagai tantangan kedepan. Ini semua dilakukan supaya organisasi mampu bertahan dari berbagai macam masalah yang menimpa agar organisasi bisa terus tumbuh menuju perbaikan kearah yang ideal juga lebih baik lagi kedepannya.  (An)