Mediaportalanda

Raja Salman Sedih Perayaan Ramadan di Sejumlah Negara Tak Seperti Tahun Sebelumnya

4/26/2020 05:42:00 AM Internasional

Raja Salman

MPA - Tahun ini, umat muslim merayakan Ramadan. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini muslim di seluruh dunia merayakan Ramadan di tengah wabah corona atau covid-19.

Perayaan Bulan Suci Ramadan 1441 H atau 2020 dimulai di tengah pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena wabah dari Virus Corona atau Coronavirus (Covid-19).

Negara-negara di seluruh dunia telah menerapkan penguncian (lockdwon) dan penerapan aturan jarak sosial atau social distancing dan physical distancing yang ketat.

Pembatasan itu dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona yang mematikan itu.

Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengaku sangat bersedih melihat perayaan Ramadan di sejumlah negara tahun ini yang sangat tidak seperti sebelumnya.

Arab Saudi adalah tempat Kabah di Masjidil Haram yang merupakan tempat suci dan kiblat umat Islam sedunia.

Raja Salman mengatakan bahwa dia sedih karena umat Islam tidak bisa Shalat Tarawih atau Salat Tarawih bersama di masjid-masjid.

Sumber Gridhot.ID

Kapolda Sumbar Tinjau Pos Pengamanan Operasi Ketupat di Padang

4/26/2020 04:19:00 AM Poldasumbar

MPA, PADANG - Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi "Operasi Ketupat Covid-19" telah berlangsung sejak dua hari lalu. Di Sumbar, Operasi ini bernama "Operasi Ketupat Singgalang 2020".

Sejumlah Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan di wilayah hukum Polda Sumbar pun telah didirikan.

Namun diketahui, jika dalam situasi normal operasi ini bertujuan untuk mengamankan arus mudik, dan khusus tahun ini tujuannya adalah mencegah masyarakat yang masih berupaya mudik.

Melihat kesiapan petugas pelaksana Operasi Ketupat Singgalang 2020, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH melakukan kunjungan ke beberapa Pos yang ada di Kota Padang, Minggu (26/4).

Didampingi Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Yofie Girianto P., S.Ik, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Tri Himawan, S.Ik dan beberapa pejabat Ditlantas mendatangi Pospam Ladang Padi, Cimpago, dan Pos Pelayanan di depan Transmart Padang.

Selain itu, Kapolda beserta rombongan juga melakukan pengecekan ke Pos Percepatan Penanggulangan Covid-19 di perbatasan Kota Padang dan Kab. Solok.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

PSBB Sumbar Sudah 4 Hari, Bantuan Tak Juga Turun "Demokrat Desak Segera Salurkan Bantuan"

4/25/2020 03:52:00 PM Sumbar

Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi menyalurkan bantuan APD untuk tenaga medis SPH. (Foto: Humas DPD Demokrat)

MPA, PADANG - Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi menginstruksikan semua Fraksi Demokrat yang ada di Sumbar untuk mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial Covid-19 dari pemerintah, pemprov, serta kabupaten dan kota.

“Sehingga bantuan yang harus dinikmati oleh masyarakat tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran,” tegasnya menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selaku wakil rakyat melalui WhatsApp, telepon dan langsung.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, bantuan warga terdampak ekonominya akibat Covid-19 berupa dana tunai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) belum cair, baik dari Pemprov Sumbar maupun Pemkab dan Pemko.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berjalan empat hari (sejak 22 April), tetapi bantuan yang dibutuhkan masyarakat untuk membeli sembako belum ada yang turun,” kata anggota DPR RI itu, seperti dilansir Padekjawapos.com Sabtu (25/4).

Hal itu terlihat ketika puluhan ibu-ibu menangis menyampaikan langsung kepada Mulyadi bahwa bantuan sembako belum juga turun dari pemerintah. Ketika itu, Mulyadi menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang, Kamis (23/4/2020).

Karena itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPD Demokrat Sumbar meminta kepada Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota proaktif memastikan turunnya bantuan pemerintah ini.

“Percepat turunnya bantuan. Jangan sampai terjadi KK mendapat bantuan ganda, dan berikan kepada KK yang memang terdampak Covid-19. Fungsi pengawasan dewan harus dijalankan, saya sarankan DPRD bentuk Tim Pengawas Dana Covid-19 karena itu duit rakyat, bukan uang pribadi kepala daerah,” tandasnya.

Sejauh ini, dari laporan yang diterima Mulyadi, DPRD kurang dilibatkan. “Saya minta keterbukaan kepala daerah, ajak DPRD secara lembaga ikut dalam penanganan Covid-19. Tagline Pak Presiden Jokowi adalah Bersatu Melawan Korona, itu harus diwujudkan juga di daerah, yaitu eksekutif dan legislatif bersatu melawan korona,” kata Mulyadi yang kini fokus menyalurkan ribuan APD untuk rumah sakit dan puskesmas.(*)