Mediaportalanda

MPA,(PADANG) -  Dalam Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang tentang Pengesahan KUA PPAS APBD 2018 diakhiri dengan votting suara dengan hasil disetujui, namun dengan beberapa catatan dari beberapa fraksi.

Dalam paripurna itu diketahui bahwa beberapa fraksi menolak penambahan anggaran terhadap RSUD dr. Rasyidin, penyertaan modal untuk Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Bank Nagari dan PDAM Padang.

Ketua Fraksi Nasdem Mailinda Rose mengatakan, penambahan anggaran yang diusulkan oleh RSUD dr.Rasyidin Padang tidak layak untuk diteruskan. Hal itu karena penggunaan dana yang berasal dari Pusat Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah (PPIP) tidak berjalan menurut fungsinya, terjadinya perubahan design dan administrasi."Serta kontrak yang tidak lazim yaitu sebanyak lima kali dalam satu tahun masa kontrak," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maidestal Hari Mahesa mengatakan, menolak dengan. tegas program yang tercantum dalam KUA-PPAS APBD 2018 Kota Padang untuk Penambahan Anggaran Pembangunan RSUD dr. Rasyidin yg di Ajukan Kurang lebih sebesar Rp.65. 877.900.000 Milyar.

Hal itu dengan alasan, setelah melakukan hearing, pembahasan dan Rapat Kerja dengan pihak RSUD, dokumennya masih tidak lengkap untuk disampaikan dan di paparkan. Penjelasan Pimpinan RSUD tentang Penggunaan Anggaran dari Pinjaman Pihak Ke tiga PIP/ SNI sebesar Rp.83 Milyar masih Kami pertanyakan dan banyak hal yang diragukan baik dalam dokumen dan juga penyerapan anggaran untuk pembangunannya yang menghabiskan uang rakyat cukup besar tersebut, begitu juga hal nya dengan pemapaparan dari Perusda PSM yang belum memenuhi mekanisme, " katanya.

Sementara Iswanti Muchtar Sekretaris Fraksi Perjuangan Bangsa menegaskan, untuk permintaan penambahan modal pada RSUD dr.Rasyidin perlu pembahasan dan penjelasan yang menyeluruh dari manajemen RSUD. Jangan ada kesan ULP memfasilitasi perusahaan tertentu untuk memenangkan suatu tender, apalagi proyek yang dikerjakan terkesan asal-asalan asalan.

Untuk itu Fraksi Perjuangan Bangsa tetap konsisten bahwa semua penyertaan modal di BUMD sudah sudah harus mulai di setop.Termasuk pernyataan modal untuk Bank Nagari, PDAM dan Padang Sejahtera Mandiri(PSM). "Dalam hal ini setelah mempelajari dan mencermati laporan Banggar DPRD dan TAPD Padang, Fraksi Perjuangan Bangsa belum dapat menerima KUA- PPAS TA 2018, " katanya.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Yulisman menyampaikan, kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menerima KUA- PPAS TA 2018 untuk disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

"Namun harus dijelaskan untuk menyetujui KUA- PPAS TA.2018 ini, DPRD Padang harus memahami bahwa menyatakan disetujui dalam artian ada catatan, dan harus menjadi perhatian khusus pemko," katanya.

Sebelumnya pada Jumat (25/8) DPRD bersama pemerintah Kota Padang telah menyepakati KUA PPAS APBD 2018 dengan anggaran belanja sebesar Rp2,351 triliun, jumlah anggran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,103 miliar atau sebesar 46,96 persen dari total APBD.

"Pengesahan KUA PPAS APBD 2018 tersebut berdasarkan hasil votting terhadap anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.

"Penetapan keputusan dengan votting tersebut, disebabkan tidak ditemuinya kesepakatan untuk menyepakati KUA PPAS 2018  berdasarkan pandangan fraksi. Namun setelah dilakukan skor satu jam dalam paripurna, Alhamdulillah didapatkan hasil bahwa KUA - PPAS TA 2018 disepakati namun dengan catatan, " katanya.(*)

MPA,(Agam) - Kabupaten Agam telah berhasil melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Badunsanak dengan sistem E-voting yang merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting di nagari.

Kesuksesan Pilwana dengan sistem E-voting membuktikan bahwa, Kabupaten Agam lebih maju selangkah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Wali Nagari terpilih yang baru saja dilantik semua telah terjauh dari fitnah, sakwasangka, pertengkaran serta hal-hal yang tidak diinginkan.

Keberhasilan Kabupaten Agam melaksanakan Pilwana dengan sistem E-voting pertama di Sumatera Barat tentunya tidak terlepas dari kesiapan dan kemauan untuk melaksanakan. Dengan E-voting masyarakat Kabupaten Agam terhindar dari perpecahan.

Kepada Wali Nagari terpilih saya pesankan agar menyiapkan mental dan fisik, jalan masih panjang, tugas masih banyak, energi perlu diperkuat dan iman perlu diperteguh,"demikian disampaikan Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dalam sambutannya, Jumat (25/8) di GOR Rang Agam Lubuk Basung saat melantik secara serentak 28 Wali Nagari se-Kabupaten Agam hasil Pilwana Badunsanak dengan sistem E-Voting yang digelar belum lama ini.

"Kepada Wali Nagari diingatkan agar dapat mengelola pemerintahan secara akuntabilitas. Jangan ada lagi hanya dalam waktu, mungkin satu minggu atau satu bulan sudah ada pelaksana tugas (Plt. Wali Nagari) disebabkan adanya hal yang menyalahi kurang tepat dalam mengemban amanah. Tapi yang diinginkan, bahwa Wali Nagari mampu mengemban amanah selama enam tahun ke depan. Lakukan pengawasan melekat,"tambah Bupati.

Prosesi pelantikan Wali Nagari serentak juga dihadiri Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, pejabat pada jajaran Forkopinda Kabupaten Agam, Camat, Ketua dan Wakil TP-PKK Agam, Wali Nagari, Bamus, KAN, panitia pemilihan, tim sukses, keluarga dan pendukung dari masing-masing Wali Nagari serta undangan lainnya.

 JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengakui dirinya terus bersosialisasi dan mempersiapkan diri untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2018. Nurul pun mensyukuri beberapa hasil survei, dimana elektabilitasnya menempati urutan ketiga pada bursa pencalonan wali kota Bandung 2018.

"Sampai hari ini saya masih bersosialisasi dan mempersiapkan diri. Dan hasil survei dari lembaga survei nasional peringkat saya lumayan ada di 3 besar," kata Nurul pada acara Workshop Nasional Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8).

Nurul kemudian mengungkapkan, saat ini dirinya tengah mencari partai yang bersedia berkoalisi dan sosok yang mau dipasangkan dengannya sebagai wakil wali kota Bandung. Sebab, Nurul hanya ingin maju sebagai calon walikota Bandung dan tidak sebagai wakil.

"Kita tinggal menentukan dengan siapa kita akan berkoalisi, kemudian menentukan dengan siapa wakilnya. Karena saya tidak maju untuk wakil, tapi maju untuk menjadi wali kota," ucap Nurul.

Nurul menambahkan, saat ini partai yang sudah dipastikan akan berkoalisi dengan Golkar pada Pilwalkot Bandung 2018 adalah Hanura. Kedua partai tersebut memiliki 12 kursi di DPRD Kota Bandung, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon.

"Sementara ini yang sudah pasti (berkoalisi) dengan Hanura. Jadi Golkar di Kota Bandung memiliki 6 kursi, Hanura 6 kursi, jadi kami 12 kursi. Sudah cukup untuk syarat maju di pemilihan wali kota," kata Nurul.

Sumber Republika