Mediaportalanda

MPC Pemuda Pancasila Kota Padang, Kunjungi Rumah Duka Mertua Helmi Moesim

8/24/2017 10:24:00 AM Parlemen

MPA,(PADANG) – Keluarga Besar Majelis Pimpinan Cabang(MPC) Pemuda Pancasila Kota Padang, mengunjungi ke rumah duka Nurma Burham(75) tahun, mertua anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim di Jalan Gurun Lawas, Kamis, (24/8/2017).

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Padang, Roy Madea Oka, mengatakan, dengan duka yang mendalam, turut berduka cita atas meninggalnya dan berpulangnya mertua Helmi Moesim yang juga mantan Ketua MPO PP Kota Padang”, ujarnya.

Diharapakan, Roy Madea Oka, Semoga arwah beliau ditempatkan pada tempat yang sebaiknya oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

“Semoga beliau yang terkenal baik hati kepada semua orang dapat diterima di tempat yang layak”, ujar Roy Madea Oka yang didampingi Sekretaris MPC PP Kota Padang Deni Darlizon.

Kemudian, pada tempat terpisah, jMajelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Padang turut berduka atas meninggalnya Herman Djamal,59 Tahun yang merupakan mamak danki pimpinan anak cabang(PAC) Padang Barat.( *)

Agar Tidak Ada Masalahan Setelah Proyek Selesai Dikerjakan, Kejari Bukittinggi Lakukan Sosialisasi Peran Tp4d

8/24/2017 08:22:00 AM Sumbar

MPA,(BUKITTINGGI) - Dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi melaksanakan Sosialisasi kepada Kepala SKPD, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemko Bukittinggi bertempat di ruang rapat utama Balaikota, Kamis (24/8).

Sebagai nara sumber sosialisasi dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittnggi Zulhadi Savitri Noor, SH, MH dan Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Bukittinggi Alexander Zaldi, SH, MH.

Dijelaskan Zulhadi bahwa Keberadaan TP4D ini adalah untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasive.

“Upaya pencegahan preventif dan persuasive tersebut dilakukan dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/D terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi pengelolaan keuangan Negara,” jelas Zulhadi.

“Disamping itu TP4D juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir, agar disetiap kegiatan terhindar dari masalah hukum untuk itu disilahkan minta dilakukan pendampingan oleh TP4D, dan tentunya proyek – proyek yang dilakukan pengawalan yakni proyek yang strategis dan yang harus dinikmati masyarakat banyak” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, ketua TP4D Alexander Zaldi yang juga merupakan Kasi.Intel Kajari Bukittinggi mengatakan bahwa, “TP4D melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pekerjaan yang akan dan atau sedang dikerjakan pada lingkungan pemerintah/BUMD, dan hal ini dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, TP4D dalam melakukan kegiatannya tidak memungut biaya karena biaya telah ditanggung melalui anggaran Kantor Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.

Ditambahkan Alexander bahwa apabila ada yang meminta uang dengan mengatas namakan Kepala kejaksaan Negeri Bukittinggi silahkan untuk dilaporkan, jelasnya.

Wakil Walikota Bukittinggi H.Irwandi yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan terima kasih kepada Kajari dan TP4D.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada bapak Kajari dan TP4D tentunya karena hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tadinya Kajari sudah membuka pintu bagi Bapak – bapak yang ingin berkonsultasi, untuk itu lakukanlah pada kesempatan pertama, dimana dari awal Bapak kajari sudah memberi signal mulai dari perencanaan sudah dapat dilakukan pengawalan oleh TP4D, diharapkan setelah proyek selesai tdak ada permasalahan,” ujar Irwandi kepada peserta sosialisasi.

Dengan terlaksananya sosialisasi TP4D tentunya diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan terutama berkaitan dengan aspek keuangan yang dialami oleh Kepala SKPD dan Pihak ketiga tidak terjadi.

Proyek atau kegitan yang telah pernah dilakukan pengawalan oleh TP4D pada tahun 2016 yakni proyek pada BPBD dan yang sedang dilakukan adalah Proyek Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi dan Proyek Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi.

(ylm/Ar)

Pemko Padang Gelar Asistensi Penyusunan Evaluasi Jabatan, Kinerja Menjadi Dasar Pemberian Tunjangan

8/24/2017 06:27:00 AM Padang

MPA,(PADANG) – Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang baik, bersih dan melayani, penyusunan evaluasi jabatan termasuk salah satu upaya mendukung pelaksanaan penataan SDM secara tepat bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Menyikapi itu demi memaksimalkannya, Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Organisasi Setdako kembali menyelenggarakan Asistensi penyusunan evaluasi jabatan. Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Grand Inna Muara Padang, selama dua hari (24-25/8) itu dibuka secara resmi Wakil Walikota (Wawako) Padang Emzalmi.

Wawako menyampaikan, penyelenggaraan asistensi penyusunan evaluasi jabatan ini dapat membawa pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penataan atau manajemen SDM aparatur penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang.

“Asistensi penyusunan evaluasi jabatan merupakan pembekalan bagi aparatur yang berkompeten di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan,” jelas Wawako kepada wartawan usai membuka kegiatan, Kamis (24/8).

Emzalmi pun memberikan motivasi dan penguatan kepada para peserta asistensi. Sebagaimana sebutnya, bahwa nilai jabatan serta kelas jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan, tentu menjadi basis yang lebih adil dalam penyusunan kebijakan penghasilan aparatur ke depan, termasuk tunjangan kinerja.

“Jadi, evaluasi jabatan itu harus mempertimbangkan berbagai faktor evaluasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Permenpan No.34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan. Oleh karena itu, perlu proses yang matang agar nilai dan kelas jabatan yang telah disusunkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi Pemko Padang dalam pemberian tunjangan kinerja ASN ke depan ,” tandasnya.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setdako, Sandra Imelda menyebutkan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut terutama untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan evaluasi jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan bagi ASN di lingkungan Pemko Padang. Selain itu juga sekaligus asistensi atas usulan kelas dan nilai jabatan dari setiap perangkat daerah/unit kerja.

Sandra melanjutkan, kegiatan asitensi ini diikuti oleh 14 orang tim teknis evaluasi jabatan kota dan dua orang per-perangkat daerah/unit kerja antara lain sekretaris, pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat struktural atau pejabat pelaksana pengelola kepegawaian.

Sementara, untuk narasumber menghadirkan langsung tenaga ahli dari Kementerian PAN dan RB yakni Kumala Sari, AK selaku Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan SDM Aparatur serta lainnya.

(David / Nanda)