Mediaportalanda

Absensi Elektronik Dapat di Jadikan Tolak Ukur Kehadiran ASN Kota Padang

8/21/2017 06:14:00 AM Padang

MPA,(PADANG) - Meningkatkan di siplin dalam bekerja ASN (Aparatur Sipil Negara), Pemerintah Kota Padang telah memperlakukan absen elektronik,data tersebut nantinya langsung masuk ke Bagian BKD secara online.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabag. Humas Kota Padang, Imral Fauzi, saat memberikan kata sambutan apel pagi di Kantor Balaikota Padang Air Pacah, Senin (21/8).

Imral Fauzi mengatakan,absen elektronik ini sebagai bukti dan dapat di jadikan tolak ukur kehadiran masuk kerja, harus di ambil dulu sebelum lakukan aktivitas pekerjaan di kantor atau mengikuti kegiatan kerja kelapangan, ujarnya.

Kita harus tingkatkan di siplin dalam bekerja, tanpa ada disiplin yang tinggi mustahil pekerjaan akan tuntas dan hasilnya tak sesuai dengan harapan, tentu kita tetap jalan di tempat.

Saat ini, ASN di tuntut untuk lebih kreatif, inovasi dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat sesuai Motto Mahem dekat melayani.

Maka itu, untuk lakukan pekerjaan ke lapangan, kita telah di berikan BBM gunanya memperlancar kegiatan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat, ujar Kabag. Humas.

Jadi, absen nanti di kaitkan dengan tunjangan daerah pembayarannya, sedikit absennya di ambil, jelas penerimaan tunjangan tentu di sesuaikan sebab uang negara yang di bayarkan harus di pertanggung jawabkan.

Begitu juga dengan BBM, jumlah BBM yang di terima dalam bentuk kupon, apabila tidak dapat di manfaatkan di bulan tersebut sepenuhnya, BBM bulan berikutnya di kurangi sesuai dengan kebutuhannya, sekalian strup tanda mengisi BBM di SPBU harus di minta, lanjut Kabag. Humas mengingatkan.

Hal ini di katakan Imral Fauzi sebab kita nanti tak mau menjadi temuan waktu ada pemeriksaan, uang negara yang di gunakan harus sesuai dengan peruntukannya dan herus di pertanggung jawabkan.

(tf/Ar)

Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Listrik, Elpiji dan BBM, Tahun Depan

8/21/2017 05:30:00 AM nasional

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan bakar (BBM), elpiji 3kg dan listrik untuk tahun 2018. Kepastian ini berdasarkan asumsi RAPBN 2018 yang telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk asumsi dalam RAPBN 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.500 per USD dan harga minyak dunia USD48 per barel. Untuk anggaran subsidi energi sebesar Rp103,4 triliun, dengan rincian Rp51,1 triliun untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kg, dan Rp52,2 triliun untuk subsidi listrik.

"Dalam alokasinya, untuk subsidi sebesar Rp103,4 triliun itu dengan asumsi tidak ada perubahan harga yang diatur pemerintah. Kemudian tidak ada kenaikan BBM, Elpiji dan listrik, itu sudah sesuai," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Sri Mulyani melanjutkan, berdasarkan alokasi subsidi energi di 2018 ini, khusus yang BBM dan elpiji 3 kg akan berfokus pada perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran, lalu subsidi tertutup untuk elpiji tabung 3 kg. Sedangkan untuk yang listrik, subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Ia menerangkan, penetapan ini tentunya melihat dari perkembangan ekonomi dunia yang masih dalam kondisi tidak pasti, sehingga sangat berpengaruh terhadap asumsi makro yang dibuat oleh pemerintah.

"Penetapan kenaikan anggaran dan penyesuaian harga subsidi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap asumsi, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat," pungkasnya.

Sumber Sindonews

Banggar DPRD Padang Panggil Dirut RSUD dr. RasidiN

8/19/2017 07:25:00 PM Parlemen

MPA,(PADANG) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang panggil pihak RSUD dr.Rasidin guna meminta penjelasan mengenai permintaan penambahan modal untuk RSUD dr.Rasidin sebesar Rp.65,877 miliar di APBD murni 2018 di lantai II gedung DPRD Padang.

