Mediaportalanda

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang menyambut baik Asosisasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) yang tengah berupaya mengembangkan wakaf produktif di Kota Padang. Dengan demikian, diharapkan para nadzir atau pengelola wakaf ke depan lebih fokus lagi dalam mengembangkan wakaf produktif agar hasilnya bisa dirasakan umat. 

Sehingga dengan itu, masyarakat Kota Padang khususnya diharapkan dapat terbantu dalam pengembangan pendidikan sekolah melalui program AYPI. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang, kita memberikan apresiasi yang luar biasa pada AYPI, sebagaimana bertepatan pada momen pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriyah lalu telah melaunching secara resmi pengelolaan wakaf untuk pembangunan umat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Amasrul saat mewakili Wali Kota Padang sewaktu membuka Seminar Nasional Wakaf Produktif Untuk Pendidikan yang Berkualitas di aula lantai dasar Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (18/1/2020). 

Seperti diketahui, seminar tersebut merupakan bahagian dari kegiatan Islamic Expo 2020 yang berlangsung selama dua hari Sabtu dan Minggu (18-19/1/2020) di Masjid Raya Sumbar. Selain seminar juga digelar bazaar busana muslim, UMKM, serta obat-obatan dan lainnya.

Dikatakan Amasrul, kegiatan seminar yang digagas oleh AYPI Sumatera Barat (Sumbar) itu sangat penting dilakukan karena juga diselingi dengan kegiatan Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Peran AYPI Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Pada Era Revolusi 4.0. 

Ia pun juga berharap bagaimana potensi wakaf yang ada di Kota Padang lebih tergali lagi sepenuhnya ke depan. Hal itu mengingat potensi wakaf aset baik tanah dan bangunan sangat besar di Kota Padang, namun pengelolaannya masih belum maksimal. 

"Untuk itu, semoga melalui seminar ini tentu nanti bagaimana cara pengelolaan wakaf itu dengan baik akan dipaparkan oleh para narasumber. Sehingga nanti apabila ini dapat kita lakukan dan maksimalkan secara baik, tentu akan membantu anak yatim dan fakir miskin untuk pendidikannya," harap Sekda kepada sejumlah pengurus AYPI Kota Padang yang dilantik pada kesempatan itu.

"Sehingga apa yang kita cita-citakan bagi Kota Padang ini ke depan yaitu menjadikan Padang sebagai kota madani dan sejahtera dapat terwujud. Yaitu dengan semua potensi bisa dimanfaatkan dan dikelola secara baik salah satunya dalam urusan wakaf," pungkasnya. 

Lebih jauh Sekda berharap, melalui kegiatan seminar nasional tersebut akan memberikan hasil-hasil yang bisa ditindaklanjuti di Kota Padang ke depan.

"Karena kita telah mencanangkannya pada 1 Muharram 1441 Hijriah lalu, dan bagaimana implementasinya nah di seminar inilah akan terbuka dan dibahas nantinya," sambungnya.

Adapun sebagai narasumber menghadirkan Ketua Umum AYPI Pusat H. Mirdas Eka Yora, Lc. M.Si yang juga Ketua Yayasan Fajar Hidayah Cibubur. Selanjutnya Wasekjen BWI Pusat DR. Fahrurrojie, Lc. MA serta Ahmad Jayadi yang merupakan Penggiat Bisnis Retail, Ketua Ekonomi Syariah AYPI dan Founder ALIF POIN.(David)

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menggelar rapat koordinasi dan tinjauan lapangan guna membahas upaya perbaikan abrasi Pantai Padang, Sabtu (18/1/20).

Turut Hadir, Asisten Ekbangkesra Hermen Peri, Kadis PUPR Yenni Yuliza, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Arfian, Kabag Pemerintahan, Direktur Mitigasi Bencana BNPB Medi Herlianto, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, PT. Kunango Jantan dan PT. Turbo Bangun Indonesia serja sejumlah pimpinan lainnya.

Kepala BPBD Kota Padang Barlius mengatakan, lokasi yang butuh penanganan mendesak berada diruas pantai Muaro Lasak, tepatnya Tugu Merpati Padang (TMP). Untuk menangani ini akan didesain konsep proteksi abrasi dengan memadukan engineering/kontruksi sipil dan vegetasi yang dapat menjaga aset wisata sekaligus sebagai mitigasi bencana.

“TPM diresmikan Presiden RI Joko Widodo 2016 bersamaan dengan evant IOLTF dan dihadiri sejumlah negara lautan Hindia, merupakan aset negara yang punya arti penting dan strategis, baik dibidang sosial, ekonomi serta politik yang harus kita jaga dan rawat” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk penanganan abrasi di sekitar tugu merpati akan dibuat Offshore Breakwater atau Pemecah Gelombang Lepas Pantai. Kemudian juga akan dilakukan dengan cara Soft Solution atau Non Struktur berupa penanaman pohon.

“Penanganan cara Soft Solution atau non struktural akan disiapkan oleh BPBD Kota Padang sementara untuk penanganan Offshore Breakwater atau Pemecah Gelombang Lepas Pantai akan dilaksanakan BWS Sumatera V. Konsep pembangunan tersebut akan dikembangkan sepanjang pantai padang secara bertahap dan diperiotitaskan untuk kawasan hutan pantai,” harapannya. (Am/Mul/Humas Padang

Photo Humas Pemko Padang

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang secara konsisten bertekad terus menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik.

Sebagaimana dari aspek sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di dalam isu kerangka kelembagaan, yaitu mencakup dari jumlah dan kualitas yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu memimpin Upacara Bulanan ASN Pemko Padang di lapangan parkir GOR. H. Agus Salim, Jumat (17/1/2020).

Menurut Wawako, arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan yang berkaitan dengan aparatur daerah juga terkait penyediaan ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi. 

"Sehingga dengan itu, kita semua dapat melaksanakan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang dengan baik serta mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perobahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Hal itu disebabkan harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja birokrasi saat ini semakin besar. Upaya ini tidak terlepas dari penerapan Undang-undang (UU) No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," jelasnya.

Dijelaskannya lagi, adapun sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS tingkat instansi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI telah mengeluarkan Peraturan LAN NO.10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS tingkat instansi.

"Sebagai tindak lanjut dari Peraturan LAN ini, Pemko Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Pemko Padang. Diharapkan dengan hadirnya Peraturan LAN tersebut bisa menjadi panduan bagi setiap OPD di lingkup Pemko Padang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja ke depan," pungkasnya.(David/Tim Humas Padang)