Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar), Asnawi, M.H laksanakan Safari Ramadan ke Masjid Jihad, Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), Sabtu (16/3) malam. 

Bersama Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kajati Asnawi yang hadir bersama tim menyerahkan bantuan Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Sumbar. 

Asnawi menyampaikan, masyarakat Kota Padang Panjang tidak perlu khawatir dengan terjadinya inflasi sejumlah bahan kebutuhan pokok sepanjang bisa memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman kebutuhan itu.  Contohnya cabai. 

“Inflasi tidak perlu ditakuti. Kota Padang Panjang dianugerahi sebagai tempat yang subur.  Tinggal tanam di depan rumah  bisa tumbuh. Tinggal bercocok tanam, sehingga  terhindar dari harga yang tinggi,” ujarnya mengajak membudayakan kegiatan bercocok tanam.

Di samping itu, Asnawi juga menjelaskan tentang inovasi Kajati Sumbar yaitu Program Restorative Justice Plus (Rajo Labiah) yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Melalui Program RJ Plus para terdakwa atau pelaku kejahatan tidak hanya dihentikan penuntutannya, namun juga memperoleh akses keterampilan dan bantuan.

Asnawi menyampaikan, kehadiran Rj Plus merupakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai kemajuan penegakkan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku yang terjerat tidak perlu dipenjara.

Sebelumnya, PJ Wako Sonny mengucapkan terima kasih kepada warga kota yang telah menyukseskan pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih 84% (di atas target nasional 80%).

“Pelaksanaan tahapan pemilu di Padang Panjang berjalan lancar, aman dan tertib.Situasi kondusif tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahapan pemilu,” sebutnya.

Lebih lanjut, menyikapi kondisi ekonomi yang mengalami fluktuasi, Sonny mengajak agar bisa berbelanja sesuai kebutuhan. Lalu bersama menanam cabai untuk konsumsi rumah tangga.  **

SUMBAR - Seiring berjalannya waktu jumlah kendaraan tentu semakin meningkat. Bahkan, berat beban yang dibawa kendaraan terkadang melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk melewati suatu jalan. Sudah tentu ini dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan yang dilewatinya.

Kemudian, apabila jalan tersebut tidak dipelihara maka kerusakan tentunya semakin parah, jika ini terjadi pasti mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan jalan yang terjadi diantaranya adalah dengan melakukan rekonstruksi pada segmen jalan yang mengalami kerusakan.

Seperti halnya pekerjaan rekontruksi jalan Bypass Pariaman, nomor kontrak 04.1/PPK/SK-PJN 1 Bb-03.23.1.5./1/2024. Sumber dana : SBSN Tahun anggaran 2024. Sudah tentu ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, ujar Sukri (47) salah seorang warga setempat saat bincang bincang dengan awak media di lokasi, Minggu (17/3/2024).

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), satuan kerja pelaksana jalan wilayah Sumbar, PPK 1.5 Sumbar, dengan masa pelaksanaan 300 (Tiga Ratus) hari kalender dan masa pemeliharaan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender ini sudah sepantasnya mendapat apresiasi.

Sebab, profesional kontraktor pelaksana PT. Sarana Mitra Saudara dan Konsultan Supervisi PT. Garis Putih Sejajar KSO PT. Adimascipta Dwipantara serta CV. Parades Karya Consultant dalam melaksanakan kegiatan yang bernilai kontrak (Termasuk PPN 11%) Rp: 47.845.954.000,00 membuat area sekitarnya menjadi asri juga sejuk untuk dipandang hingga tak terasa diri berdecak serta berucap rasa kagum dan syukur pada Tuhan yang telah menciptakan alam nan indah. Semua ini tidak terlepas dari adanya pengawasan super ketat PPK 1.5 PJN 1 Sumbar, terangnya.

Sebagai warga setempat yang merasakan imbas dari adanya kegiatan ini sudah tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara proyek ini terutama pada Kepala Balai PJN Sumbar, Kasatker PJN 1 Sumbar, serta PPK 1.5 Nya yang telah bekerja maksimal. Semoga kegiatan ini selesai tepat waktu juga tepat mutu, ujar Sukri serta Wandi salah seorang rekannya. (Moudy)

SUMBAR - 17 MARET 2024 - Meskipun disela-sela kegiatannya sebagai Aparatur Sipil Negara namun, Hendra Saputra, SH, M.S Tokoh Muda Pemerhati Masyarakat Bawah ini selalu meluangkan waktunya untuk diskusi tentang berbagai hal terutama mengenai kemajuan serta kemakmuran masyarakat kabupaten Solok.

Hendra Saputra (Buya Hend) memang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumbar, apalagi warga Kabupaten Solok. Sebab, Buya Hend selain mengabdi sebagai ASN di Pemkot Solok, dirinya juga ikut berperan dalam membesarkan Fakultas Hukum dan Bahasa Belanda di UMMY sebagai dosen. 

Jadi, wajar jika masyarakat kabupaten Solok berharap kepada Buya Hend lulusan ilmu hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, S2 Ilmu Pemerintahan IIP-Universitas Padjajaran (UNPAD) dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi Bupati terpilih di 2024, ujar beberapa tokoh masyarakat kabupaten Solok yang inisialnya tidak ingin disebut.

Kemudian, meski mengantongi segudang ilmu bidang hukum dan pemerintahan serta berbagai pengalaman lain. Akan tetapi, Buya Hend tetap tampil sebagai tokoh muda yang ramah juga rendah hati setiap bersinergi dengan masyarakat luas.

Disisilain Musroh (52) warga setempat mengatakan, kami sangat mengagumi sosok Buya Hend. Menurutnya, beliau seakan membawa harapan baru dan perubahan nyata bagi Kabupaten Solok kedepannya. 

“Buya Hend, sangat baik dan ramah sewaktu kami berdiskusi dengannya. Beliau sangat cepat menanggapi gagasan kami bila ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak”, ujarnya.

Bahkan kami sangat mengenal Buya Hend dengan sikap santun dan rendah hatinya. Apalagi para emak emak dan para kaum muda terkhusus Solok, mereka sangatlah antusias sekali dengannya. Jadi, intinya Buya Hend Pembawa Perubahan Nyata Untuk Kabupaten Solok 2024 kedepannya, ungkap Musroh.   (Moudy)