Mediaportalanda

Anggota dan Ketua DPRD Kota Padang Ngaku Terkejut Terbitnya Perwako Hibah Bansos

3/12/2018 07:41:00 PM Parlemen

MPA,PADANG - Anggota DPRD Kota Padang. Bahkan, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku terkejut dengan Terbitnya Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah Bantuan Sosial tertanggal 24 Januari 2018. Dan ini menuai reaksi keras dari para anggota Dewan kota Padang.

Yang tahu akan kondisi masyarakat dan berhadapan langsung dengan masyarakat adalah anggota dewan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, anggota dewan melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing,”Ujar Elly Thrisyanti menegaskan.

"Dewan adalah wakil dari rakyat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tentang Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, kita melakukan reses di awal-awal tahun. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukan ke dalam Pokir tersebut," tegasnya, Senin, 12 Maret 2018.

Elly menambahkan. ironisnya, setelah aspirasi masyarakat dimasukan ke dalam Pokir, tahu-tahunya keluar Perwako yang membatasi jumlah bantuan hibah dan sosial untuk masyarakat. Akibatnya, anggota dewan menjadi serba salah nantinya berhadapan dengan masyarakat.

"Ketika reses masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya. Dan sudah kita masukan ke Pokir, tahu-tahu ada kendala bahwa dibatasi jumlahnya. Tentu kita serba salah jadinya," urai Elly.

Alasan Perwako ini keluar adalah adanya pertanyaan atau temuan dari KPK melalui RAD BPK, Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pemberantasan korupsi, adanya evaluasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan adanya temuan pemeriksaan BPK RI yang mempertanyakan dasar penerimaan hibah dari objek yang sama.

"Maksudnya begini, masjid A menerima Rp5 juta, masjid B menerima Rp15 juta, dan masjid C menerima Rp100 juta. Pertanyaannya, kan sama-sama masjid, objek yang sama, kok menerima dalam jumlah yang berbeda-beda. Pertanyaan itu timbul dari pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, jelas Elly, Walikota mengeluarkan Perwako tersebut. Alangkah baiknya, karena DPRD adalah mitra Pemko, dimana berdasarkan Undang-undang MD3 disebutkan Walikota bersama DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah.

"Perwako memang hak prerogatif Walikota dan itu sah-sah saja. Namun kan dia tidak menyebutkan angka. Alangkah baiknya, karena ini menyangkut hajat orang banyak, ajaklah anggota DPRD untuk membicarakannya," terang Elly.

Ia menegaskan, Perwako tersebut akan menimbulkan image dan preseden yang tidak baik untuk anggota dewan. Karena pada saat reses, anggota dewan sudah menjemput aspirasi masyarakat.

"Misalnya saja, masyarakat meminta anggota dewan untuk menganggarkan melalui pokir untuk perbaikan masjid. Kita minta mereka membuat RAB, dan sudah dibuat dengan anggaran Rp75 juta. Tahu-tahunya kita hanya bisa bantu Rp50 juta. Maka akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sudah diberi bantuan pula, nanti menimbulkan keributan," ulasnya.

Menurut Elly, DPRD hanya menanyakan mengenai batasan angka bantuan. Kalau soal penerbitan Perwako, itu hak Walikota. Namun, karena ini menyangkut langsung dengan anggota dewan, alangkah baiknya DPRD diajak bicara.

"Mau wako mengeluarkan Perwako agak 50 Perwako, silahkan. Alangkah baiknya jika kamipun diajak bicara! Pimpinan DPRD dan beberapa orang, ajak bicara. Apa salahnya, kan tidak menyalahi aturan. Kami terkejut saja dengan keluarnya Perwako itu," tegas politisi Partai Gerindra ini.

Untuk hal tersebut,Elly mendesak agar Perwako tersebut ditinjau ulang, terutama mengenai angka-angkanya. "Tadi mereka minta waktu, karena Sekda tidak ada. Kita tunggu dalam beberapa hari ini," ujarnya.

(by/ar)

HUT Bank Nagari ke 56,Alwis Pjs Walikota Padang Ikuti Jalan Santai

3/11/2018 07:50:00 PM Padang

MPA,PADANG - Alwis Pjs Walikota Padang mengikuti jalan santai dalam rangka HUT Bank Nagari ke-56 yang diadakan di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda Kota Padang, Minggu pagi (11/4/2018).

