Mediaportalanda

Paripurna DPR Diwarnai Kritik Impor TKA Asal China saat Corona

5/05/2020 11:26:00 AM Parlemen

Rapat paripurna ke-14 DPR masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (5/5/2020). (Foto: Antara).

MPA, JAKARTA - DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Jakarta, Selasa (5/5/2020). Rapat dilaksanakan melalui video konferensi.

Dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPR mengkritisi tentang impor 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama wabah virus corona (Covid-19).

"DPR harus bersuara terkait masuknya 500 TKA dan mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke Indonesia," ujar anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron dalam rapat paripurna.

Dia mengungkapkan, banyak menerima aspirasi terkait masuknya TKA asal China dan permintaan agar menyuarakan persoalan tersebut untuk didengar oleh pemerintah.

Politikus Partai Demokrat itu mengajak para anggota DPR lain yang ikut dalam rapat paripurna untuk ikut bersuara agar aspirasi masyarakat bisa sampai ke telinga pemerintah.

"Marilah kita bersuara karena bagaimanapun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong. Kita harus berikan ruang yang cukup untuk berkarya lebih baik lagi dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil TKA," ucapnya.

Kritikan yang sama juga dilontarkan oleh anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Dia menilai masuknya TKA asal China mempersempit peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan.

Dia meminta kepada pimpinan DPR agar mendesak pemerintah menghentikan penerimaan TKA China hingga wabah virus corona dan resesi ekonomi berakhir.

"Hingga April 2020 ini, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 2,8 juta pekerja yang terkena dampak wabah cotona. Menurut Center of Reform in Economic Indonesia, angka tersebut akan semakin bertambah hingga bisa mencapai angka 9 jutaan," kata Kurniasih. (*)

Sumbaer : inews.id/news

Pemerintah Akan Merevisi Larangan Mudik Selama Corona

5/05/2020 10:49:00 AM Nusantara

Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan revisi Permenhub 25/2020 akan memuat ketentuan tentang transportasi untuk berpergian nonmudik. Ia mengatakan revisi aturan tersebut masih belum selesai.

"[Revisi berisi) ketentuan soal aturan transportasi untuk bepergian nonmudik. Sedang disusun, ditunggu saja," kata Adita dikonfirmasi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).

Adita belum mau mengungkap lebih jauh poin revisi Permenhub 25/2020. Saat disinggung apakah revisi akan memuat ketentuan masyarakat yang diizinkan mudik di tengah pandemi virus corona, Adita belum mau menjawab.

"Kita tunggu saja ya. Belum selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang mudik di tengah pandemi virus corona. Larangan mudik untuk menekan penyebaran virus corona tersebut berlaku sejak 24 April sampai 31 Mei mendatang.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsa Panjaitan, yang sempat menjadi pelaksana tugas menteri perhubungan, membuat aturan larangan mudik lewat Permenhub 25/2020. Permenhub itu, mengatur pengendalian transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian untuk mudik di tengah pandemi virus corona.

Transportasi yang diatur meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang seperti angkutan umum bus, mobil penumpang; kereta api; pesawat; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; kapal laut; serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Larangan ini berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah penyebaran virus corona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB.

Dalam aturan itu, larangan mudik untuk sektor darat dan penyeberangan berlaku 24 April sampai 31 Mei 2020, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.

Belakangan pemerintah akan mengizinkan masyarakat mudik ke kampung halaman di tengah pandemi virus corona dengan alasan darurat, seperti keluarga sakit dan meninggal, serta harus mengantongi izin dari tiga instansi pemerintah.

Tiga instansi yang dapat memberi izin masyarakat untuk mudik, antara lain, dinas perhubungan, polres, dan tim Gugus tugas Covid-19 tingkat terendah seperti desa atau kelurahan.

"Ada diskresi [untuk situasi-situasi tertentu]. Jadi bisa ke dinas perhubungan, polres, atau Gugus Tugas [tingkat] terendah," kata Kepala Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo, Rabu (29/4).

Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Benyamin menjelaskan pemudik dengan alasan darurat tersebut harus dapat meyakinkan petugas yang berada di lapangan. Menurutnya, petugas hanya akan memberi lewat para pemudik apabila terdapat situasi yang sangat mendesak.

Sampai Minggu (3/5) atau 10 hari kebijakan itu berjalan, polisi telah mencegat 25.728 kendaraan yang hendak mudik di tengah pandemi virus corona. Total kendaraan yang dicegat dan diminta putar balik itu berada di tujuh wilayah hukum Polda yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung. (**)

Sumber : cnnindonesia.com

Tak Hanya Bicara Tapi Berbuat, Jelang Berbuka "Polda Sumbar Berbagi Nasi Bungkus" Pada Warga

5/05/2020 08:43:00 AM Poldasumbar

Photo Istimewa

MPA, PADANG – Tidak Hanya Bicara tapi berbuat, berbagai upaya telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) untuk membantu meringankan beban warga yang terdapak covid-19, kali ini kembali membagikan nasi bungkus untuk bekal buka puasa kepada masyarakat.

Sebanyak 250 nasi bungkus ini dibagikan secara mobile di jalan S. Parman, Air Tawar, Tunggul Hitam, daerah perumahan Komplek Polda hingga ke Kawasan Tabing, Kota Padaang, Selasa (5/5).

Sebelumnya, ratusan nasi yang telah terbungkus tersebut merupakan bantuan dari komunitas Himpunan Tjinta Teman (HTT) yang diserahkan kepada Dapur Umum Covid 19 yang berada di Lolong, Gudang Logistik Polda Sumbar.

“Setelah menerima bantuan itu, Polda Sumbar selanjutnya mendistribusikannya kepada masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu.

Dikatakan, nasi bungkus ini diserahkan langsung kepada masyarakat sekitar,khususnya warga yang bekerja sebagai driver Ojol (ojek online), dan masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19.

“Kegiatan ini juga rutin kami lakukan, baik untuk berbuka puasa maupun untuk sahur,” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Polda Sumbar AKBP Nina, didampingi Staf Rolog, Staf Bid Humas dan Personel dari Satbinmas Polresta Padang.(*)

Sumber ; Bidhumas polda sumbar