Anggota Banggar DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa dalam pertemuan itu menegaskan, saya kan sudah tegaskan pada Dirut RSUD dr.Rasidin agar hadirkan konsultan perencanaannya agar masalah ini segera bisa di selesaikan. Bagaimana mungkin kita masukkan program ini pada anggaran nanti, sementara ada hal hal yang sangat janggal. Tidak mungkin kita masukkan anggaran tersebut kalau tidak ada penjelasan secara detil dan apa program yang disampaikan pihak RSUD dr.Rasidin.

Saya ingin mendapatkan penjelasan secara riil, agar kita dapat dasarnya dan itu sudah berulangkali saya sampaikan. Jadi apa yg harus di bahas hari ini. "Dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan sangat menyayangkan hari ini Dirut RSUD dr. Rasidin tidak bisa menyampaikan secara jelas dokumen lengkapnya. Saya tidak inginkan bertele - tele lagi masalah anggaran," tegas Hesa.

Koordinator Banggar Wahyu Iramana Putra menyampaikan, saya juga memang tidak setuju dengan anggaran yang besar. Kalau dalam KUA - PPAS kan memang tidak harus jalan, itu anggaran plafon anggaran sementara. "Akan kita lihat nantinya bagaimana, "ujarnya.

Dalam hal ini, kita tidak ingin berdebat - debat terlalu lama, kita ingin dokumen dari perencanaan pertama dimana ada usulan pertama Rp.100 miliar menjadi Rp.83 miliar yang disetujui PPIP. "Kita hanya butuh penjelasan secara detail dan dokumen lengkap agar kita di DPRD bisa mengambil pandangan serta perbandingan, " tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi mengatakan bicara KUA -PPAS, kita ingin pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan rumah sakit RSUD ini sebagaimana mestinya yang mana RSUD dr.Rasidin ini juga akan dijadikan RS tipe B dan BLUD.

"Kalau dapat kita minta pada OPD terkait bisa menyakinkan DPRD Padang. Saya rasa bisa saja kita kurangkan anggarannya. Dan kita dari DPRD minta paling lambat pada Senin ini sudah menerima dokumen- dokumen dari pihak RSUD dr.Rasidin dan akan dikaji di Fraksi, kalau tidak ada akan kita tolak, " pungkasnya.

Sementara anggota Banggar lainnya, Helmi Moesim mengatakan khususnya fraksi Golkar mempertanyakan terkait perubahan adendum hingga lima kali tersebut. Ada apa adendum perjanjian bisa berubah lima kali. Yakinkan kami ada apa denga perubahan adendum tersebut hingga beberapa kali, " ujarnya.

Anggota Banggar lainnya Yandri Hanafi, ia minta apa salah nya pihak RSUD menyerahkan dokumennya sebelum KUA PPAS ditetapkan, apasalahnya dokumen itu disampaikan. "Minimal kami dapat pandangan - pandangan serta penjelasan dari penyampian pihak RSUD, " katanya.

Sementara Faisal Nasir mengatakan kalau memang kontrak pertama tidak sesuai, kan bisa kita lihat bagaimana kontrak itu sebagai pertimbangan. Apakah kontrak pertama itu tidak sesuai dengan perencanaan atau bagaimana, kita kan belum mengetahuinya.

"Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa adendumnya bisa berubah beberapa kali, padahal untuk merubah adendum itu ada faktor penyebabnya seperti bencana alam, dan perubahan adendum itu harus ada berita acara dan di tandatangani semua pihak baik itu PPTK, KPA, Pengawas Perencanaan, " ungkapnya.

Dari pantauan lapangan, dalam kesempatan itu Dirut RSUD dr. Rasidin Herlin Sridiani tidak berbicara terlalu banyak. Dalam pertemuan disampaikan bahwasanya untuk menghadirkan konsultan perencanaan, dia tidak bisa menghubungi mereka. "Kalau dokumen lengkap mulai dari master plan, dokumen- dokumen awal perencanaan akan kita usahakan mencarinya, " ujarnya.

"Selain itu ia juga mengatakan, bahwa pertama kali masuk ke Kota Padang menjabat sebagai Dirut di RSUD dr.Rasidin, yang dia lihat hanya kontrak awal, untuk serah terima, saya tidak pernah serah terima dengan Dirut lama," ungkapnya.(*)