-->

Latest Post

Kapolri Jenderal Idham Azis. Foto/Istimewa

MPA, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap, mutasi besar- besaran yang dilakukan Polri saat ini adalah hal biasa untuk penyegaran organisasi di kepolisian. IPW melihat dalam mutasi ini ada 'tiga gerbong besar' yang bergerak.

"Yakni naiknya orangnya Jokowi menjadi Kapolda Jateng, naiknya orang orangnya Idham Azis di antaranya menjadi Kapolda Kalteng dan Kapolda Jatim, serta naiknya orangnya Budi Gunawan menjadi jenderal bintang tiga," ungkap Neta dikutip dari SINDOnews, Jumat (1/5/2020).

Neta menyatakan, naiknya 'orangnya' Jokowi menjadi Kapolda Jateng ini cukup fenomenal bagi dinamika Polri. Sebab, yang bersangkutan bukanlah alumni akademi kepolisian. Menurut dia, jika melihat cepatnya karier yang bersangkutan melesat setelah menjadi 'panitia pengamanan pernikahan putri Jokowi di Solo, sepertinya yang bersangkutan sedang dipersiapkan Jokowi untuk menjadi calon Kapolri ke depan.

"Bisa jadi akan dipersiapkan menggantikan Idham Azis. Dari mutasi besar kali ini yang paling fenomenal dalam penilaian IPW, adalah naiknya Wakapolda Jateng menjadi Kapolda. Sekaligus hal ini menandai untuk pertama kalinya figur non-Akpol tampil menjadi Kapolda Jateng," tutur Neta.

Fenomena lain, kata Neta, adalah naiknya mantan ajudan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi jenderal bintang tiga dan menjabat posisi strategis, yakni Kabaintelkam. Biasanya, posisi Kabaintelkam selama ini dipegang oleh figur yang dekat dengan kekuasaan karena menyangkut kemampuan analisa keamanan dan cipta kondisi bagi situasi kamtibmas dan kelanggengan kekuasaan.

"IPW belum mendapat info A, kenapa mantan ajudan Presiden SBY bisa tampil menjadi Kabaintelkam Polri di era Presiden Jokowi," ucapnya.
  
Selain itu, lanjut Neta, fenomena yang tak kalah menarik adalah digesernya Kapolda Jatim ke posisi Wakalemdikpol. Padahal, di masa Pilpres 2019, Jatim sangat aman dan kondusif serta memberikan suara kemenangan yang signifikan bagi kemenangan Jokowi dalam perolehan suara.

"Jadi pertanyaan memang, kenapa Kapolda Jatim tergeser ke Wakalemdikpol, sementara ada Kapolda yang 'tidak berdarah darah' di Pilpres 2019 dinaikkan jadi bintang tiga. Fenomena ini sangat ironis, jika dilihat lagi bahwa Pangdam Brawijaya belum lama ini naik posisi menjadi jenderal bintang tiga," ungkapnya.

Neta juga menyebut, mutasi kali ini membawa sejumlah teman-teman satu Angkatan Akpol dengan Idham Azis bergeser ke tempat strategis. Begitu juga beberapa alumni Densus 88 bergeser ke tempat strategis.

"Di sisi lain ada beberapa orangnya Tito Karnavian tergeser dan ada yang masih bertahan di posisi strategis," katanya.

Neta mengatakan, pihaknya hanya mengingatkan mutasi ini harus bisa menjadikan Polri benar-benar promoter, karena tantangan Polri ke depan cukup berat. Dampak pademi Covid 19 telah membuat banyak pihak terpuruk ekonominya, ancaman PHK di depan mata, berbagai industri makin terkapar, dan kesulitan ekonomi makin parah jika wabah Covid-19 tidak berkesudahan.

"Artinya, ke depan Polri tidak sekadar menghadapi tingkah pola para kriminal tapi ancaman konflik sosial sebagai dampak pandemi Covid-19, patut dicermati. Apalagi saat ini sudah ada pihak yang menamakan dirinya Anarko yang memprovokasi massa untuk membuat kerusuhan. Sehingga intelijen kepolisian dituntut bekerja keras untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam telegran Kapolri bernomor ST/1377/V/KEP/2020, Jumat (1/5/2020), Irjen Boy Rafli Amar menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Brigjen Marthinus Hukom menjabat sebagai Kepala Densus 88. Lalu, Brigjen Ahmad Lutfhi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jateng diangkat menjadi Kapolda Jateng.

