Mediaportalanda

Tuntas, Gubernur Sumbar Akhirnya Tanda Tangani Pencaiaran Bansos

4/30/2020 07:36:00 AM Sumbar

Photo Isimewa

MPA, PADANG -- Riak mengenai keterlambatan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat yang keraf kali mencuat dalam pemberitaan mass media setempat, seperti pantun berbalas.

Awalnya sempat timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat provinsi ini, bansos yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 tak kunjung menampakkan wujudnya. Ditambah lagi Pemerintah Provinsi Sumbar sejak Rabu (22/4/2020) lalu telah memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan secara umum masyarakat Sumbar taat dan patuh pada kebijakan pemerintah.

Disisilain, imbas dari terhentinya roda perekonomian, masyarakat mulai resah dan mempertanyakan perhatian pemerintah daerah.

Setelah ada Riak, para pengambil kebijakan bahkan sempat saling tuding tentang ihwal keterlambatan bansos yang ditunggu-tunggu. dan diharapkan oleh masyarakat, akhirnya seperti dilansir sumaterazone.co.id pada Kamis (30/4/2020), Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah menuntaskan riak tersebut, dan menorehkan tandatangan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar untuk pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal, dalam postingannya di group whats'app (WA) Sumbar dalam Online, pukul 14. 00 WIB siang ini mengabarkan sebagai berikut:

Alhamdulillah, hari ini telah ditandatangani Pergub Sumbar untuk pencairan dana JPS kepada masyarakat terdampak covid-19.

Dana dari pemprov ini besarannya adalah Rp. 600.000 / Kepala Keluarga untuk selama 3 bulan ( April, Mei dan Juni)

Daerah yang telah menyerahkan datanya dan dinyatakan lengkap pada hari ini Kamis 30 April 2020 ke provinsi Sumbar, adalah Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Mudah-mudahan daerah lain segera menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya utk masyarakat terdampak di daerahnya masing-masing

Sebagai informasi, pencairan pertama ini langsung diberikan untuk 2 (dua) bulan (April dan Mei 2029), sebesar Rp. 1.200.000 / KK.

Dana JPS dari Provinsi Sumbar ini nanti diserahkan langsung oleh pegawai kantor pos ke rumah masing-masing masyarakat terdampak covid-19 dan akan ditempel sticker penerima JPS dari dana provinsi Sumbar. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda.

Smoga wabah covid-19 segera berakhir..Aamiin

(Ar)

Soal Bantuan Pemko Padang Kembali Berjanji, "Biang Telat" Kebijakan Pusat Tak Konsisten dan Sering Berubah

4/29/2020 05:32:00 PM Padang

Sekdako Amasrul ketika sidak ke kantor Dinas Sosial Kota Padang,: dok.humaspemkopadang

MPA, PADANG -- Pemerintah Kota Padang kembali berjanji akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19 sesegera mungkin. Ihwal keterlambatan, yang jadi "biangnya" adalah kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan kerap berubah-ubah.

Dalam keterangan pers-nya di kantor Dinas Sosial (Dinas) Kota Padang, seperti dilasir Sumaterazone.co.id Rabu (29/4/2020), Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Amasrul, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait kriteria permintaan format data yang ditetapkan penerima bansos seringkali berubah.

Sudah Tuntas Pekan Lalu

Amasrul didampingi Kepala Dinsos Kota Padang, Afriadi, lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pemko Padang sebenarnya sudah menuntaskan data warga penerima bansos pada pekan lalu. Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat.

Hanya saja, katanya, data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar. "Ini yang jadi permasalahan. Namun begitu kita berharap persoalan ini segera 'clear' dan bantuan dapat segera disalurkan," ujar sekdako.

Senada, Kepala Dinsos Afriadi lebih lanjut memaparkan kronologi persoalan keterlambatan penyaluran bansos ke warga terdampak Covid-19 di Kota Padang.

Pertama, urainya, Pemko Padang berpedoman kepada aturan, tak hanya pemerintah provinsi namun juga pemerintah pusat.

Sesegera Mungkin

"Jadi, kepada warga Kota Padang kami harapkan bisa memahami kronologis dalam pengurusan bantuan ini. Bagaimana dan apa saja kendalanya sampai saat ini. Yang jelas insya Allah, proses bansos itu akan kita upayakan bisa diturunkan ke masyarakat sesegera mungkin," ungkapnya.

