Mediaportalanda

DPRD Padang Pertanyakan Kondisi Sarana Dan Prasarana 24 Panti Asuhan Di Kota Padang

10/20/2017 01:35:00 AM Parlemen

MPA,PADANG - DPRD Kota Padang mempertanyakan 24 Panti Asuhan yang berada di Kota Padang, hal ini disebabkan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memprihatinkan. hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kota Padang Jamilus.Jamilus mengatakan, memang untuk Panti Asuhan perlu perhatian pemerintah . Ada sebanyak 24 Panti Asuhan di Kota Padang, dan dari kunjungan ke lapangan sangat memprihatinkan, masih sangat banyak sarana dan prasarana panti asuhan yang tidak memadai.

“Saat ini pemko Padang baru melakukan pembinaan-pembinaan tentang penguatan kelembagaan panti, bantuan sosial untuk panti. Namun memang bantuan untuk panti-panti asuhan ini belum mencukupi,” kata Jamilus

Dikatakan Jamilus, dari pembahasan kita bersama Pansus II DPRD Padang, direkomendasikan untuk penambahan anggaran untuk biaya operasional Panti Asuhan ini. Kita sedang merancang anggarannya, berapa untuk anak panti apakah nanti pertiap bulannya, nanti melihat pada anggaran,” kata Jamilus dari ruang kerjanya, Kamis ( 19/10).Kemudian menyangkut anggaran operasional untuk Garin Masjid dan Mushalla yang merupakan progul Walikota dan Wakil Walikota Padang Bapak Mahyeldi – Emzalmi, memang pada tahun sebelumnya di 2015 kita belum menganggarkannya, dan saat ini telah dianggarkan namun belum semuanya terealisasikan.

“Saat ini memang baru terealisasikan sekitar 335 dari keselurahanya sekitar 1600 garin Masjid dan Mushalla,” ujarnya.

Jamilus menjelaskan, untuk anggaran operasional kita namakan anggaran operasional Imam/Garin Masjid dan Mushalla, karena disebagian daerah garin ini juga salah satunya langsung berfungsi menjadi imam. Kita juga menginginkan para Garin Masjid dan Mushalla adalah orang – orang yang langsung mampu menjadi Imam dan kita adakan pelatihan selama tiga hari untuk itu, sehingga disana ada ketenangan, kenyamaman jamaah setiap harinya sholat di Masjid maupun Mushalla, karena imamnya sudah ada langsung disana,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui dalam rapat pembahasan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 2018 bersama Bagian Kesra Kota Padang diketahui masih minimnya perhatian kepada Panti Asuhan dan belum terakomodirnya bantuan operasional bagi seluruh Garin Masjid/ Musholla yang sesuai dengan 10 program unggulan janji Mahyeldi – Emzali di angka 200% Dalam pembahasan itu Maidestal Hari Mahesa mengatakan, kita tahu bahwasanya Kota Padang digadang – gadang adalah kota layak anak, sementara masih banyak anak yatim dan piatu kita di Panti Asuhan yang belum tersentuh bantuan.

“Menurut ajaran agama manapun pastilah anak yatim piatu harus dan wajib kita bantu, begitu juga halnya dari oleh negara maupun pemerintah sendiri,” katanya.

Kemudian terkait belum tercapainya kenaikan bantuan operasional Garin Masjid / Mushalla ternyata bantuan tersebut hanya untuk kurang lebih kepada 335 Garin Masjid/Mushalla saat ini. Sementara yang mana Masjid dan Mushalla se Kota Padang kurang lebih 1600 an Masjid/Mushalla, berarti garinnya lebih kurang juga sekitar lebih kuran 1600 orang di Kota Padang, berarti belum sampai 50 persen yang terakomodir, hanya baru 335 Masjid dan Mushalla saja.

“Maka dari itu kita mendorong agar bantuan operasional untuk panti asuhan dan garin Masjid/Mushalla untuk secara keseluruhan mendapatkannya. Untuk garin tidak hanya yang berjumlah 355 orang dari total 1600 an Garin Masjid/ Musholla dari laporan yang kita terima dalam pembahasan kemarin bersama Kesra,” kata Ketua DPC PPP Padang ini.(*)

Miswar Djambak Fraksi Partai Golkar Pertanyakan Kontribusi PT Semen Padang

10/19/2017 02:36:00 AM Parlemen

MPA,PADANG - Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapeda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin kemarin. Hearing itu langsung di pimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti. Dalam hearing itu banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya tersebut.

Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT Semen Padang, apa lagi setelah berdirinya Pabrik Indarung VI.Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yulisman dalam kesempatan itu juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. Sekretaris Dinas Perdagangan, Jasman menjawab pernyataan Yulisman, ia menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.

Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekarang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada,” katanya.

Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU nakal tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang.”Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat, “pungakasnya. Informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD Padang, Komisi II DPRD Padang usai heariang langsung melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terhitung 17 hongga 21 Oktober 2017, terkait Pendistribusian Energi Baru Terbarukan , ke Kementerian ESDM, Jakarta, DPRD Kota Surabaya dan ke DPRD Kota Bogor.(*)

Afrianto, Pokir Telah Disampaikan ke Dinas PUPR

10/19/2017 02:30:00 AM Parlemen

MPA,PADANG - Selaku anggota dewan dapil IV Padang Selatan yang juga putra daerah Alang Lawas Aprianto Anggota DPRD Padang, menyampaikan, dirinya, sudah memasukkan anggaran pokir tahun 2016 sebesar Rp.250 juta untuk pelaksanaan di 2017 ini.

Pokir yang dititipkan ke Dinas PUPR itu untuk pengaspalan hotmix di Jalan Alang Lawas I dan pada saat itu sudah sejutui oleh Dinas PUPR, sudah dilakukan pengukuran jalan ini mulai dari simpang Bulog Alang Lawas Jalan Thamrin sampai simpang Apotik Madya Jalan Proklamasi,” katanya kemaren.Aprianto menegaskan, ia selaku anggota DPRD Padang akan selalu ngotot untuk kebaikan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Padang dan khususnya untuk daerah Alang Lawas ini.

“Ini sudah jelas, karena kita selaku anggota di DPRD Padang mempunyai fungsi yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Kewenangan Budgeting dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Controling/ Pengawasan dalam ini kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” katanya.Untuk itu tambah Aprianto, mengenai perbaikan atau pengaspalan di Jalan Alang Lawas I ini, ia mempertanyakan kenapa belum direalisasikan juga. Tentu hal ini saya pertanyakan selaku kontrol pengawas, ada apa hingga belum juga dilaksanakan, ” tegasnya.

Ia juga mengatakan untuk Alang Lawas ini, ia lebih utamakan dulu pada realisasi jalan ini. Karena jalan ini sudah termasuk jalan perlintasan utama di Alang Lawas. Dan kepada dinas terkait saya minta agar segera bisa merealisasikannya, karena ini sudah dipenghujung tahun, ” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara Ketua RW 03 Alang Lawas, Zulheri mengatakan jalan ini sudah hampir 30 tahun tidak diperbaiki. Jangankan diaspal baru, untuk perawatan saja tidak pernah. Yang jelas harapan kita selaku warga tentunya jalan ini dapat segera di kerjakan dinas terkait.

Posisi jalan Alang Laweh I ini sangat strategis sebutnya, karena jika ada kegiatan atau acara besar dilapangan imam bonjol, otomatis semua kemdaraan roda empat dan dua akan dialihkan ke jalan alang laweh ini,” katanya.Zulheri, kami sangat berterimakasih dengan adanya Aprianto putra Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan yang duduk menjadi anggota DPRD Padang dapat memperjuangan asprirasi masyarakat, sudah memikirkan untuk pembangunan Alang Laweh ini, ya salah satunya seperti jalan utama ini,”ujarnya.(*)