Mediaportalanda

SEOUL ** Korea Selatan dan Amerika Serikat merespon peluncuran misil balisktik antarbenua yang dilakukan Korea Utara.

Respon kedua negara itu adalah ikut meluncurkan misil balistik jarak pendek kurang dari 24 jam setelah peluncuran misil Korea Utara.

"Kedua misil yang kami lepaskan tepat mengenai sasaran. Hal ini menunjukkan kemampuan persenjataan kami dalam menghantam markas lawan di saat darurat," kata panglima angkatan bersenjata Korea Selatan.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan, provokasi serius Korea Utara membuat pihaknya harus bereaksi lebih dari sekadar sebuah pernyataan.

Komandan pasukan gabungan AS di Korea Selatan Jenderal ikut berkomentar terkait perkembangan terbaru ini.

"Menahan diri, yang merupakan pilihan, adalah yang memisahkan antara perang dan gencatan senjata," ujar Brooks.

"Dalam uji coba sekutu ini, terlihat bahwa kami mampu mengubah pilihan saat pimpinan kami memerintahkan," lanjut Brooks.

Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki perjanjian aliansi dan saat ini sebanyak 28.500 personel tentara AS berada di Korea Selatan.

Pernyataan kedua negara bersekutu ini agaknya dikeluarkan karena gerah dengan komentar Korea Utara yang mengatakan negeri itu membutuhkan senjata nuklir untuk mempertahankan diri dari ancaman invasi.

Misil balistik yang ditembakkan Korea Utara pada Selasa itu terbang hanya sejauh 900 kilometer tetapi ketinggiannya mencapai 2.800 kilometer.

Fakta ini memperlihatkan bahwa misil Hwasong-14 buatan Korea Utara itu mampu menjangkau sasaran yang berjarak cukup jauh.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo menyebut misil itu memiliki daya jelajah 7.000-8.000 kilometer, cukup untuk menghantam Komando Pasifik AS yang berbasis di Hawaii. Sumber : Kompas

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, jadi bangsa yang besar harus memiliki sosok pemimpin Nasional yang ideal bagi bangsanya, bagaimana agar bangsa Indonesia mampu mengembangkan dan mencapai tujuan pembangunan Nasional secara berkelanjutan, sesuai dengan GBHN,Pancasila dan UUD 45.

Seorang pemimpin Nasional Bangsa harus menyadari, pasti ada resiko besar yang menghadang masa depan bangsa ini, jika pemimpin bangsa itu kurang hati- hati karena tidak memahami jati diri bangsa dan negaranya, maka bangsa dan negara Demokrasi Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alamnya yang berlimpah ini, akan terancam oleng, dan tidak lagi sebagai Negara yang besar dan kaya, tapi sebaliknya bangsa boneka.

Jadi seorang pemimpin Negara, harus mampu menentukan sikap jati dirinya sendiri, atau kriterianya yang tegas tanpa harus dipengaruhi para pembisik- pembisik konyolnya maupun bangsa asing dengan berbagai cara, kalau hanya untuk kepentingan negaranya, sedangkan para pembisik konyolnya, hanya untuk kepentingan sekelompok partai politiknya untuk menggerogoti kekayaan alam untuk memperkaya diri dan kelompok tertentunya saja.

Kalau pemimpin Nasional Bangsa ini tidak dapat memenuhi kriterianya seperti yang disebutkan diatas tadi, padahal ia mampu melaksanakannya, maka pejabat itu termasuk golongan pejabat munafik, karena kalau ia berbicara dan bergaya sebagai orang muslim sejati, ternyata ia adalah seorang munafik sejati, karena otaknya memang kotor seperti kotoran. Ini bisa dibuktikan dalam bahasanya yang penuh janji- janji baik melalui media elektronik maupun cetak, apalagi ketika berlangsungnya pesta Demokrasi pemilihan sosok pemimpin nasional negeri ini. 

Hal ini juga terjadi dalam pemilihan sosok pemimpin daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Negara ini, mereka juga akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, apakah mereka para calon pemimpin di Daerahnya nanti bisa memperlihatkan jati diri yang sebenarnya sebagai pemimpin yang diidolakan masyarakatnya, sesuai dengan janji- janjinya yang tertulis dalam kampanyenya tersebut. 

Karena para calon pemimpin yang akan bertarung di pesta Demokrasi mendatang masih ada beberapa mantan pemimpin pejabat daerah yang tersandung tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan Negara, yang mana kasus hukumnya sudah di KPK dan sampai 2016 ini masih dalam proses dan pihak pelaksana hukum tipikor sepertinya sengaja memperlambat atau melakukan pembiaran dan lambat laun kasus mereka akan menghilang ibarat fatamorgana, karena ada kepentingan yang sangat menguntungkan oknum- oknum tertentu. 

Karena para pemimpin yang duduk menjalankan roda pemerintahan atas pilihan rakyat juga akan bertarung mencalonkan untuk terpilih kembali, mereka kembali melancarkan janji- janjinya, seperti pemilihan sebelumnya, padahala lima tahun kinerja mereka dalam melaksanakan roda pembangunan, masih mendapat raport merah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi gaya kepemimpinan mereka identik otoriter, siapa lu, siapa gue.

Memang tidak mudah menemukan sosok pemimpin Nasional sejati, namun bukan tidak mungkin untuk mendapatkan sosok pemimpin tersebut, walaupun hanya mendekati apabila adanya keseriusan dalam memproses kaderisasi yang terseleksi dengan baik, jujur tanpa adanya kepentingan politik atau kelompok tertentu untuk mencari kekayaan dengan berladang dipunggung rakyat.

Pemimpin bangsa ini seharusnya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan misi sebagaimana yang tertuang dalam GBHN dan pembukaan UUD 1945, kalau pemimpin tidak mempunyai visi, maka arah pemerintahan akan berbeda dan bertentangan dengan cita- cita kemerdekaan yang berakibat Bangsa dan Negara Demokrasi Indonesia ini menjadi kacau dan amburadul.

Sekarang kita mulai mengukir sejarah perjalanan bangsa yang mengalami guncangan berat, karena kepemimpinan sekarang dinilai kurang mampu atau tidak mampu, kurang memahami atau tidak mau memahami visi dan misi Bangsa dan Negara Indonesia secara benar dan baik, yang ada hanya mengedepankan visi organisasi ataupun kelompok. Pemimpin yang baik dan berjiwa Nasioanal Bangsa harus dapat merumuskan cita- cita Bangsa yang tertuang didalam Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini hampir dilenyapkan oleh perubahan pencerdik Bangsa.

Pemimpin Bangsa harus berpegang teguh menjalankan Pancasia dan UUD 1945 dan peraturannya dengan baik dan benar serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena krisis berkepanjangan yang menimpa Bangsa dan Negara kita, dapat dikatakan akibat elit Bangsa yang mengabaikan amanah, tidak komitmen dan tidak memegang teguh GBHN, Pancasila dan UUD 1945 yang hampir tidak terdengar lagi, kecuali dalam peringatan hari kemerdekaan Bangsa dan Negara saja.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan UUD 1945, namun kalau dinilai dan perlu disempurnakan, maka seharusnya ditempuh dengan cara- cara yang konstitusional melalui pengkajian yang dalam jangan asal- asalan sehingga dapat menyimpang dari cita- cita Bangsa dan Negara dan terjadinya disintegrasi Nasional. Jadilah pemimpin yang baik, tidak munafik dan memahami GBHN, Pancasila dan UUD 1945. Bangsa yang besar, adalah Bangsa yang menghargai, pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia dan cita- citanya untuk kesejahteraan bangsanya.***