Mediaportalanda

PADANG - Dalam Rangka persiapan Kunjungan Kerja (kunker) Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ke Wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 25 sampai dengan  26 Oktober 2023, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, memimpin Apel Gelar Pasukan bertempat di Lapangan RTH Imam Bonjol Kota Padang. Selasa (24/10/2023).

Dalam sambutannya, Pangdam I/Bukit Barisan, menyampaikan bahwa Apel Gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Satgaspam VVIP, baik personel, materiil, maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kunjungan kerja Bapak Presiden RI di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

“Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI/Polri, Instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya yang telah menyiapkan baik sarana maupun prasarana guna mensukseskan kegiatan Kunjungan Kerja RI 1 di wilayah  Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing” ucap Pangdam.

Mayjen TNI Mochammad Hasan  menjelaskan bahwa pengamanan presiden dan wakil presiden republik indonesia beserta keluarganya merupakan amanah yang harus di jaga karena didalamnya merupakan kewibawaan Negara sekaligus melambangkan kehormatan bangsa Indonesia. Sesuai dengan   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 bahwa pengamanan kepada Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya merupakan tugas Tentara Nasional Indonesia. 

Dalam kesempatan apel gelar pasukan Pangdam I/BB,memerintahkan kepada semua unsur yang terlibat agar melaksanakan pengecekan baik perorangan maupun satuan serta alat perlengkapan yang akan digunakan. 

“Laksanakan pengecekan secara continue dan yakinkan semua unsur yang terlibat benar-benar siap dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab yang diemban, sehingga pelaksanaan kunjungan kerja presiden republik indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar”.ujar Pangdam

Dikesempatan yang sama Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl mengajak seluruh Personel yang terlibat Pam VVIP agar selalu bersinergi, berkoordinasi dengan baik untuk kesuksesan pengamanan Presiden Republik Indonesia dan Rombongan selama berada di Provinsi Sumatera Barat .

“Mari kita tunjukkan bahwa TNI, Polri dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya mampu bersinergi dengan baik dan bekerja secara professional dalam mensukseskan kegiatan ini, pegang teguh disiplin dan pahami rantai komando serta melaporkan bila terdapat hal-hal menonjol” ujar Danrem 032/Wbr

Hadir pada acara tersebut, Kapolda Sumbar, Danrem 032/Wbr, Danlanud Sutan Sjahrir, Danlantamal, Asops Kasdam I/BB serta segenap Unsur Forkopimda Sumatera Barat.  **

PADANG - Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama proses Pemilihan Umum (Pemilu)  telah menjadi fokus yang utama dalam menjaga integritas demokrasi di negeri ini. Dalam sebuah langkah yang mempertahankan demokrasi yang kuat, Polri telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya sebagai lembaga penegak hukum selama Pemilu.

Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung, tetapi mereka harus menjaga sikap netral tanpa memihak kepada satu kandidat atau partai politik tertentu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.S.i menggaris bawahi pentingnya netralitas anggota Polri dalam Pemilu.

"Pimpinan Polri selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu tanpa campur tangan dalam urusan politik," katanya.

Kabidhumas menambahkan, bahwa tindakan yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup larangan anggota Polri untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menjadi anggota partai politik atau mendukung kandidat tertentu di Pemilu.

Tidak itu saja lanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia telah menjalankan tugas ini dengan baik selama pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan harapannya adalah hal ini akan terus berlanjut untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah komitmen yang penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan menjaga netralitas mereka, Polri berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sambil memastikan bahwa proses pemilihan berjalan adil, transparan, dan bebas dari campur tangan politik.

"Ini adalah langkah yang paling utama untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi negara-negara lain di dunia," pungkasnya.(*)

PADANG - Mengenai seorang oknum wartawan berinisial Af yang melapor ke Ombudsman ditanggapi positif oleh Niko Lesmana, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Dreinase, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Berita yang berjudul " Berucap Nada Keras dan Kasar, Kabid SDA PUPR Kota Padang Dilaporkan Awak Media ke Ombudsman " yang telah tayang dimedia ini akhirnya berbuah keterangan dari Niko.

Melalui pesan lewat WhatsApp, Senin (22/10/2023), Niko menjelaskan. Dalam keterangannya ia mengatakan:

1. Kira-kira kalau ada orang yang masuk keruangan rapat tanpa izin Satpam gimana.

Kemudian katanya lagi:

2. Kalau kira-kira media online kita minta kartu persnya tapi oknum tersebut tidak bisa menunjukan. Gimana…., ujar Niko.

Ternyata, inilah kronologinya antara Kabid Niko Lesmana dengan Af seorang oknum wartawan online tersebut. (An)