Mediaportalanda

Pemkab Pasaman Jajaki Kerjasama PSDKU Dengan Politeknik Negeri Padang

2/12/2019 06:14:00 PM Pendidikan

MPA,PASAMAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman bekerjasama dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) menjajaki kerjasama pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Lubuk Sikaping. Kerjasama tersebut direncanakan akan membuka 2 program studi (Prodi), yaitu Prodi Teknik Sipil dan Prodi Akuntansi.

Upaya untuk mempercepat proses tersebut Direktur Politeknik Negeri Padang (PNP), Surfa Yondri didampingi Ketua Senat dan beberapa orang ketua jurusan serta staf lainnya mengunjungi daerah Pasaman tepatnya tanggal 11-12 Februari 2019.

Dihadapan Bupati, Wakil Bupati Pasaman, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala OPD, Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Pasaman, Surfa Yondri mempresentasikan visi misi Politeknik Negeri Padang dan rencana pembukaan kelas jauh di Pasaman.

“Politeknik Negeri Padang (PNP) berdiri tahun 1985, dan mulai menerima mahasiswa tahun 1987 dengan nama Politeknik Enggineering Universitas Andalas. Pada tahun 2014 resmi berdiri sendiri dengan nama Politeknik Negeri Padang (PNP), dimana sebelumnya di bawah binaan Universitas Andalas,” ujar Surfa Yondri.

Dia menambahkan, sesuai ketentuan, Politeknik Negeri Padang (PNP) diperbolehkan membuka Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). "Sebagaimana telah kami lakukan sebelumnya di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan," ujarnya.

Bupati Pasaman, H.Yusuf Lubis dalam arahannya mengatakan, menyadari bahwa tidak semua masyarakat mampu untuk mengirim anaknya kuliah di Padang, maka pembukaan kelas jauh Politeknik Negeri Padang di Lubuk Sikaping salah satu upaya Pemerintah mendekatkan pelayanan Pendidikan Tinggi Negeri kepada masyarakat. "Terutama bagi anak-anak pintar yang mempunyai tingkat ekonomi relatif kurang mampu,” ujar Yusuf Lubis.

Dia berharap, tahun pelajaran 2019 kelas jauh ini telah terwujud, dan sudah bisa menerima mahasiswa baru. "Untuk mengkoordinasikan dan mempercepat prosesnya saya tunjuk wakil Bupati Pasaman sebagai koordinatornya," ungkapnya.

Berdasarkan petunjuk bupati tersebut, Wakil Bupati H.Atos Pratama langsung tancap gas bersama rombongan dari Politeknik Negeri Padang (PNP) dan asisten I serta OPD terkait, melakukan tinjauan lapangan rencana gedung tempat belajar dan fasilitas pendukung.

“Kita punya beberapa alternatif lokasi gedung tempat kuliah, pilihan pertama gedung bekas kantor Dinas Perkebunan, pilihan kedua gedung SKB, pilihan ketiga gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Atos Pratama.

Dijelaskan, dari beberapa tempat yang ditinjau, gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) yang cukup memadai dan relatif memenuhi syarat.

"Hal ini didukung oleh peralatan dan perlengkapan serta workshop yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses praktek mahasiswa, karena konsep perkuliahan di politeknik 40 persen teori dan 60 persen praktek,” tukas Wabup Atos Pratama. (Ar/Noel)

Musrenbang Kec Kuranji Kota Padang, Prioritaskan Peningkatan Sarana Prasarana

2/12/2019 05:36:00 PM Padang

MPA,PADANG - Kecamatan Kuranji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2020 Tingkat Kecamatan se-Kota Padang di Aula Kantor Camat Kuranji, Selasa (12/2/2019).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Hermansyah mewakili Wali Kota Padang.

Turut hadir Angggota DPRD Provinsi Sumatra Barat Rahayu Purwanti, Rahmat Saleh dan Yuliarman; unsur Bappeda dan Dinas PUPR Kota Padang; Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Kuranji; para Lurah di lingkungan Kecamatan Kuranji dan para tokoh masyarakat Kuranji.

