-->

Latest Post


MPA,PASAMAN BARAT -- Pembangunan SMA 2 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dimulai, Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, pada Kamis, 15 Maret 2018.

Hadir di kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Ketua TP PKK Sumbar Ny. Nevi Irwan Prayitno, Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat, ninik mamak, alim ulama, dan bundo kanduang setempat.

"Kita berharap pembangunan gedung dapat terealisasi sesuai harapan, sehingga dapat menampung peserta didik belajar dengan nyaman," ujar Gubernur Irwan.

Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, lahan yang menjadi lokasi pembangunan SMA 2 Ranah Bantahan telah diserahkan masyarakat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Ia mengatakan, tak hanya masyarakat Desa Baru, tapi juga masyarakat Jorong Pasir Panjang, Kampung Mesjid, Kampung Baru, Aek Napal dan Taming Batahan, dan Nagari Batahan juga mengharapkan sekolah ini segera selesai.

“Ada lima Jorong di Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat yang nantinya lebih memilih sekolah di lokasi ini, karena jaraknya jauh lebih dekat dari pada ke SMA Negeri 1 Ranah Batahan,” katanya.(ar)

MPA,SUMBAR - Kasus Stunting (anak pendek) di Sumatera barat kita berharap tidak ada lagi dimasa mendatang, karena pencegahan stunting sudah menjadi perhatian bersama terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak-anak di Sumatera Barat.


Di era globalisasi saat ini. Sesuatu yang penting agar generasi masa mendatang Sumbar itu memiliki daya saing yang baik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka acara Sosialisasi BKB dan 100 HPK tingkat Provinsi Sumbar di Axana hotel, pada Kamis (15/3/2018).

Hadir dalam kesempatan itu,  Deputi BKKBN,  Dr. M. Yani M. Kes. Prof. Dr. Rahmat Syani. MSc. Ka Perwakilan BKKBN Sumbar,  Pejabat Urusan Keluarga Berencana di OPD, Bappeda,  DPM,  Nagari/Desa seluruh Sumatera Barat.  

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  permasalahan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang dapat menyebabkan tubuh pendek untuk usianya.  Seiring perkembangan pengetahuan anak-anak pendek lebih kalah bersaing dalam berbagai hal dibandingkan  anak-anak yang memiliki tubuh tinggi.  

Seperti misalnya dalam pemilihan artis dan aktor pameran tokoh dalam pembuatan sebuah film. 

Kemudian juga dalam tingkat kecerdasan anak-anak pendek juga kalah bersaing dalam pengembangan kualitas diri, hal ini juga berkaitan dengan asupan gizi dan dimensi kesehatan.  Sumatera Barat dalam hasil pemantauan status gizi (PSG)  pada tahun 2015 sebesar 18.5 persen dan tahun 2016 turun menjadi 17.6 persen. 

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting . Ada sepertiga anak berusia dibawah lima tahun tingginya dibawah rata-rata, ungkap Wagub Nasrul Abit.  

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  permasalahan stunting dapat dicegah antara lain melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil,  ASI eksklusif sampau umur 6 bulan dan setelah 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.  

Memantau pertumbuhan balita dapat dilakukan pada posyandu,  meningkat air bersih dan fasilitas sanitasi menjaga kebersihah lingkungan.  Pola pengasuhan oleh orang tua dan anggota keluarga yang memiliki baduta melaluu kelompok BKB dan pengasuhan tumbuh kembang anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan.  

Tahun 2018 provinsi Sumatera Barat ada 2 kabupaten yang masuk dalam proyek prioritas nasional dalam rangka penurunan angka stunting,  di Kabupatej Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman dengan 10 nagari dan masing-masing kabupaten yang menjadi sasaran pencepatan penurunan stubting di 20 nagari tersebut, terang Wagub Nasrul Abit. 

Kemudian Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, tim survei LGBT  Sumbar, sudah melakukan pemantauan dibeberapa daerah. Seperti Padang,  Solok,  Bukittinggi,  Padang Pariaman,  Pesisir Selatan saat ini menduduki jumlah tertinggi dan semua data menunjukan peningkatan.  

Hasil kajian tim jika sudah menjadi Waria susah untuk kembali menjadi normal,  sementara gay dan lesbian masih dapat dibina untuk dapat kembali.  Kebijakan kita saat ini bagi yang melakukan penjual diri ditangkap karena dikawatirkan akan menyebar virus Aids - HIV bagi masyarakat lainnya, tegas Nasrul Abit.(ar)

MPA,PADANG — Kelanjutan pembangunan monumen bela negara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, kembali dibahas. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta agar anggaran Rp7 miliar dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipastikan dapat dimanfaatkan pada 2018.



“Dari rapat bulan September 2017 lalu, keputusannya pelaksanaan pembangunan monumen bela negara yang semula dilakukan oleh kabupaten Limapuluh Kota diserahkan kepada Pemprov Sumbar,” katanya, Kamis (15/3/2018).

Ia menyebutkan pembangunan monumen PDRI tersebut menjadi tanggungjawab enam kementerian. Setelah dikomunikasikan, baru Dirjen Kebudayaan Kemendikbud yang bakal alokasikan anggaran Rp7 miliar.

Ia mengharapkan pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan. Untuk itu adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara yang terdapat di Koto Tinggi, Limapuluh Kota sangat membantu masing-masing kementerian bertanggungjawab dengan kesepakatannya dalam membantu pembangunan yang dilakukan.

Terkait pembangunan jalan sepanjang enam kilometer dari kantor camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen bela negara di Koto Tinggi, dalam pertemuan tersebut disepakati Pemkab Limapuluh Kota akan siap mengganggarkannya. Hal itu disebabkan jalan ini berstatus jalan kabupaten.

“Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya, Pemkab Limapuluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan Maret, maka perlu menyegerakan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monumen bela negara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangan dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir menyebutkan pembangunan monumen bela negara merupakan tanggungjawab enam kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.

“Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untuk segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monumen bela negara ini segera selesai,” pungkasnya.(***)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.