Baca Juga
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan paket
bantuan kepada penghuni penampungan sementara warga terdampak COVID-19 di Balai
Rehabilitasi Watunas Mulya Jaya, Jakarta, Senin (11/5/2020). (ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak)
MPA, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara
mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau penyaluran Bantuan
Langsung Tunai (BLT) tahap 1 di Kantor Pos, Kota Bogor, Rabu (13/5/2020).
Ia mengatakan, penyaluran BLT di Bogor hari terakhir di tahap
pertama penyaluran bansos tunai kepada masyarakat miskin dan terdampak
Covid-19.
"Pagi hari ini, pak Presiden meninjau penyaluran bantuan
sosial tunai di Kota Bogor, di Jalan IR H Juanda yang merupakan hari terakhir
penyaluran BST (Bansos Tunai) di Kota Bogor," ujar Juliari.
Kata dia, setelah tahap pertama berakhir, akan dilanjutkan
dengan penyaluran BLT tahap kedua dengan nilai yang sama yakni Rp 600.000. Nantinya,
BLT tersebut akan disalurkan melalui tiga tahapan.
"Setelah berakhir tahap pertama, nanti akan kami sambung
dengan tahap kedua dengan nilai yang sama Rp 600.000 dari tiga tahapan yang
akan dijalankan," ucap dia.
Juliari berjanji sebelum hari raya Idul Fitri, masyarakat
sudah bisa menerima BLT sebanyak dua kali dari tiga tahapan penyaluran. Setelah
itu tahap ketiga akan diberikan setelah lebaran.
"Kami berharap sebelum lebaran Idul Fitri, sebagian
besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai sebesar Rp 600.000,
nanti setelah Idul Fitri satu kali lagi," kata Juliari.
Juliari mengakui penyaluran BLT ini tidak bisa merata, karena
tergantung dari kesulitan daerah masing-masing.
Ia mencontohkan penyaluran BLT di Kota Bogor lebih mudah penyalurannya,
karena memiliki fasilitas lebih lengkap dan tidak sulit dijangkau.
"Tentu ini tidak bisa merata tergantung dari kesulitan
daerah masing-masing. Kota Bogor lebih mudah, fasilitas lebih lengkap tidak
sulit mencapai dua tahap, tapi daerah yang medannya lebih berat mungkin baru
satu tahap," katanya lagi.
Lebih lanjut, ia menyadari penyaluran bansos yang sudah
dilakukan pemerintah pusat masih jauh dari sempurna.
Karena itu, pihaknya menargetkan terus memperbaiki data
penerima dengan pemerintah daerah, sehingga yang menerima bansos adalah
masyarakat yang berhak menerima.
"Kami komunikasikan jika ada warga terdampak yang belum
terbantu tolong masukkan ke tahap kedua. Kami sadar tahap pertama ini masih ada
kekurangan, dan ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua insyaallah bisa lebih
baik," kata Juliari.
Juliari meyakini data penerima bansos yang didapat belum 100
persen. Di mana Kemensos tetap membuka diri jika pemerintah daerah melakukan
penyempurnaan data penerima bansos.
"Data semua sudah masuk kembali data kita yakin belum
100 persen sempurna. Kami selalu membuka diri kepada pemda untuk melakukan
penyempurnaan. Tahap pertama ada kabupaten/kota minta dikembalikan lagi, ada
data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten/kota yang menarik kembali karena
mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," katanya menambahkan.(*)
Sumber : suara.com