Perubahan Apbd Sumbar Ditetapkan, Rp6,4 Triliun
Latest Post
MPA,(PADANG) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 setelah perubahan menjadi total Rp6,4 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp6,132 triliun dan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun.
Penetapan perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (26/9). Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD menyebutkan, secara konkrit tidak terjadi perubahan pada sisi pendapatan daerah.
"Namun demikian, Badan Anggaran tetap mendorong kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pos-pos pendapatan yang ada," kata Raflis.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.
Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,241 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp2,385 triliun lebih.
Perubahan Pajak Daerah Disahkan, Pajak Kendaraan Naik
MPA,(PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Sumatera Barat merampungkan pembahasan Rancangan peraturan Daerah perubahan ketiga Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penetapan perubahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, Selasa (26/9).
Perubahan mendasar dari Perda tersebut adalah terjadinya kenaikan terhadap pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan pajak progresif. Wakil ketua Panitia Khusus Pembahasan Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat Buchari Datuak Tuo menyampaikan, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyediakan dana untuk membiayai pengalihan kewenangan pemerintah dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi.
"Di samping itu, terutama untuk pajak progresif kendaraan pribadi selain peningkatan pendapatan daerah, juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dan mengantisipasi kemacetan lalulintas,'' paparnya.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dia mengurai, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama naik dari 1,5 persen menjadi 1,65 persen, semula diajukan kenaikan 1,75 persen. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua bakal dikenakan tarif pajak sebesar 2,5 persen dan ketiga 3 persen.
"Untuk kendaraan kepemilikan keempat kenaikan menjadi sebesar 3,5 persen serta kelima dan seterusnya bakal dikenakan tarif pajak sebesar 4 persen," terangnya.
Dia memaparkan perkiraan penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari aturan baru tersebut sekitar Rp30 miliar per tahun untuk kepemilikan kendaraan pertama dan sekitar Rp5 miliar untuk kenaikan pajak progresif.
Panitia Khusus Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan, perubahan tersebut hendaknya dapat mengenjot pendapatan untuk pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Selain beragendakan penetapan perubahan Perda Pajak Daerah, rapat paripurna juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
(Ar)
TNI Dan Dewan Pers Tandatangani Kerja Sama
MPA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI
Wuryanto, S.Sos., M.Si, bersama Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar
melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dengan Dewan Pers mulai hari ini, Senin (25/9/2017),
di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto S.Sos., M.Si, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan PKS antara TNI dan Dewan Pers
menindaklanjuti MoU pada tanggal 9 Februari 2017 di Bali saat peringatan Hari
Pers Nasional. “Penandatangan ini perlu ada pembahasan-pembahasan yang harus
dilaksanakan untuk memperjelas MoU yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan Dewan Pers,” ungkapnya.
“Penandatanganan kerja sama antara TNI dengan Dewan
Pers lahir guna membangun hal-hal positif dalam pelaksanaan tugas,
baik TNI maupun awak media, jangan sampai terjadi gesekan di lapangan
antara prajurit TNI dengan awak media karena ketidakpahaman, ketidaktahuan
dan ketidaksabaran, yang sebetulnya tidak perlu,” kata Mayjen TNI Wuryanto.
Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa media massa
memiliki nilai strategis, selain sebagai sumber informasi juga sebagai edukasi
untuk masyarakat luas. “Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia menjadi
betul-betul yang berdaulat hebat, adil dan makmur, tentunya tidak bisa
dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus dikerjakan oleh semua komponen
bangsa termasuk media massa,” ucapnya.
“Di lain pihak, TNI dengan tugas menjaga kedaulatan
dan keutuhan NKRI juga tidak bisa bekerja sendiri, apalagi kita semuanya paham
bahwa Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), sehingga mutlak Kemanunggalan TNI
dan Rakyat harus bisa terbangun untuk mewujudkan semuanya,” ujar Kapuspen TNI.
Menjawab pertanyaan awak media, Kapuspen TNI
mengatakan bahwa isi dari penandatanganan kerja sama ini ada empat objek yang
selama ini menjadi kesalahpahaman, yaitu : perlindungan kebebasan pers,
pencegahan kekerasan terhadap wartawan, penegakan hukum, penyebarluasan
informasi TNI, peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan
pers. “Prajurit TNI harus paham betul hasil kesepakatan yang ditandatangani
hari ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan
kegiatan bersama wartawan,” katanya.
Terkait pemutaran Film G 30 S/PKI, Kapuspen TNI Mayjen
TNI Wuryanto mempersilahkan masyarakat untuk menonton. “Prajurit di
seluruh Indonesia agar menyaksikan film itu, sebagai pembelajaran sejarah yang
pernah terjadi, sehingga masyarakat dan prajurit tahu bahwa kita pernah
mengalami sejarah kelam yang tidak boleh terulang lagi,” ujarnya.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto juga menjelaskan
bahwa HUT Ke-72 TNI yang akan dilaksanakan terpusat di Cilegon Banten tanggal 5
Oktober 2017, rangkaiannya sudah dimulai dari awal tahun 2017. “Kegiatan ini
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan TNI kepada pemerintah, dan kepada
masyarakat atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada
TNI,” pungkasnya.(San/r/PPWI)
Subscribe to:
Posts (Atom)