Baca Juga

Penghargaan
yang diraih Pemprov Sumbar tak terlepas dari andil dua kota yang ada di
Sumatera Barat. Yakni Kota Padang dan Bukittinggi. Sebab, kedua daerah itu
merupakan penyumbang sekaligus mampu mengendalikan inflasi pada tingkat wajar
pada tahun 2016 lalu.
Sebab
seperti diketahui, Padang dan Bukittinggi merupakan daerah sampel inflasi. Pada
tahun lalu, inflasi di Padang sebesar 5,02 persen. Sedangkan Bukittinggi
sebesar 3,93 persen.
"Selamat
kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas penghargaan yang diraih,"
ungkap Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo yang juga berada di
Jakarta pada saat penerimaan penghargaan tersebut.
Sementara
itu, Sekda Kota Padang Asnel yang juga berkesempatan hadir di acara tersebut di
Hotel Grand Sahid Jaya, menyebut bahwa penghargaan yang diraih Pemprov Sumbar
tidak terlepas dari andil Kota Padang dan Bukittinggi. Asnel berharap, dengan
diraihnya penghargaan ini akan semakin memacu daerah lain untuk lebih serius
memperhatikan inflasi.
"Kita
tentu berharap kerjasama yang lebih erat lagi dengan seluruh kabupaten /
kota," ujar Asnel didampingi Kabag Perekonomian Edi Dharma.
Kabag
Perekonomian Setdako Padang Edi Dharma menyampaikan bahwa berkat arahan
Gubernur Sumbar, Padang dan daerah lainnya sudah membentuk TPID. Dalam rapat
'High Level Meeting' beberapa waktu lalu antara Gubernur Sumbar dengan
Bupati/Walikota, telah merekomendasikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh
kabupaten/kota, sehingga dapat seirama.
Sebelumnya,
Gubernur Sumbar melalui Keputusan Gubernur nomor: 500-500-2016, bertanggal 4
Mei 2016 tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat
telah memberikan pedoman bagi TPID seluruh kabupaten/kota se-Sumbar untuk
bersama-sama dalam mengelola dan mengendalikan inflasi di Sumbar.
Berkaitan
dengan itu, telah ditandatangani pernyataan dukungan komitmen Pemko Padang
terhadap pelaksanaan keputusan Gubernur tentang roadmap dimaksud. Menurut Edi
Dharma, Pemko Padang pun segera mengimplementasikannya. Terutama percepatan
perbaikan sarana logistik daerah, seperti pasar dan kerjasama antar daerah dari
antisipasi 'volatile food' yang cenderung berfluktuasi tinggi.
Disamping
itu, Padang juga melakukan perbaikan tata niaga melalui revitalisasi pasar,
peningkatan aktifitas Toko Tani Indonesia dan Gapoktan. Serta bentuk pembiayaan
komoditas pangan strategis melalui pemberian informasi kredit KUR untuk
peningkatan produksi daerah, bantuan teknis dan pengembangan kluster.
Melalui
Dinas Pertanian dan Dinas Pangan, juga diupayakan pengaturan kalender tanam dan
panen dengan menyesuaikan df fluktuasi harga secara musiman sesuai resiko
cuaca, modernisasi alsintan, monitoring KRPL dan 'Gerakan Sejuta Cabe Dalam
Polibag'. Serta pemanfaatan benih unggul dan pendampingan budidaya.
"Yang
tidak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama antar klaster petani df UMKM
dan rumah makan untuk menjaga kestabilan cabai," paparnya.
Sebenarnya
TPID Padang pernah meraih penghargaan TPID Terbaik tingkat kota di Sumatera.
Penghargaan itu diraih pada 2014 dan 2016 lalu.
(Charlie / DU / Zal / Taf /
Imral)