-->

Latest Post


MPA, PADANG - Pasca pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta larangan Mudik oleh pemerintah, petugas yang tergabung dalam Operasi Ketupat Singgalang 2020 telah melarang kendaraan yang keluar maupun masuk Sumbar.

Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Untuk itu ratusan kendaraan sudah tidak bisa lagi masuk ke provinsi Sumbar.

"Sekitar 350 kendaraan baik roda dua, roda empat maupun bus sudah disuruh putar balik oleh petugas Pos Pam Ops Ketupat Singgalang 2020 yang berada di perbatasan", ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Kamis (30/4).

Dikatakannya, larangan tersebut mengacu pada Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Kami berharap masyarakat dapat memahaminya, demi kebaikan bersama untuk mencegah penyebarannya (virus Corona)", terangnya.

Untuk itu, Kombes Pol Satake Bayu mengimbau kepada masyarakat untuk sementara ini tidak melaksanakan mudik ataupun masuk ke Sumbar.

"Kalau mau bersilaturahmi, kita bisa melalui telepon", imbaunya.

Namun, Kabid Humas menerangkan bahwa terdapat beberapa kategori kendaraan yang bisa keluar masuk Sumbar, seperti mobil pemadam kebakaran, kendaraan membawa kebutuhan pokok, ambulance, dan truk pengangkut bahan bakar.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Peduli Penanganan Covid-19, Helmi Prilla Aldino dan Rizky Andre memberikan bantuan untuk upaya pencegahan wabah virus Corona kepada Pemerintah Kota Padang. Bantuan yang diberikan dalam bentuk 30 liter cairan disinfektan itu diserahkan langsung kepada Kalaksa BPBD Kota Padang Barlius di disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa diruang kerjanya, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (30/4/2020).

Wakil wali Kota Padang Hendri Septa dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan dua orang anak muda tersebut kepada pemko untuk penanganan wabah Covid-19 di Kota Padang.

 "Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kepedulian sosial dalam penanganan wabah virus corona di ibukota Sumatera Barat ini. Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi wabah virus corona yang sudah menjadi pandemi diseluruh dunia," jelasnya.

Wawako Hendri berpesan kepada dua anak muda tersebut untuk menjadi pelopor dalam mensosialisasikan bahaya virus corona kepada masyarakat. Mengingat, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran  virus corona tersebut.

Selanjutnya, Wawako juga mengharapkan apa yang dilakukan dua anak muda ini dapat ditiru oleh anak muda lainnya di Kota Padang, sehingga anak muda di Kota Padang dapat terlibat aktif dalam membantu pemerintah menghadapi wabah virus corona ini.

"Semoga dengan usaha kita bersama dan saling mengingatkan satu sama lai, bahaya virus corona di Kota Padang cepat berlalu sehingga aktivitas sosial masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala," tuturnya.

Sementara itu, Helmi Prilla Aldino, mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan inisiatif dari mereka berdua dan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya percepatan penanganan virus corona yang terjadi di Kota Padang.

"Semoga bantuan yang kami berikan ini bermanfaat dan kita tentunya sama-sama berdoa wabah virus corona ini cepat selesai," jelas Helmi warga kota Padang yang tinggal di Gunung Pangilun, yang didampingi sahabatnya Rizky Andre yang tinggal di jalan Ahmad Yani. (Mul/Prokopim Padang).


MPA, PADANGCovit-19 tidak hanya menguncangkan dunia internasional, tapi  covit-19 juga sempat, membuat tiga Fraksi di DPRD Sumatera Barat  “meradang“ sampai-sampai mengeluarkan kata–kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak "becus" menjadi ketua gugus tugas penangan covid-19 di Sumbar. Hal ini di katanya saat mengadakan jumpa pres di ruangan khusus I DPRD Sumbar, kamis (30/4), jumpa pers ini , dihadiri  hampir seluruh media yang ada di kota Padang .

Ketiga Fraksi  yang mengatakan hal tersebut adalah , Fraksi Gerindra,yang di wakili oleh Hidayat  Fraksi Demokrat di wakili Nurnas, serta Fraksi Golkar di wakil Afrizal. 

Jumpa pers ini dilasanakannya  karena merasa termutivasi respon aspirasi ,harapan sebagian besar konsekwensi kami baik di didapil lintas sektoral  terkait penanganan covid-19, air itu sudah sampai di leher ujar hidayat yang memimpin jumpa pers tersebut. 

Hal ini  karena sampai hari ini kamis(30/4) , hari ke delapan PSBB di berlakukan  di Sumbar ,namun bantuan lansung tunai ( BLT) yang di canagkan belum juga di cairkan. 

Hidayat dari fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengatakan,”kondisi masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan selama mewabahnya Covid-19, ditambah lagi dengan diputuskannya pemberlakuan PSBB. Ia juga mengatakn ,”ada masalah dengan managerial gugus tugas provinsi Sumbar yang dipimpin Irwan Prayitno sehingga lambatnya penanganan Covid-19 di Sumbar khususnya masalah pencairan bantuan tunai ini,”katanya.

" Kalau seandainya sampai hari senin  (4/5) batuan ini tidak juga di cairkan, kami juga sepakat akan merekomendasikan kepada presiden agar mengganti ketua  gugus tugas Sumbar, dan serahkan saja pada TNI dan Polri," pungkas Hidayat kepada 

"Kalau seandainya bantuan tersebut belum juga dicairkan, maka kondisi semacam ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan sosial ditengah masyarakat," tambah Hidayat.

Senada, HM Nurnas dari fraksi Demokrat DPRD Sumbar juga menyayangkan lambannya kinerja gugus tugas Provinsi Sumbar terkait pemberian bantuan tunai pada masyarakat terdampak Covid-19. Sangat –sangat menyesarakan masyarakat, “ujarnya.

"Seharusnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebelum memutuskan untuk memberlakukan PSBB sudah siap dengan segala persiapannya termasuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama PSBB tersebut berlangsung," kata HM Nurnas.

Sementara itu, Afrizal dari fraksi Golkar DPRD Sumbar mengaku sangat merasa kecewa dan marah kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB di Sumbar adalah keputusan Gubernur Sumbar, maka dari itu Gubernur haruslah siap dengan segala resiko yang ada.

Saya harap Gubernur dengan kewenangannya menunjukan kelas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jangan haya mengisntruksikan ke kota dan kabupaten, mana datanya, tapi dengan keadaan yang begini turun lah kepangan,” katanya.(**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.