Photo Istimewa
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusir dua anggota
delegasi Kuba di PBB dan membatasi perjalanan anggota delegasi yang tersisa.
Pengumuman ini dikeluarkan hanya beberapa hari sebelum para pemimpin dunia
berkumpul untuk Sidang Umum tahunan PBB.
Departemen Luar Negeri (Deplu)
mengumumkan bahwa kedua diplomat Kuba yang diusir tersebut berusaha melakukan
operasi yang berbahaya bagi keamanan nasional AS. Namun Deplu AS tidak
menguraikan tuduhan yang diajukan ataupun mengungkap identitas kedua diplomat
tersebut.
"Departemen Luar Negeri hari
ini memberi tahu Kementerian Luar Negeri Kuba bahwa Amerika Serikat
mengharuskan kepergian segera dua anggota Misi Permanen Kuba ke PBB karena
menyalahgunakan hak tinggal mereka," kata juru bicara Deplu AS Morgan
Ortagus dalam pernyataannya.
"Ini karena upaya mereka
untuk melakukan operasi untuk mempengaruhi terhadap Amerika Serikat,"
sambungnya seperti disitat dari Reuters, Jumat (20/9/2019).
Ortagus juga mengatakan gerakan
anggota delegasi Kuba lainnya pada dasarnya akan terbatas di pulau Manhattan.
"Kami mengambil setiap dan
semua upaya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dengan serius, dan akan
terus menyelidiki setiap personel tambahan yang mungkin memanipulasi hak
istimewa tempat tinggal mereka," ujar Ortagus.
Tindakan pemerintah AS ini sontak
menarik kecaman dari Havana. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengecam
tindakan AS sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.
"Penolakan bahwa mereka
mungkin telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan status diplomatik
mereka adalah fitnah yang vulgar," katanya di Twitter.
"Pengusiran memiliki tujuan
memprovokasi spiral diplomatik yang akan mengarah pada penutupan kedutaan
bilateral, pengetatan lebih lanjut dari blokade (AS) dan penciptaan ketegangan
antara kedua negara," imbuhnya.
Di bawah "perjanjian kantor
pusat" PBB 1947, AS pada umumnya diminta untuk mengizinkan akses ke PBB
untuk diplomat asing. Tetapi Washington mengatakan dapat menolak visa karena
alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri, meskipun ketentuan ini hanya
digunakan secara terbatas.
Insiden ini adalah tanda terbaru
dari memburuknya hubungan AS dengan Kuba yang dikuasai komunis, dengan fokus
terutama pada dukungan Havana untuk Presiden sosialis Venezuela Nicolas Maduro,
sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017.
Selama beberapa dekade,
Washington dan Havana, musuh lama Perang Dingin, telah terlibat dalam
pengusiran para diplomat.
Pemerintahan Trump mengusir 15
diplomat Kuba pada September 2017 setelah secara tajam menarik staf kedutaan AS
di Havana karena sakit misterius yang Washington katakan telah mempengaruhi
personil Amerika di sana.
Trump juga telah memberlakukan
sanksi ekonomi baru pada Kuba dan membatasi perjalanan ke pulau itu. Kebijakan
ini bersebrangan dengan keputusan pendahulunya, Barack Obama.
Washington telah menjelaskan
bahwa tujuan utama dari kampanye tekanannya adalah untuk memaksa Kuba
meninggalkan Maduro, sesuatu yang menurut Havana tidak akan pernah dilakukan.
Trump, bagaimanapun, telah berhenti memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba
yang dipulihkan oleh Obama pada 2015 setelah lebih dari lima dekade permusuhan.
(*)
