Mediaportalanda

Akhirnya 9 Fraksi Setujui RPJPD 2005 --2025 Jadi Perda

9/12/2017 11:03:00 PM Parlemen

MPA,(PADANG) - Akhirnya 9 fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui revisi rancangan peraturan daerah RPJPD 2005-2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang guna menjawab berbagai permasalahan kota.

Rapat paripurna yang sebelumnya dihadiri 20 orang anggota dewan, akhirnya telah menjadi 37 anggota dewan dari total 45 anggota DPRD Kota Padang.

Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentuk Pansus II untuk membahas RPJPD dimaksud untuk mendapat Persetujuan DPRD dari ranperda menjadi perda.

Pendapat akhir NasDem disampaikan oleh Dian Anggraini Oktavia pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Fraksi NasDem menekankan pada penanggulangan bencana dimana akhir-akhir ini Kota Padang sering dilanda banjir padahal Pemko Padang sedang bergiatnya membangun drainase.

Sementara Fraksi Golkar Bulan Bintang melalui jutu bicara Jumadi menyampaikan peta drainase 1990 - 1995 sebagai peringkat terbaik untuk tata ruang kota. Sekarang keadaannya malah terbalik namun fraksi ini dapat menerima ranperda RPJPD dijadikan perda guna perbaikan pembangunan di Kota Padang.

Pandangan akhir Fraksi PPP disampaikan oleh Yuhilda Darwis, RPJPD untuk merubah isu strategis dalam pembangunan Kota Padang. Semua disusun berdasarkan masalah. Melalui kajian berdasarkan acuan RPJP provinsi.

Mahyeldi, RRI Jadi Elemen Pemersatu Bangsa

9/11/2017 06:17:00 PM Padang

MPA,( PADANG ) - Radio Republik Indonesia (RRI) masih tetap eksis di tengah gempuran persaingan media. Bahkan radio tertua di Tanah Air ini mampu untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik dan bijak.

"RRI hingga kini terus mencerdaskan pendengarnya," ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo usai menghadiri puncak peringatan hari lahir RRI ke-72 di Auditorium RRI Padang, Senin, (11/9/2017).

Terbukti, RRI menyatukan Indonesia lewat udara. Pesan dan berita-berita yang disiarkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di daerah. Termasuk di wilayah Kota Padang yang merupakan daerah rawan bencana.

Lewat peranan RRI, masyarakat Kota Padang semakin cerdas dan dewasa dalam menyikapi bencana. Terbukti, pada saat terjadi bencana seperti gempa bumi, maupun banjir, masyarakat sudah mengetahui tindakan awal yang mesti dilakukan.

"Tanpa diperintahkan, masyarakat langsung mendengarkan informasi dari stasiun radio milik pemerintah ini dan memperoleh informasi perkembangan situasi terkini yang dibutuhkan masyarakat,'' ujar Mahyeldi.

Walikota menyebut bahwa ketika mendengarkan RRI, langsung terasa Indonesianya. Terasa ada semangat persatuan dan kesatuan.

"Tak salah kalau kita sebut RRI menjadi elemen pemersatu bangsa," tegas Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, RRI tetap menjadi bagian penting dalam penyajian layanan informasi dengan semangat persatuan yang menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diharapkan tetap dipertahankan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas lewat informasi yang disajikan.(Charlie)

Alokasi Belanja Kota Padang Naik Sebesar 123,43 miliar Sekda: Penggunaan Anggaran OPD Harus Realistis

9/11/2017 06:08:00 PM Padang

MPA.(PADANG) – Alokasi belanja daerah Kota Padang pada perubahan APBD tahun 2017 naik sebesar Rp. 123,43 Miliar (5,52%), yang semula sebesar Rp. 2.235 triliun menjadi sebesar Rp. 2,358 triliun. Setiap tahun, belanja untuk pembangunan selalu mengalami peningkatan, hal ini karena Pemko Padang selalu berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal itu tergambar dengan naiknya anggaran belanja langsung dari semula sebesar Rp. 1,140 triliun menjadi sebesar Rp. 1,278 triliun atau naik sebesar 137,29 miliar (12,03%). Sedangkan belanja tidak langsung turun dari semula sebesar Rp. 1,094 triliun menjadi Rp. 1,080 triliun atau turun sebesar Rp. 13,864 miliar (1,27%).

Demikian dijelaskan Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel, pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD TA 2017 di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Senin (11/09/2017). Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD Pemko Padang dan perwakilan dari masyarakat.

Dengan adanya peningkatan alokasi belanja tersebut, Asnel menegaskan kepada setiap OPD Pemko Padang agar realistis dalam penggunaan anggaran, dan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. “OPD harus mampu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta hal-hal yang telah menjadi prioritas Pemko Padang, diharapkan dapat diselesaikan sebaik mungkin,” ujar Asnel.

Selain itu, Asnel juga mewanti-wanti seluruh pimpinan OPD untuk mengikuti pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2017 pada 13-15 September mendatang di Kantor DPRD Kota Padang. “DPRD tidak akan membahas Ranperda Perubahan APBD jika pimpinan OPD tidak hadir langsung. Jadi, pembahasan tersebut tidak boleh diwakilkan. Dan tidak ada Pimpinan OPD yang keluar daerah selama pembahasan,” tutur Asnel.

Sementara itu, Kepala BPKA Kota Padang, Andri Yulika, menjelaskan, pada perubahan APBD 2017, pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 2,158 triliun menjadi Rp. 2,203 triliun atau naik sebesar Rp. 44,227 miliar (2,05%). Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 490,93 miliar menjadi Rp. 601,35 miliar atau naik sebesar Rp. 110,42 miliar (22,49%).

Sedangkan, dana perimbangan semula sebesar Rp. 1,507 triliun turun menjadi Rp. 1, 426 Triliun atau turun sebesar Rp. 80,46 Miliar (5,34%), penurunan ini akibat adanya pengurangan penyaluran sebagian dana alokasi umum sebesar Rp. 19,67 miliar, dan pengalihan Dana Alokasi Umum ke Silpa sebesar 60,84 miliar.

Disisi lain, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, semula sebesar Rp. 78, 104 miliar naik sebesar Rp. 50,01 juta (0,06%) sehingga menjadi Rp. 78,15 miliar yang berasal dari pajak cukai tembakau. Pendapatan daerah lain-lain yang sah, semula sebesar 160,97 miliar naik menjadi Rp. 175,28 miliar atau naik sebesar Rp. 14.31 miliar akibat adanya bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Provinsi Sumatera Barat.

“Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan informasi terkait hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam melaksanakan APBD tahun anggaran direncanakan,” ujar Andri. (*)