Kabag Pembangunan Hermansyah mengatakan, Musrenbang 2020 diarahkan pada implementasi visi misi dan program unggulan Wali Kota Padang 2019 - 2023 yaitu, "Mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang unggul serta berdaya saing".

Sementara itu, Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri menuturkan, Kecamatan Kuranji selalu mengedepankan musyawarah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dimulai dari rembuk warga di tingkat RT dan RW, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat kelurahan.

"Hasil Rakorbang kelurahan tersebut dibahas pada Musrenbang tingkat kecamatan, untuk kemudian ditentukan usulan pembangunan mana yang akan menjadi prioritas untuk diakomodir dalam APBD", tutur Deny.

Lebih lanjut Deny menjelaskan, untuk Kecamatan Kuranji selain tetap fokus pada pengimplementasian Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Kuranji juga sudah membentuk kampung tematik dan youth center di setiap kelurahan.

Hal tersebut mengacu pada visi misi dan program unggulan Wali Kota Padang 2019-2023 dan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 46 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

"Selain fokus pada implementasi ABS-SBK, percepatan peningkatan sarana prasarana juga diprioritaskan", ujar Camat yang pada 12 Februari 2019 ini tepat 3 tahun bertugas di "Nagari Pauh IX" itu.

Musrenbang Kecamatan Kuranji ditutup oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi sekaligus memberikan arahan terkait visi misi Kota Padang yang menekankan pada pembangunan di bidang pendidikan, perdagangan dan kepariwisataan.

Tidak lupa Mahyeldi menyampaikan harapan dan memberikan apresiasi kepada Kecamatan Kuranji yang telah berkomitmen mengimplementasikan ABS-SBK sebagai sendi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Di penghujung acara dilakukan penandatanganan kesepakatan hasil Musrenbang, yang disaksikan oleh Wali Kota Padang. (ar/Z)

Mendagri : Pilpres dan Pileg 2019, Upaya Sinkronkan Program Pusat Serta Daerah

2/12/2019 03:58:00 PM nasional

Mendagri Tjahjo Kumolo, fhoto/Istimewa

MPA,DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Pilpres 2019 dan Pileg 2019 merupakan upaya untuk menyinkronisasikan program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu serentak 2019 yang digelar 17 April mendatang terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Gedung Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat, seperti dilansir Sindonew.com Selasa (12/2/2019). Tjahjo mengungkapkan janji kampanye serta program presiden terpilih bisa dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Konsolidasi demokrasi lewat pilkada serentak, lewat Pileg dan Pilpres ini semata-mata untuk menyinkronkan program strategis pemerintah pusat. Janji kampaye seorang presiden terpilih masuk kepada RPJMD dijalankan oleh provinsi dan kabupaten/kota dan harus sesuai dengan program prioritas janji gubernur, janji bupati/walikota supaya semua serasi dan selaras,” katanya.

Tjahjo mencontohkan, sinkronisasi dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tercermin dari pembangunan infrastruktur yang kian pesat. Manfaatnya pun bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah.

“Lagu wajib kita…dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia.. diwujudkan oleh pembangunan infrastruktur ekonomi dan infratruktur sosial yang berkesinambungan, termasuk desanya,” jelasnya.

Tjahjo berharap Pemilu serentak 2019 dapat diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya masing-masing. Kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh presiden dan wakil rakyat terpilih. (Baca juga:

“Saat pencoblosan (17 April 2019), masuk TPS 1 orang dipanggil namanya sampai keluar mencelupkan tinta perlu sekitar 11 menit rata-rata. Pertama milih capres, kedua milih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota,” terangnya.

Jika sistem ini berhasil, tahun 2024 nanti ditambah lagi 2 kertas suara. Yaknu memilih gubernur dan bupati/wali kota. “Jadi 7 kertas, inilah saya kira perlu sosialisasi dengan baik. Hal ini juga yang akan menentukan pemimpin kita ke depan,” tandasnya.

(poe)