Ia melanjutkan, informasi pertama untuk bansos Kota Padang hanya diberikan kuota sebanyak 8.049 Kartu Keluarga (KK) oleh pemerintah provinsi. Dengan jumlah itu dikalikan per 5 jiwa.

"Makanya kita sudah menyelesaikan pendataan dimaksud dengan dijilid rapi sebanyak 2 rangkap. Malah Kota Padang yang pertama kali memasukkan data sebanyak 40.245 rumah tangga (ruta) ke provinsi. Jadi, dari jiwa, pindah lagi ke ruta," paparnya.

Kemudian kata Afriadi lagi, aturan pun berobah, menyesuaikan anggaran provinsi. Bantuan yang awalnya diberikan Rp200 ribu per bulan itu hanya dialokasikan untuk 13.415 ruta di Kota Padang.

"Sehingga jumlah awal yang 40.245 ruta itu dikurangi menjadi 13.415 ruta, dikali Rp600 per bulan," paparnya.

Lebih lanjut ungkap Afriadi, format yang diberikan sebanyak 40.245 ruta tersebut, ternyata dirubah kembali oleh pusat dengan meminta format terbaru yakni harus by name by address (BNBA) disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Disdukcapil plus nomor hand phone calon penerima bantuan dan keterangan dimana ia lahir.

"Perubahan format ini tentu menyusahkan kita di Kota Padang khususnya para RT/RW dan pihak kelurahan yang harus kembali melakukan pendataan di lapangan," tuturnya.

Sementara itu beranjak ke tingkat Kementerian Sosial (Kemensos) sambung Afriadi, juga memiliki persoalan terkait perubahan format yang terus terjadi dalam pengurusan bantuan tersebut.

"Hal itu dimulai sejak 17 April 2020 lalu dengan diterimanya surat dari Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) terkait pagu penerimaan bansos tunai untuk Kota Padang yang hanya dijatahkan untuk sebanyak 28.594 KK. Sedangkan formatnya juga berbeda dari yang sebelumnya."

"Maka itu, NIK ini yang menjadi kendala bagi kita di Kota Padang khususnya di tingkat RT/RW dalam pendataan. Kenapa? Karena dari 28.594 KK yang kita usulkan, yang diakui hanya sebanyak 18.000 KK dikarenakan ada beberapa yang NIK nya tidak padan dengan data Kemendagri. Sehingga kita langsung konsultasikan hal ini dengan Disudakcapil Padang untuk memadankan data NIK tersebut," paparnya.

Takut Langgar Aturan

Afriadi pun juga menyampaikan kekhawatiran mengingat dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh ganda atau dempet.

"Jadi ini yang kami khawatirkan. Menyerahkan bantuan itu bisa saja cepat dilakukan, tapi akibatnya juga kami fikirkan karena semuanya itu harus sesuai aturan," tegasnya.(**)

Polda Sumbar Siapkan Pola Sispamkota Andai Terjadi Kontijensi Makin Buruknya Situasi

4/29/2020 09:34:00 AM Poldasumbar

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dan menyiagakan personelnya, apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti gejolak sosial di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"Polda sumbar telah menyiapkan pola Sispamkota jika terjadi kontijensi semakin buruknya situasi," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.

Dikatakan, Sispamkota tersebut dilaksanakan oleh tiap-tiap Polres di jajaran Polda Sumbar. Apabila diwilayah tersebut terjadi sebuah gejolak, maka Polda Sumbar dan Polres terdekat akan siap membantu melakukan penebalan personelnya.

Dijelaskan Kapolda, langkah awal yang telah dilakukan oleh Polda Sumbar dan jajarannya ialah dengan melaksanakan patroli berskala besar, baik di jalanan dan pusat perbelanjaan.

"Selain memberikan imbauan, patroli juga upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas," terangnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pelaksanaan nantinya, Polda Sumbar juga menggandeng dari pihak TNI untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif ditengah masyarakat.

Namun, Kapolda tetap berharap untuk kejadian yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi di wilayah Sumbar.

“Semoga tidak terjadi, sehingga masyarakat di Sumbar dapat merasa aman dan nyaman,” harapnya. (*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar