-->

Latest Post



MPA,PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Bagian Humas terbukti berhasil menggiring masyarakat khususnya kaum milenial di Kota Padang untuk hijrah meninggalkan budaya lama dalam perayaan tahun baru masehi. Pasalnya, perayaan ini kerap menimbulkan hura-hura belaka bahkan cenderung mengarah ke hal-hal negatif.

Berkat arahan dan inisiasi dari Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Bagian Humas Setda Kota Padang yang dipimpin Imral Fauzi menggelar sayembara Lomba Video Pendek, Tahun Baru Tanpa Hura-hura pada momen pergantian tahun baru 2018 menuju 2019 lalu.

Dalam lomba itu Pemko Padang mengimbau seluruh warga Kota Padang tercinta, terutama anak muda dan yang masih berjiwa muda yang mencintai kota ini untuk berpartisipasi dalam lomba video singkat tentang makna tahun baru yang sesungguhnya.

"Peserta membuat video singkat berdurasi maksimal 59 detik menggunakan handphone bertemakan Tahun Baru Tak Perlu Hura-Hura. Dimana video diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2018 lalu," terang Kabag Humas Imral fauzi kepada wartawan di sela penyerahan reward usai pelaksanaan upacara bulanan Pemko Padang di RTH Imam Bonjol, Senin (18/2)

Imral menjelaskan, video tersebut lalu diunggah di akun media sosial instagram (Ig) masing-masing (akun pribadi untuk peserta perorangan dan akun komunitas untuk peserta komunitas) dengan menandai akun @humas.kotapadang. Pun menyertakan hashtag/tagar #tahunbarutanpahurahura #kamicintapadang #padangbebasmaksiat #humaskotapadang.

"Alhamdulillah, hari ini masing-masing pemenang telah menerima reward sebagai bentuk apresiasi Pemko Padang atas mendukung perayaan tahun baru tanpa hura-hura. Tentunya resolusi jauh lebih penting daripada selebrasi, memperbaiki kualitas kehidupan jauh lebih penting daripada meriahnya perayaan dan membangkitkan semangat perubahan yang membara jauh lebih penting dari sekedar pesta-pora dan hura-hura," imbuh Imral didampingi dua Kasubagnya Faisal dan Tafrizal.

Penyerahan reward tersebut diserahkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan diterima 6 pemenang kategori Terbaik I sampai III dan Harapan I sampai III.

Untuk Terbaik I diraih oleh akun IG @GACUUA_ berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp5 Juta. Terbaik II akun IG @JIBIDJIB menerima Rp3 Juta dan Terbaik III akun IG @CREAMYNOCT dan berhak menerima Rp 2 Juta. Sementara pemenang Harapan I akun IG @_NADIF menerima Rp1 Juta, Harapan II akun IG @FADDEV Rp700 ribu dan Harapan III akun IG @AHADI_GMH29 menerima uang pembinaan Rp500 ribu. (David/Hms)



MPA,PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan (Pemerintah Kota) Pemko Padang saling mendukung dalam peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD), yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Sebagaimana ada 11 pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padan, tentunya memiliki sumbangsih terhadap PAD agar pembangunan di Padang berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian disampaikan wali kota dalam arahannya sewaktu menjadi pembina upacara bulana Pemko Padang di lapangan RTH Imam Bonjol, Senin pagi (18/2).

Mahyeldi menyebut, seiring pertumbuhan hotel dan restoran di Kota Padang tentunya juga diharapkan bisa meningkatkan pajak daerah. Begitu juga dengan semakin indahnya Kota Padang khususnya di sektor pariwisata, diyakini dapat meningkatkan pajak daerah dan juga retribusi daerah.

"Namun tentu saja ini tidak lepas dari peran ASN Pemko Padang serta dukungan semua stakeholder terkait terutama masyarakat. Maka itu bagi OPD yang bukan penghasil pajak diharapkan tetap terlibat seperti melakukan sosialisasi pajak daerah. Apalagi OPD penghasil, tentu harus lebih giat dalam sosialisasi dan edukasi akan pentingnya pajak daerah. Di samping menjadikan target yang dibebankan sebagai penilaian kinerja,” imbuhnya.

Mahyeldi pun mengakui saat ini masih menjadi “PR” bagi Pemko Padang terhadap masyarakat yang belum memahami atau belum teredukasi, bahwa pajak yang dibayarkan sejatinya adalah untuk kesejahteraan Kota Padang. Sedangkan indahnya Kota Padang, bagusnya jalan raya dan maraknya pembangunan, semua hal tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat yang telah taat membayar pajak daerah.

"Sementara demi memaksimalkan PAD terutama dari PBB-P2, kita akan mencoba menerapkan bagi seluruh pegawai Pemko Padang sistem pemotongan langsung pembayaran PBB-P2 dari gaji seperti zakat. Sehingga tidak akan ada lagi pegawai Pemko Padang yang menunggak PBB-P2. Selaku ASN kita wajib menjadi contoh bagi masyarakat karena gaji, TPP, honor, SPPD, lembur dan penerimaan lainnya juga bersumber dari PAD,” ungkap Mahyeldi lagi.

Sebagai motivasi, Wali Kota Padang juga memberikan penghargaan bagi tiga kecamatan terbaik dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam pembayaran PBB-P2 di tahun 2018.

"Selamat kepada 3 kecamatan yakni Kecamatan Padang Selatan sebagai Terbaik I, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) selaku Terbaik II dan disusul Terbaik III Kecamatan Lubuk Kilangan. Mari pertahankan dan tingkatkan lagi ke depan, semoga kecamatan lainnya akan saling berpacu untuk meraih pencapaian yang sama," harap wako mengakhiri. (David/Ady/Nda/Fsl/BT/Im)
                                                          



MPA,PADANG - Dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Inspektorat Kota Padang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Bersama Kendalikan Gratifikasi di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Senin (18/2/2019).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang tersebut diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang, Kepala BPN Kota Padang, Kepala BPS Kota Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Direktur PSM, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD SD/SMP di Kota Padang.

Bertindak sebagai narasumber, Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat beserta tim dan moderator Inspektur Kota Padang Corri Saidan.

Corri mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemko Padang khususnya peserta sosialisasi tentang program pengendalian gratifikasi dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi, dalam rangka membangun sinergitas upaya pencegahan tindakan/perilaku korupsi.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengharapkan, agar seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam pengendalian gratifikasi.

"Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, maka melalui sosialisasi ini diharapkan Kota Padang dapat bersih lingkungan, bersih diri, bersih dari maksiat dan bersih dari perilaku korupsi", ujar Mahyeldi.

Selaku narasumber Syarif Hidayat menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut diberikan oleh suatu pihak kepada pejabat negara atau penyelenggara negara.

"Selaku pejabat negara dan penyelenggara negara hendaknya selalu berhati-hati dan sama-sama menjaga diri agar jangan sampai orang lain menanam budi kepada kita", ingatnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti gratifikasi oleh Wali Kota Padang dan Kepala-Kepala SKPD di Lingkungan Pemko Padang. (BT/Ady)



Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.