Mediaportalanda

Ditopang Infrastruktur Digital Berkualitas, Suardi : Ekonomi Kreatif Diyakini Kini dan Masa Depan

5/04/2018 06:03:00 PM Padang

MPA, PADANG — Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Suardi, SH, M.Hum membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Indonesian Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring Kabupaten Kota Kreatif se-Indonesia, di hotel Kryad Bumiminang Kota Padang, Jumat (4/5).

Kadis Kominfo Suardi pada kesempatan itu mengapresiasi Rakornas yang di selengarakan ICCN memilih kota Padang tempat penyelengaraan. Bahaslah berbagai kreativitas untuk membangun ekonomi keluarga dan bangsa ini.

Apalagi dilihat pesertanya banyak yang datang dari berbagai wilayah seperti dari Semarang, Bima, kabupaten Kota di Sumtera Barat serta daerah lainnya. Hal ini sesuatu yang menyenangkan, dan jangan lupa menikmati makanan randang dan yang lainnya.Sebab di sini, semuanya asli, mulai dari tukang masak dan rasa,"Makanya tak salah lagi, makanan di Kota Padang hanya ada dua rasa, enak dan enak sekali.Untuk itu buktikanlah selama berada di kota tercinta ini, “ sebut Suardi kepada para peserta Rakornas ICCN.

Namun dibalik semua itu, Suardi mengingatkan, ikuti jalan dan aturan yang jelas, sehingga ICCN wadah berkreatif berlangsung dengan baik. Apalagi ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dan melakukan riset serta pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine kreativitas berupa ide/gagasan kreatif dan inovasi. Serta ditopang dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern. Sebab ekonomi kreatif diyakini adalah ekonomi hari ini dan masa depan.

Sementara itu Ketua Pelaksana Rakornas ICCN tahun 2018 M. Satria Haris menyampaikan, Rakonas diikuti 200 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.Kegiatan dilansungkan selama tiga hari, dimulai 4 Mei dan berakhir 6 Mei 2018.

Rakornas meliputi juga lokakarya tentang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang terbuka bagi umum dan pemerintah daerah,serta seminar nasional dengan tema ekosistem ekonomi kreatif dalam perspektif ruang kota.

Rakornas diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, lalu dirangkai pula dengan berbagai program lokal. Para peserta Rakornas akan diterima dan dijamu Gubernur Sumbar dan Walikota Padang. Setelah itu juga terdapat program kunjungan kekomunitas dan sentra usaha ekonomi kreatif di Kota Padang dan ke Kabupaten Pesisir Selatan, sebut Satria Haris.

Alhamdulillah penyelenggaraan Rakornas ICCN 2018 didukung pula oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). BEKRAF mendukung ICCN sebagai jejaring komunitas dan pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, untuk mendorong tiga tujuan utama BEKRAF, yaitu peningkatan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai ekspor.(Ir/Nda/ar)

Isi Kekosongan Pjs Wako Padang Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkungan Pemko

5/04/2018 09:17:00 AM Padang

MPA, PADANG – Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Jumat sore (4/5/2018) Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Alwis melantik 1 orang pejabat eselon II, 8 orang eselon III, dan 67 orang eselon IV di ruangan Bagindo Aziz Chan Kompleks Balaikota Padang Aie Pacah.

Dikesempatan itu, Alwis menjelaskan kekosongan jabatan saat ini belum terisi semuanya, karena Kemendagri belum mengakomodir seluruh usulan yang diajukan Pemko Padang. “Kita mengusulkan 600 orang untuk mengisi jabatan hingga tingkat kelurahan, dan baru dikabulkan sebanyak 200 orang,” ungkap Alwis.

“Dan bagi 124 orang eselon IV yang belum dilantik, dalam waktu dekat akan dilantik di SKPD masing-masing. Termasuk jabatan di ditingkat kecamatan dan kelurahan akan dilaksanakan pelantikan di kantor camat,” tambah Alwis.

Untuk mengisi sisa kekosongan jabatan sebanyak 400 orang lagi, Alwis mengingat Kepala BKPSDM untuk kembali mengusulkan ke Kemendagri dalam waktu dekat ini, agar kekosongan jabatan tersebut tidak menjadi pemicu menurunnya pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Permendagri Nomor 1/2018, Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pjs Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada serentak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Izin tersebut hanya diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan sangat selektif.

