Mediaportalanda

Usai Sampaikan RAPBD 2019 ke DPRD, Wako Padang Siap Tuntaskan Target Pembangunan “5 Tahun Kepemimpinan”

9/07/2018 12:06:00 AM Padang

MPA,PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2019. RAPBD ini merupakan tahun terakhir untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019.

“Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan RAPBD TA 2019 sesuai dengan jadwal. Semoga penentuan APBD TA 2019 juga akan selesai sesuai jadwal yang ditentukan yaitunya paling lambat 30 November 2018 nanti,” sebut Walikota Mahyeldi kepada wartawan usai membacakan Nota Keuangan APBD Kota Padang TA 2019 dalam Sidang Paripurna bersama DPRD Kota Padang di Gedung Bundar Sawahan Padang, Jumat (7/9).

Mahyeldi mengatakan, pada Desember 2018 ini Pemko Padang diharapkan sudah memulai pelaksanaan tender untuk beberapa kegiatan di masing-masing SKPD. Sehingga akan terjadi percepatan-percepatan pelaksanaan APBD TA 2019.

“Semoga masing-masing SKPD sudah mempersiapkan dokumennya sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sehingga Insyaallah, Januari 2019 sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,” imbuhnya.

Dikatakannya, adapun pertimbangan utama dalam menentukan pendapatan daerah TA 2019 didasarkan beberapa hal. Diantaranya perkiraan pertumbuhan ekonomi, rasionalitas nilai kekayaan daerah dan perkembangan perekonomian nasional serta dampaknya terhadap perekonomian Kota Padang.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapatan daerah pada APBD TA 2019 diperkirakan sebesar Rp2,46 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2018 telah mengalami kenaikan sebesar RP135,41 miliar atau naik sekitar 5,82 persen.

Alokasi anggaran ini terang wako, tentunya digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas program pembangunan serta mewujudkan visi dan misi Kota Padang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014-2019. Kemudian sekaligus juga disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

“Demikianlah penyampaian saya mengenai kebijakan yang akan diambil dalam APBD TA 2019 beserta rencana anggarannya. Saya berharap, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang APBD TA 2019 beserta nota keuangannya dapat kita jadikan prioritas. Tentunya dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berjalan lancar dan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Mahyeldi pun menyadari bahwa apa yang telah disampaikannya masih perlu penyempurnaan.

“Untuk itu dalam proses selanjutnya kita berharap dapat lebih disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta SKPD sebelum ditetapkan menjadi Perda,” harapnya mengakhiri.

Nota yang disampaikan Walikota Padang tersebut pun ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti yang akan melaksanakan Paripurna Internal dengan membentuk panitia khusus guna membahasnya. Rapat Paripurna kali ini diikuti Wakil Ketua DPRD Muhidi dan Asrizal, Sekretaris DPRD Syahrul, para Anggota DPRD, Unsur Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. (David/Im)

Wako Padang : Cek Fisik Kendaraan Dinas Roda 4,Patikan Keadaan Layak jalan

9/06/2018 10:46:00 PM Padang

MPA,PADANG - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharulah memberikan arahan terkait telah dilaksanakannya Cek Fisik Kendaraan Roda 4 Tahap II di Pelataran Parkir Gor. H. Agus Salim Padang, Kamis (6/9/18).

Dikesempatan itu Walikota Padang mengatakan Cek fisik yang dilakukan dalam rangka mencek keabsahan kendaraan, kondisi fisik serta kelayakan kendaraan dinas roda 4.

"Hal ini kita lakukan setiap tahunnya, agar tidak ada kendaraan dinas roda 4 yang tidak layak jalan atau memiliki gangguan," ujarnya.

Pengecekan Ini telah dilakukan sejak Rabu (5/8) kemarin di halaman parkir kantor Balaikota Air Pacah untuk tahap I (Pertama). Untuk tahap kedua dilakukan di Halaman parkir Gor. H. Agus Salim Padang.