Jalan santai keluarga besar Bank Nagari tersebut dilepas langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim bersama Dirut Bank Nagari Dedy Ihsan, Pengawas Senior OJK Sumbar Bob Hasfian, Pjs Walikota Padang Alwis, beserta Direksi dan Dewan Komisaris Bank Nagari.

Perayaan HUT Bank Nagari ke-56 juga dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan mitra kerja Bank Nagari dari seluruh Indonesia.

Dirut Bank Nagari, Dedy Ihsan mengatakan, dengan tema "Sinergitas Untuk Bertumbuh”, HUT Bank Nagari tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergitas dengan semua pihak dalam pengembangan pelayanan Bank Nagari.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, seiring dengan usia yang tidak lagi muda, Bank Nagari diharapkan agar mampu bersaing ditengah ketatnya persaingan dunia perbankan dewasa ini. Tentunya, dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada nasabah. (*)

Agus Harimurti Yudhoyono,”Yang Sudah Baik Lanjutkan”

3/11/2018 06:49:00 PM nasional

MPA,BOGOR - Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Komando Tugas Bersama (Korgasma) Pemenangan Pemilu Nasional Partai Demokrat mengungkapkan saat ini di berbagai sudut kota dan desa di negeri ini, terpasang baliho serta spanduk Partai Demokrat yang bertuliskan 'Yang Sudah Baik, Lanjutkan, Yang Belum Baik, Perbaiki'. Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan itu adalah slogan Partai Demokrat.

"Mengapa Partai Demokrat mengangkat slogan dan tagline itu? Ya, karena Indonesia yang kini menjadi salah satu negara besar di Asia, sejak 2008 menjadi negara anggota G-20 dengan peringkat ekonomi nomor 16 di dunia, Indonesia yang dibangun dan dimajukan oleh para pemimpin dan pemerintahan dari generasi ke generasi," kata AHY dalam pidatonya di Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir SindoNews pada Minggu (11/3/2018).

AHY mengatakan, terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, setiap Presiden dan pemerintahan pasti memiliki andil, capaian, dan prestasinya masing-masing. Kata dia, setiap Presiden telah meletakkan landasan, kebijakan, dan program yang membawa manfaat dan kebaikan bagi rakyatnya.

"Presiden Jokowi saat ini bisa membangun infrastruktur secara signifikan, khususnya sektor pekerjaan umum dan perhubungan, serta bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan, karena Presiden SBY telah meletakkan fundamental ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita, serta berkurangnya kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Dia menambahkan, Presiden SBY bisa memperkuat ekonomi nasional, demokrasi, dan kerjasama internasional. "Karena lima tahun sebelumnya, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati telah berhasil melakukan konsolidasi politik pasca krisis, serta menormalisasi kehidupan bangsa, termasuk melakukan perbaikan awal ekonomi dan keamanan kita," tutur putra Sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati bisa melakukan hal-hal positif itu, karena Presiden Habibie berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis besar, dan telah meletakkan landasan reformasi dan demokrastisasi di negeri ini. Dia mengatakan, Presiden Habibie bisa melakukan hal-hal penting itu karena Presiden Suharto telah melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Dan ketika Indonesia berada di ambang konflik dan perpecahan hebat, beliau (Suharto, red) memilih untuk mengundurkan diri sebagai Presiden demi kebaikan bangsa kita," bebernya.

Kemudian, dia mengatakan Pemerintahan Presiden Suharto memiliki prestasi dan hasil nyata dalam pembangunan bangsa, kerena negeri tercinta ini telah diselamatkan oleh Presiden Sukarno dari berbagai serangan asing dan rongrongan kaum separatis yang ingin meniadakan eksistensi Indonesia Merdeka. Di samping itu, lanjut dia, Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat, antara lain atas kegigihan, dan jasa besar Bung Karno.

"Inilah mata rantai sejarah, apa saja yang dilakukan oleh para pemimpin dan generasi bangsa, dari masa ke masa. Di sini pulalah tergambar makna Keberlanjutan dan Perubahan atau Continuity and Change. Yang baik, dilanjutkan, yang belum baik, diperbaiki," katanya.

Dia menuturkan, jika hal-hal yang baik itu tidak dilanjutkan, maka negara dan rakyat akan merugi. "Perjalanan bangsa kita bisa maju-mundur, atau kembali ke garis awal, atau mencari-cari sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki," ungkapnya.(*)