Adapun, pejabat eselon II yang dilantik, Yenni Yuliza sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang. (LL/Ady)

Teks Foto:
1. Pjs Walikota Padang Alwis mengucapkan selamat kepada Faisal Siregar yang dipromosikan sebagai Pj. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan pada Bagian Humas Setda Kota Padang.
2. Pjs Walikota Padang membacakan sumpah jabatan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV.
3. Pjs Walikota Padang Alwis mengucapkan selamat kepada Wirdanis yang dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.
4-Dst. Nama-nama pejabat eselon III, dan IV yang dilantik. (ril/ar)

Melalui Dinsos Pemko Solok Targetkan PkKH-KPM 2018 Tercapai

5/04/2018 08:25:00 AM Sumbar

MPA, PADANG - Wakil Walikota Solok Reinier, ST, MM di dampingi Kepala Dinas Sosial Kota Solok menghadiri Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 serta Talk Show Program Keluarga Harapan yang digelar oleh Kementerian Sosial RI bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Pada bulan Februari lalu kunjungannya Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan program ini diantaranya yakni meningkatkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social serta mengurangi kemiskinan atau kesenjangan dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan maupun pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Pusat sudah menjalankan inovasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan sarana untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi pemerintah, KKS pun mempunyai fungsi ganda diantaranya berupa tabungan dan dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif kali pertamanya yang digunakan banyak Negara yang melakukan bantuan tunai bersyarat.

Pada sambutannya Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dan PKH perlu banyak persiapan, hal itu untuk menjamin pengelolaan PKH dapat berjalan dengan baik. “misalnya pendamping, ya pendamping sekarang ini dari Kementerian Sosial sudah 43 ribu, kalau misalnya ditambah lagi 5 juta kita harus tambah paling tidak 23 ribu. Demikian juga misalnya tentang data-data, sudah tidak begitu masalah karena kita sudah memiliki basic data terpadu (BDT)” tutur Menteri Sosial RI Idrus Marham.

Sementara pada sesi dialog talk show dengan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kementerian Kesehatan banyak materi yang diberikan terkait Program Keluarga Harapan utnuk disalurkan ke setiap daerah Kabupaten maupun Kota.

“Dalam satu terakhir ke belakang data selalu dipegang oleh pemerintah pusat, pada saat daerah meminta memberikan kemajuan kemiskinan data yang digunakan yakni data yang kecil, ketika pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial data angka berubah menjadi lebih besar. Pemerintah Pusat memberikan instruksi kepada daerah setiap enam bulan sekali perbaiki data yang diberikan survey dari BPS dengan tujuan kepemilikan data tersebut adalah milik daerah sehingga mendorong data tersebut menjadi lebih baik dan digunakan oleh dinas-dinas terkait di daerah masing-masing”. Ungkap Pungky Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.

“PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini untuk menguragi angka dan memutus rantai kemisiknan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kemiskinan, sehingga program pemerintah kota dalam mengurangi angka kemiskinan dapat terwujud, melalui Dinas Sosial Kota Solok perlu mendata ulang kembali bagi masyarakat Kota yang kurang mampu untuk salurkan Program Keluarga Harapan yang diberikan dari Pemerintah Pusat”. Imbuh Wakil Walikota Solok Reinier, ST, MM

Menurut Askolani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan “Tingkat kemiskinan di indonesia bisa berkurang mencapai kurang lebih 10% di tahun 2018, jika kalu ini mampu dilaksanakan ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik dan betul-betul meyakinkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia bisa turun. Ini menunjukan komitmen dari pemerintah betul-betul secara masif dari Kabupaten/Kota hingga desa-desa untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dengan kemiskinan yang turun ini tentunya menjadi kinerja dari Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten/Kota mendorong bagaimana di tahun 2019 rencananya lebih ditingkatkan lagi. Simulasi yang dilakukan oleh Bappenas, Kemenkeu dan Kemensos dampak dari penambahan indeks sangat signifikan mengurangi tingkat kemiskinan,” jelasnya.(ril/ar)