Terkait SD-09 Pauh Nan di Segel, Akhirnya Anggota Komisi IV DPRD Padang Zalmadi Angkat Bicara

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zalmadi S.Hum

MPA, PADANG - Terkait persoalan SD-09 Koto Luar Pauh Kota Padang yang awalnya digembok kini disegel, diduga pemicunya lantaran belum adanya kata sepakat dan kepastian pembayaran ganti kerugian antara pemilik lahan (Ismail) warga Komplek Perumahan Waluyo Kec.Pauh Kota Padang dengan Pemko Padang (Dinas Pendidikan),

Menanggapi hal tersebut, Kadis Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, pencairan dana ganti kerugian atas lahan warga yang terpakai oleh SD 09 masih berjalan dan sedang dibahas oleh tim.

"Untuk pencairan tentu butuh proses, dan ada mekanismenya, nanti jika sesuai jadwalnya kita bayarkan, kita lunaskan, anggarannya sudah ada yang jelas direalisasikan tahun 2020 ini" ucap Habibul (10/06) dikantornya.

Lebih lanjut Habibul memaparkan, "Kami berharap pemilik lahan untuk bersabar, dan aparatur pemerintahan yang ada ditingkat Kecamatan serta Kelurahan dan masyarakat setempat hendaknya turut serta mendukung, agar proses pelaksanaan pendidikan nantinya tidak terganggu oleh permasalahan ini" harap Habibul.

Ditempat terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zalmadi S.Hum angkat bicara.

Zalmadi S.Hum secara tegas meminta kepada pihak Pemko Padang (Dinas Pendidikan) untuk segera melakukan musyawarah duduk bersama mencari solusi yang baik, karena penutupan akses masuk ke sekolah dipastikan mengganggu proses pendidikan di SD tesebut

"Kami himbau kepada Pemko Padang khususnya Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Kota Padang bersama pemilik lahan diharapkan bisa duduk bersama kembali untuk mencari solusi yang lebih baik kedepannya" ucap Zalmadi (Senin 15/06).

"Kita menginginkan masalah ini bisa diselesaikan dengan segera, agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini.

"Jangan biarkan masalah ini membesar dan mengganggu kelancaran proses belajar dan mengajar siswa" tegasnya.

"Masyarakat hanya minta kepastian hitam diatas putih atau bukti nyatanya sebagai pegangan. Saya rasa titik permasalahannya ini saja dan sudah bisa kita pahami secara bersama".

"Kita sarankan pihak Dinas untuk segera megatasinya, dan mengambil langkah-langkah bijak. Kedua belah pihak mesti saling memahami agar tujuan memajukan pendidikan masyarakat bermutu dan berkualitas bisa terwujud".

"Pada prinsipinya kita perlu menjalin komunikasi yang baik dan intens, agar hal-hal serupa tidak terulang lagi kedepan, dan hendaknya jangan sampai mencoreng mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri". harap Zalmadi.

(ar/deni)