Mediaportalanda

Photo Istimewa (Bidhumas Polda Sumbar)

MPA, PADANG  - Seratus personel Polda Sumbar disiapkan untuk diperbantukan (BKO) ke Jakarta dalam rangka pengamanan unjuk rasa (unras) terkait Omnibus Law. 

"100 personel dari Satbrimob Polda Sumbar telah dipersiapkan BKO ke Jakarta," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Rabu (7/10) di Mapolda Sumbar.

BKO personel Polda Sumbar ini kata Kombes Pol Satake, merupakan sesuai permintaan dari Mabes Polri untuk memperkuat pengamanan di ibukota Jakarta dalam rangka unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa.

"BKO ini sesuai dengan Surat Telegram (ST) bapak Kapolri yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri tanggal 6 Oktober 2020 kemarin," jelasnya.

Diterangkan, dalam ST tersebut selain personel dari Satbrimob Polda Sumbar yang BKO, juga ada dari Polda lainnya seperti Aceh, Sumut, Sumsel, Riau, Kepri Bengkulu dan Lampung.

"Untuk personel Brimob Polda Sumbar yang disiapkan ini, telah dilepas oleh bapak Wakapolda Sumbar tadi siang," pungkasnya.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Ketua DPRD Sumbar, Supardi ( Photo Can)

MPA, PADANG- Aksi Massa gabungan mahasiswa dan komponen lainnya, di DPRD Sumbar, Rabu (7/10/2020) menyisakan kerusakan dibeberapa fasilitas negara tersebut, diantaranya Videotron, pagar dan beberapa lainnya.

Ketua DPRD Sumbar sebenarnya memberi apresiasi pada aksi unjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa, jika itu murni memperjuangkan kepentingan publik, tanpa ditumpangi pihak tertentu sehingga berujung pada anarkisme dan perusakan.

Sebagai pimpinan DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, siap untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan pada mereka, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat, namun bukan perwakilan pemerintah pusat.

Ia juga mengatakan, undang-undang sudah mengatur jika Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat didaerah, meskipun gubernur juga dipilih oleh rakyat sama dengan anggota DPRD.

"Undang-undang mengatur kalau gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat didaerah, kalau DPRD bukan perwakilan pemerintah pusat, hanya lembaga perwakilan rakyat, jika ada aturan pusat yang akan dipermasalahkan, semstinya disampaikan pada wakil pusat didaerah yakni Gubernur," ulas Supardi. 

Dia juga menambahkan, awalnya bangga terhadap aksi damai pengunjuk rasa,namun rasa itu menjadi hilang ketika berubah menjadi anarkis dan merusak, padahal dengan perusakan tersebut yang akan rugi juga masyarakat, dan bisa menyedot anggaran memperbaiki kerusakan.

"Aksi anarkis tersebut menggambarkan kalau ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi, dengan tujuan politis, untuk itu perlu kiranya adek-adek mahasiswa jangan terpancing dan jangan terprovokasi yang dapat merugikan daerah ini,' himbau Supardi.

Dikatakannya juga, perjuangan untuk melakukan aksi penolakan keputusan pemerintah pusat, mestinya disampaikan kepada perwakilannya yang ada didaerah yakni Gubernur, agar telat sasaran.

"Undang-undang gawenya pemerintah pusat, jika ingin melakukan penolakan sampaikan pada perwakilannya didaerah yakni Gubernur, kami hanya memperkuat dengan melanjutkan aspirasi yang masuk melalui lembaga DPRD," tegasnya.(*)

Hendrison Jack dan Kabid Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi, Stefanus Satake Bayu Setianto, S.ik (Photo Istimewa)

MPA, PADANG - Pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI) secara demokrasi telah berlangsung sukses dan damai. Dari Lima Calon Kandidat, Micke Putra, Firman Sikumbang, Dafit Laksus, Marzuki Rahman, Hendrizon Jack SH sebagai petahan kembali menaghodai IKW-RI untuk periode mendatang.

Ucapan telamat terpilihpun kian mengalir pada Hendrizon Jack bahkan apresiasi dari Kabid Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi, Stefanus Satake Bayu Setianto, S.ik juga mangalir.

Satake, menyampaikan ucapan selamat kepada Hendrizon Jack, SH yang kembali menaghodai IKW-RI periode mendatang, semoga makin solid kedepannya.

"Selamat kepada Hendrizon, semoga IKW-RI semakin solid kedepannya, kami harapkan agar kemitraan IKW-RI dengan Polda Sumbar kedepan semakin kuat dalam sinergitas penyampai corong kepada masyarakat Sumbar," ujar beliau kala dihubungi media ini via telepon seluler, pada Rabu (7/10/2020).

Satake mengatakan, Polda Sumbar sangat mengapresiasi pola pemilihan yang berjalan sangat demokrasi, ini membuktikan organisasi para pemilik media ini sangat menjunjung kejujuran dalam hal pemilihan. Ini patut dicontoh oleh organisasi lainnya, ucap Satake.

"Kami Polda Sumbar sangat mengharapkan adanya peningkatan hubungan sinergitas antara IKW-RI dengan Polda Sumbar dibawah komando Hendrizon Jack," paparnya.

Pesan kami kepada IKW-RI agar selalu menjaga kekompakan antara pengurus dan anggota dan tetap menjaga marwah organisasi dan menjunjung azas sosial bagi seluruh anggota yang tergabung di IKW-RI, pungkasnya.

(Ar/mond)