Mutasi lainnya, Irjen Fadil Imran kini menjabat sebagai Kapolda Jatim. Irjen Eko Indra Heri kini menjabat sebagai Kapolda Sumsel. Lalu, Irjen Fiandar kini menjabat sebagai Kapolda Banten. Brigjen Teguh Sarwono kini menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Dan, Brigjen Dedi Prasetyo kini menjabat sebagai Kapolda Kalteng. (*)


MPA,PADANG – Rotasi atau pergantian jabatan di Polda Sumbar kembali bergulir, kali ini ialah jabatan Wakapolda Sumbar, Karo Ops, dan 6 Kapolres dilingkungan Polda Sumbar.

Mutasi jabatan ini sesuai dengan Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 1 Mei 2020, masing-masing bernomor ST/1378/V/KEP/2020, ST/1382/V/KEP/2020, dan ST/1383/V/KEP/2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

“Iya benar, bapak Wakapolda, Karoops dan enam Kapolres di Polda Sumbar mutasi,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Jumat (1/5).

Dalam ST tersebut, jabatan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, M.Si dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri. Jabatannya digantikan oleh Brigjen Pol Edi Mardianto, sebelumnya menjabat Danpasgegana Korbrimob Polri.

Jabatan Karo Ops dari Kombes Pol Firly Ruspang Samosir, digantikan Kombes Pol Heny Sulistiya Arianta, sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdiklat Polri. Kombes Pol Firly akan menjabat Karo Ops di Polda Jateng.

Kemudian jabatan Kapolres Padang Pariaman AKBP Zamroni Wibowo di mutasi sebagai Pamen Polda Sumbar, penggantinya adalah AKBP Dian Nugraha Hyang Batara Wasida Putra Sakti dari Kasat PJR Ditlantas Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Ferry Herlambang mutasi sebagai Wadirnarkoba Polda Sumbar. Jabatan yang ditinggalkannya diisi oleh Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Hariyadi, sedangkan penggantinya oleh AKBP Apri Wibowo, sebelumnya menjabat Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumbar.

Kapolres Sijunjung AKBP Driharto mutasi sebagai Kasubbidsespimen Bidjemen Lemdiklat Polri, penggantinya adalah Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan. Penggantinya adalah AKBP Deny Rendra Lasmana, sebelumnya menjabat Kabagpsi Rosdm Polda Sumbar.

Kapolres Solok Selatan AKBP Imam Yulisdianto mutasi sebagai Kasubbagsumda Setpusjarah Polri, dan digantikan oleh AKBP Tedy Purnanto, Dari Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Jatim.

Sedangkan untuk pelaksanaan serah terima jabatannya (sertijab), Kabid Humas belum bisa memastikan kapan dilangsungkan.

“Nanti akan dilaksanakan Sertijab, tetapi belum pasti harinya,” ujarnya.

Kombes Pol Satake mengatakan, mutasi atau pergantian jabatan di institusi Polri merupakan sebuah penghargaan pimpinan Polri kepada personel yang berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Juga merupakan bentuk pengembangan karir para personel Polri.

“Personel Polri perlu penyegaran atau promosi jabatan sehingga karirnya dapat meningkat sesuai dengan kinerjanya, dan pengembangan organisasi sebagai konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang mandiri dan professional,” pungkasnya.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

MPA, JAKARTA – Penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang berdampak ke berbagai sektor, salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada peringatan Hari Buruh yang jatuh hari ini, Ketua DPR Puan Maharani berharap tidak ada PHK.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini pun mengajak semua pihak bergotong royong menangani pandemi Covid-19 termasuk dampaknya, baik sosial maupun ekonomi.

"Saya berharap para pemilik usaha tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan. Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," kata Puan di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Pemerintah, dia meminta dapat memberikan informasi bagaimana langkah selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan diwajibkan menghentikan aktivitas normalnya akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) serta beberapa daerah lainnya.

"Informasi dari pemerintah tentang tahapan-tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para buruh," ujar Puan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga meminta Pemerintah dapat memastikan para buruh yang terdampak pandemi covid-19 mendapatkan bantuan sosial (bansos). Puan mengaku prihatin May Day kali ini berada dalam suasana pandemi Covid-19.

"Mari kita merayakan Hari Buruh tahun ini dengan berpedoman pada protokol kesehatan pandemi Covid-19 tanpa mengurangi arti penting May Day dalam sejarah perjuangan perbaikan nasib para buruh," katanya.

DPR, Puan mengklaim, selalu memperhatikan nasib buruh. Contohnya, menurut dia, DPR menundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kami di DPR melihat sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan yang ada di dalamnya belum optimal, apalagi di tengah situasi semua pihak sedang fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19," ujarnya.

Puan memaparkan, penundaan tersebut agar DPR bisa optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. "Kita ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," katanya.

Sumber : iNews.id

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.