Mediaportalanda

MPA, PADANG – Jelang memasuki Hari Raya Idul Fitri 1439H, PKL yang berada di Jalan Pasar Raya Padang diperbolehkan menggelar barang dagangan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Saat ini kita sedang menyusun dan membicarakan dengan pihak-pihak terkait tentang jadwal berdagang PKL jelang lebaran,” ungkap Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman saat menertibkan PKL Jalan Pasar Raya Padang bersama Tim SK-4 kemarin, Kamis (24/5/2018).

Dijelaskannya, berdasarkan aturan yang ada, sebelumnya PKL yang berada di Jalan Pasar Raya, baru diperbolehkan menggelar barang dagangan pada pukul 14.00 WIB di batas garis yang telah ditentukan Dinas Perdagangan Kota Padang. Namun, sebelum lebaran izin menggelar dagangan PKL tersebut akan dipercepat.

“Ketertiban Pasar Raya harus dijaga bersama. Baik pedagang maupun pengunjung. Mari patuhi aturan yang ada dan yang telah disepakati bersama,” tambah Jasman. 

Penertiban yang dilakukan Dinas Perdagangan bersama Tim SK-4 PKL terhadap PKL di Jalan Pasar Raya tersebut dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukan PKL yang menggelar dagangan diluar batas garis yang diperbolehkan, sehingga mempersempit jalan lalu lintas.

Selain itu, Tim SK-4 juga menertibkan angkot-angkot yang melewati Jalan Pasar Raya, karena jalur tersebut bukan diperuntukkan untuk rute angkot. (LL)

MPA, PADANG – Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Yenni Yuliza menampung aspirasi warga khususnya yang berada di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Hal itu dilakukannya sewaktu mewakili rombongan Tim VIII Safari Ramadan Pemko Padang di Masjid Tagrib, Rawang, Kamis (24/5) malam. Salah satu masalah yang urgen diterimanya adalah terkait banjir yang sering melanda beberapa titik di kawasan Rawang dan sekitarnya.

“Insyaallah, hal ini akan saya koordinasikan ke Dinas PUPR selaku SKPD yang berwenang. Saya rasa pihak Dinas PUPR sudah mengetahui dan akan menyikapinya ke depan,” tuturnya.

Kepala Dinas yang baru dilantik itu menyebutkan, terkait kunjungan safari Ramadan tersebut yaitu untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara unsur pemerintah dalam hal ini Pemko Padang dengan masyarakat di kota ini. Di samping itu juga sekaligus menginformasikan perkembangan Kota Padang dan upaya Pemko dalam mewujudkan program-program disertai visi dan misi kota.

“Sebagaimana misi dari Tim Ramadan Pemko Padang tahun ini adalah memupuk jalinan silaturahmi, antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya sinergi dan kebersamaan niscaya kota ini mustahil dapat kita bangun dengan cepat,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan imbauan Walikota Padang sekaitan kunjungan safari Ramadhan beberapa diantaranya seperti, meminta masyarakat hendaknya bisa memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah, rahmat, ampunan dan menambah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Selanjutnya juga agar menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan, memperbanyak aktifitas positif dan menghindari hal yang memiliki mudharat.

“Semoga dengan itu, kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat, dan pribadi kita semakin baik lagi,” tukasnya mengakhiri. 

Di akhir kegiatan, mewakili Tim VIII Safari Ramadan Pemko Padang Yenni Yuliza turut menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang kepada pengurus masjid sebesar RP15 juta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hadir dalam rombongan Kepala Kantor Kesbangpol Mursalim, Staf Bagian Humas  David, Wartawan Singgalang Syawaldi, Wartawan Koran Padang Bobbi dan Minangkabaunews, Rahmad. (David)

Foto: Biro Pers Setpres

MPA, JAKARTA - Tahun ini, pemerintah mengejar target penerbitan tujuh juta sertifikat hak milik atas tanah di seluruh Indonesia. Bukan hanya sertifikat untuk tanah perumahan dan lahan garapan, tapi juga tanah-tanah wakaf.

Itulah yang dilakukan Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja sehari pada Senin (21/5) kemarin di Padang, Provinsi Sumatra Barat, Selasa (22/5/2018).

Di kota Padang Jokowi menyerahkan langsung sebanyak 510 sertifikat hak atas tanah wakaf yang mencakup lahan seluas 587.592 meter persegi pada 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah.

Jokowi mengatakan. Ini baru sebagian kecil, tapi paling tidak sudah kita mulai. Dengan sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah, lainnya kita harapkan sengketa lahan atau tanah itu tidak ada lagi.