Mediaportalanda

Luar Biasa, “Wako Padang Letakan Batu Pertama” Pembangunan Madrasah Syamsul Huda Lombok Utara

9/26/2018 06:49:00 PM Padang

MPA,LOMBOK UTARA – Walikota Padang Mahyeldi melakukan peletakan batu pertama pembangunan kembali Madrasah Syamsul Huda di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (26/9/2018), yang hancur akibat gempa 29 Juli dan 5 Agusuts lalu.

Kedatangan Walikota Padang ke Dusun Lekok dalam rangka mengantarkan bantuan warga Kota Padang sebesar 1,25 miliar. Bantuan itu diperuntukkan bagi pembangunan kembali Madrasah Syamsul Huda beserta mobiler sebesar 1 miliar, dan 250 juta untuk pembangunan mushalla dan PAUD.

Dikesempatan itu, Mahyeldi menjelaskan, alasan dipilihnya pembangunan madrasah, mushalla dan PAUD karena pendidikan merupakan poin yang paling utama dalam meningkatkan derajat hidup manusia.

“Apapun yang terjadi, pendidikan tidak boleh berhenti. Karena, melalui pendidikanlah penguatan keimanan, keilmuan, bisa kita lakukan,” ujar Mahyeldi.

Ditambahkannya, Pemko Padang juga sedang mempersiapkan penyerahan bantuan selanjutnya bagi korban gempa di Lombok. “Semoga bantuan dari warga Kota Padang yang tidak seberapa ini, bermanfaat bagi warga Lombok Utara. Dan insyaallah kami juga akan menyerahkan bantuan selanjutnya bagi korban gempa,” ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Tuan Guru Najmul Ahyar saat menyambut kedatangan Walikota Padang beserta rombongan mengucapkan terimakasih atas bantuan warga Kota Padang yang diantarkan langsung Walikota Padang Mahyeldi.

“Ternyata Allah Subhana wa Ta’ala tidak membiarkan kami sendiri dalam bencana. Atas nama masyarakat Lombok Utara saya mengucapakan terimakasih atas bantuan ini,” ucap Najmul di depan ratusan warga Desa Lekok yang turut menyambut kedatangan Walikota Padang bersama rombongan.

Lebih lanjut dikatakan, akibat gempa, hampir seluruh infrastruktur hancur dan rusak berat di Lombok Utara, termasuk bangunan sekolah, pesantren dan madrasah. Begitu juga, korban jiwa akibat gempa sebanyak 491 orang.

“Kita harus berhusnuzon atas takdir Allah ini. Semakin hari, hikmah demi hikmah semakin kami temukan. Allah telah mendidik kita, bahwa Lombok Utara tidak sendirian dalam menghadapi bencana, tutur Najmul di depan warganya.

Turut dalam rombongan Walikota Padang, Ketua Baznas Kota Padang dan beberapa pimpinan SKPD terkait Kota Padang. (Ar/Joim/Zal)

Tingkatkan Pemahaman Hal Starategis, Inspektorat Gelar Bimtek Audit Pendapatan dan BLUD Puskesmas

9/26/2018 01:42:00 AM Padang

MPA,PADANG - Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme. Di samping itu juga wajib memiliki dedikasi yang baik, sehingga dapat membantu kepala daerah sekaligus memberikan keyakinan bahwa urusan penyelenggaraan pemerintah telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

Sementara berubahnya paradigma pengawasan membawa perubahan penting terhadap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya proses tata kelola pemerintahan. Sehingga APIP diminta untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

"Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal starategis yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan teknis PAD itu sendiri disertai audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas," tutur Asisten Administrasi Setda Kota Padang Didi Aryadi sewaktu mewakili Walikota Padang membuka Bimtek Audit Pendapatan dan Audit BLUD Puskesmas di Hotel Grand Inna Muara Padang, Rabu (26/9).

Diharapkannya, melalui Bimtek tersebut tentunya diharapkan seluruh peserta dapat memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan itu mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel, serta mengaplikasikannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan.

"Kepada bapak ibu narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kami aturkan terima kasih yang memberikan materi kepada APIP kami. Saya berharap ke depan kegiatan ini akan tetap kita program dan ditingkatkan untuk menjadikan aparat pengawasan yang lebih profesional lagi," imbuh Didi menekankan.

Kepala Inspektorat Kota Padang melalui Sekretaris Arfi Anis menyebutkan, tujuan utama diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan APIP.

"Sehingga diharapkan mampu menerapkan hasil Bimtek ini dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan seoptimal mungkin. Sebagaimana narasumber dari BPKP Perwakilan Sumbar menyampaikan materi tentang audit pendapatan dan audit BLUD Puskesmas," tuturnya.

Peserta Bimtek ini ia menyebutkan, terdiri dari seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Yaitunya para auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), auditor kepegawaian serta fungsional umum di lingkungan Inspektorat Kota Padang. Dan kegiatan ini dilangsungkan selama dua hari Rabu-Kamis (26-27/9)," terangnya. (Ar/David)

Bawaslu : Tingkat Kerawanan Pada Pemilu 2019 Ada di 15 Provinsi

9/25/2018 06:38:00 PM nasional

Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto

MPA,JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan 15 provinsi memiliki tingkat kerawanan tinggi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang disusun Bawaslu bersama akademisi dan pegiat pemilu dengan melakukan penelitian di 34 provinsi dan 524 kabupaten/kota.

“15 daerah yang tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah,” tutur Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saata peluncuran IKP 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Dalam IKP disebutkan skor kerawanan 15 provinsi tersebut di atas 49,0."Papua Barat tertinggi dengan skor 52,83. Sementara itu provinsi dengan tingkat kerawanan lainnya diantaranya Papua dengan skor 49,86; Maluku Utara 48,89; Aceh 50,59; Sulawesi Tenggara 50,86; dan Sulawesi Selatan 50,26," tutur Afifuddin.

Berikutnya, Maluku 51,02; Lampung 49,56; Sumatera Barat 51,21; Jambi 49,3; Daerah Istimewa Yogyakarta 52,14; Nusa Tenggara Barat 49,59; Nusa Tenggara Timur 50,52; Sulawesi Utara 50,2 dan Sulawesi Tengah 50,5.

Afifudin melanjutkan, setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Misalnya Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta tidak terkait dimensi kontestasi.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kerawanan di daerah antara lain persoalan ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas serta proses pencalonan.

Riset IKP 2019 terbagi menjadi empat dimensi, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas serta adil, kontestasi, dan partisipasi.

(dam)