Mediaportalanda

DPRD Padang Simak Penyampai Dua Ranperda Wako

7/21/2017 04:20:00 AM Parlemen

MPA,(PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan paripurna Jumat (21/7). Rapat tersebut beragebdakan penyampaian dua ranperda, yakni Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemko Padang kepada PT. Bank Pembangunan Sumbar dan Ranperda perubahan atas Perda No24/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

Wako menerangkan, tambahan kegiatan modal untuk pembangunan daerah sangat penting dan merunut pada filosofinya, membiayai bank pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk untuk menyokong pembangunan daerah.

Bahkan, azas-azasnya telah tertuang dalam UU No3/1992.“Ini akan menjangkau masyarakat bawah sebagai tompangan membangun daerah di samping secara fisik,” katanya.

Menurut Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang kepada PT. Bank Pembangunan Sumbar dan Ranperda atas Perubahan atas Perda No24/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ranperda Penyertaan Modal merupakan suatu kebutuhan untuk daerah sebagai sumber pendapatan, sementara Ranperda Perubahan tentang KTR sebagai upaya pencegahan terhadap generasi muda atas bahaya rokok.

Sampai saat ini, katanya,,” Pemko Padang telah menggelontorkan Rp 69 miliar lebih dan ditargetkam sampai 2019 akan digelontorkan Rp75 miliar. Dengan demikian, penanaman modal ke bank daerah akan mencapai Rp144 miliar lebih. Artinya, menandakan komitmen Pemko untuk membesarkan dan menyokong agar berkembang seperti yang diharapkan, ujarnya.

Sementara itu, kawasan tanpa rokok merupakan sesuatu hal yang menimbulkan banyak faktor, terutama mengancam kesehatan seseorang. Bahkan, orang yang tidak merokok (perokok pasif) pun mendapat dampaknya.Untuk itu, Pemko sebagai penyelenggara negara telah menyiapkan aturan tersebut pada tahun 2012. Hanya saja perlu dioptimalkan untuk menjaga generasi muda dari bahaya asap rokok.

“Dengan peraturan tersebut, nantinya dapat memberikan dampak positif serta upaya menyelamatkan generasi muda,” ungkap Mahyeldi.Sementara, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua Muhidi mengatakan, dua ranperda tersebut akan dibincangkan bersama anggota DPRD Kota Padang lainnya secara matang.Ia meyakini, dengan adanya aturan tersebut dapat mengakomodir akan kesejahteraan rakyat dan upaya penyelematan generasi muda. Di sisi lain, produk hukum nantinya juga tidak mengurangi atau berdampak pada penyusutan PAD.

“Kami berharap dua ranperda ini ketika telah dijadikan Perda nantinya bisa menggedor untuk memeroleh PAD lebih tinggi dan berdampak baik kepada masyarakat Kota Padang,” ungkap Elly

(Ar)

PSM Makassar Siap Sambut Jendela Transfer Di Paruh Musim Liga 1 2017

7/20/2017 11:51:00 AM Olahraga

MAKASSAR - PSM Makassar sudah siap menyambut jendela transfer di paruh musim Liga 1 2017. Rencananya kubu Juku Eja ingin mendatangkan seorang winger berkualitas untuk membantu tugas Reinaldo Elias da Costa yang berperan sebagai ujung tombak.

Hal ini diungkapkan langsung oleh CEO PSM, Munafri Arifuddin. Diakuinya, PSM butuh tiga nama baru untuk melengkapi skuat asuhan Robert Rene Alberts.

"Kita butuh pemain winger. Sebab kita sudah punya striker tinggi besar," ucapnya saat ditemui di Stadion Mattoanging, Makassar, Kamis (20/7/2017).

Sejauh ini Munafri masih bungkam soal nama pemain yang akan direkrut. Ia tidak mau blak-blakan sebab negosiasi belum dilakukan.

"Kalau sudah datang, baru kita bisa bicara. Saya tidak mau seperti kasus kemarin, sudah jelas pasti tapi tidak datang," katanya.

"Ya paling banyak tiga orang (akan datang) itu untuk menambah kekuatan tim saja. Khusus untuk pemain asing, mereka tetap aman," tambahnya.

Jokowi : Kalau masih terjebak pada rutinitas dan hal-hal linier,kita bakal ketinggalan zaman

7/20/2017 11:30:00 AM nasional

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2017 di Kota Malang telah berakhir.

Ada sejumlah rekomendasi penting yang dihasilkan dalam forum ini sebagai upaya menciptakan inovasi dan akselerasi dalam pembangunan kota.

Presiden Joko Widodo hadir menutup acara Rakernas Apeksi 2017 di Ballroom Hotel Savana, Kota Malang, Dia berharap, setiap kepala daerah mampu membangun inovasi, daya kreativitas, dan membangun jiwa kewirausahaan dalam proses pembangunan kota,'di kutip dari SindoNews Kamis (20/7/2017).

Selama ini, menurut dia pelaksanaan pemerintahan lebih banyak terjebak pada kegiatan rutinitas, dan hal-hal linier. “Kondisi yang serba rutinitas, dan linier, harus segera kita tinggalkan. Kalau kita masih terjebak pada rutinitas dan hal-hal linier, maka kita akan kalah dalam perkembangan zaman,” tutur Jokowi.

Perubahan zaman begitu cepat. Perubahan-perubahan ini, diakuinya akan berdampak besar merubah landscape ekonomi, dan landscape politik ke depan. Akan sangat bahaya, apabila para wali kota, dan kepala daerah lainnya tidak segera menyadari perubahan yang berjalan dengan cepat ini.

Dahulu, kata dia, terori untuk memenangkan persaingan adalah dengan melakukan dua hal, yakni melakukan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. Tetapi, sekarang sudah berubah dengan cepat.

“Efisiensi dan meningkatkan produktivitas, hanya cukup untuk bertahan hidup. Sementara, untuk memenangkan persaingan harus memiliki inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan,” tegas Jokowi.

Inovasi, daya kreatif, dan membangun kewirausahaan, menurutnya harus dikawal oleh setiap kepala daerah. Untuk memberikan ruang, dan mengawal proses penyiapan sumber daya yang mampu menghadapi perubahan, Jokowi menegaskan setiap kepala daerah tidak boleh lagi hanya senang dengan kegiatan rutin, dan hal-hal yang linier.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, inovasi yang dibangun harus merupakan inovasi yang memperbaharui. Sementara, untuk jiwa kewirausahaan, harus dibangun sejak usia dini.

“Untuk daya kreativitas, masyarakat kita sangat kaya. Nilai kreativitas masyarakat sangat tinggi. Sehingga setiap pemerintah kota, harus mampu menjaga dan menumbuhkannya,” ungkapnya.

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany mengungkapkan ada dua hal penting yang dihasilkan dari Rakernas Apeksi 2017 di Kota Malang, yakni mendorong kesepahaman antara aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk mengedepankan dan mengoptimalkan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun inspektorat di wilayah masing-masing.

Selain itu, kata dia, menyikapi dinamika percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa di wilayah perkotaan. Menurut dia, pemerintah kota dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

“Setiap kota memiliki keterbatasan anggaran, sehingga dituntut memiliki inovasi untuk menumbuhkan investasi. Hal ini butuh dukungan akselerasi aturan serta birokrasi, agar tidak menghambat masuknya investasi,” terangnya