"Tujuan kita melakukan pengecekan ini untuk memastikan apakah kendaraan Dinas roda 4 tersebut terpelihara dengan bagus. Kita berharap semua kendaraan dinas roda 4 di Kota Padang dalam kondisi layak jalan, karena anggaran untuk perawatan kendaraan tersebut ada,” terang Walikota.

Ditambahkan Mahyeldi, untuk penghematan dan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Padang tahun 2019 tidak lagi menambah kendaraan dinas baru, kecuali kendaraan dinas walikota, wakil walikota, ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD,”luar dari itu sifat kendaraannya di sewa,”imbuh Mahyeldi.

Selanjutnya Mahyeldi menegaskan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang agar mentaati, mematuhi aturan-aturan,”Kita bersama pihak Kepolisian telah berkomitmen untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi kendaraan dinas melakukan pelanggaran di jalanan,” tegas Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Akmal menyampaikan, Cek fisik kendaraan Roda 4 tahap I telah dilakukan Cek fisiknya sebanyak 203 kendaraan dan untuk tahap II ini dilakukan cek fisiknya sebanyak 191 kendaraan. Total keseluruhan kendaraan yang dicek fisiknya berjumlah 394 kendaraan dinas roda 4.

“Semuanya kita cek kondisi fisiknya termasuk kendaraan dinas Walikota Kota dan Wakil Walikota telah kita cek kondisi fisiknya rabu kemaren,”ungkap Akmal.

Bagi kendaraan yang belum sempat di cek fisiknya seperti kendaraan yang berada di bengkel dalam perbaikan nanti akan kita cek ke SKPD terkait.

“Mudah-mudahan semua kendaraan Dinas roda 4 yang berada dilingkungan Pemerintahan Kota Padang berada dalam kondisi bagus dan layak jalan sesuai dengan rencana,”tutur Akmal.(ar/nd)

Perkuat Kerjasama Kepulauan dan Pesisir, Wako Padang Bersama 12 Kepala Daerah Temui Wapres “Ini Ceritanya”

9/06/2018 09:32:00 PM Padang

MPA,JAKARTA – Walikota Padang Mahyeldi bersama 12 Kepala Daerah yang tergabung dalam Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu siang (5/9/2018).

Pertemuan tersebut dalam rangka audiensi tentang rencana Aspeksindo dan Forkami (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) untuk menggelar Sarasehan Kemaritiman Nasional pada Oktober mendatang.

Rencana kegiatan kemaritiman tersebut langsung mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dikesempatan itu, JK mengatakan, Aspeksindo dan Forkami mampu menjadi organisasi yang bisa mengeksplorasi maritim di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan dan pesisir.

“Selain itu, Aspeksindo dan Forkami harus juga bisa menjembatani kepentingan insan maritim, baik itu SDA maupun SDM. Jadi, kerjasama antar daerah kepulauan dan pesisir sangat diperlukan,” ujar JK.

JK berharap, pada Sarasehan Kemaritiman Nasional nantinya, seluruh aspek yang berhubungan dengan kemaritiman Indonesia harus menjadi bahan diskusi dan kajian dengan melibatkan seluruh daerah kepulauan dan pesisir serta insan maritim dan stakeholder lainnya.

Sementara itu, Walikota Padang Maheldi usai pertemuan tersebut mengatakan berdirinya Aspeksindo pada 2017 lalu dengan maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar daerah kepulauan dan pesisir yang saling menguntungkan, mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah daerah, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kepulauan dan pesisir yang berkeadilan.

“Dan tak kalah penting lagi, kehadiran Aspeksindo untuk memaksimalkan pengelolaan potensi, pemberdayaan SDA, penguatan ketahanan pangan, periotitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas serta silaturahmi masyarakat maritim Indonesia, tambah Mahyeldi.

Audiensi dengan Wakil Presiden RI dihadiri Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sulawesi Barat, Walikota Ternate, Walikota Padang, Walikota Gorontalo, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Kep. Seribu, Bupati Luwu Utara, Bupati Polewali Mandar, Bupati Nias, Bupati Mamuju, Bupati Gorontalo Utara, Wakil Bupati Kep. Meranti, Wakil Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Bolang Mongondow Selatan dan Wakil Walikota Kupang. (ar/LL/Joim)