Mediaportalanda

Photo Istimewa

MPA, PADANG  - Aksi unjuk rasa terkait penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dan Omnibus Law kembali berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (8/10).

Sejumlah massa yang tergabung dari mahasiswa, LSM dan kelompok masyarakat tampak turun ke jalan sembari menyuarakan aspirasi. Dalam aksi tersebut mereka juga membakar sebuah ban.

Ribuan personel gabungan dari Polda Sumbar serta Polresta Padang diturunkan untuk melakukan pengamanan. Dengan dilengkapi mobil Watercanon dan mobil pengurai massa.

Melihat situasi perkembangan jalannya aksi unras di DPRD Sumbar, sekitar pukul 16.15 WIB Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH mendatangi lokasi unras.

Dengan didampingi pejabat utama Polda Sumbar terlihat Kapolda ikut mengawasi dan memantau para demonstran dan anak buahnya yang melakukan pengamanan.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

MPA, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk  menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Sumbar terkait dengan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja.

Surat bernomor 050/1422/Nakertrans/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 itu adalah berupa bentuk penyampaian aspirasi dr serikat pekerja yg menolak diberlakukannya  UU omnibus law Cipta Kerja  yg telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada, Senin 5 Oktober 2020 yang lalu.

Keputusan tersebut dianggap oleh masyarakat dan serikat pekerja terlalu cepat dan menuai banyak kontroversi dan tidak melindungi para pekerja. Sehingga banyak dari berbagai elemen seperti serikat pekerja mahasiswa dan sebagian politisi menyatakan menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. 

Penolakan tersebut dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat, seperti buruh, mahasiswa, dan pelajar. 

Bahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan pada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa demi membatalkan UU Cipta Kerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan Menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud.

BIRO HUMAS SETDA SUMBAR

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi. Foto/Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

MPA, JAKARTA - Mengejutkan, Indonesia melontarkan peringatan keras kepada China terkait krisis di Laut China Selatan. Peringatan ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi yang berjanji akan selalu membela kepentingan nasional Indonesia.

"Kami akan terus menegakkan prinsip kami melawan negara Partai Komunis atas klaim militer mereka," katanya merujuk pada China yang dipimpin Partai Komunis China.

Indonesia tidak terlibat sengketa maritim di Laut China Selatan dengan China. Namun, negara yang dipimpin Presiden Joko Widodo kerap berseteru dengan Beijing karena kapal-kapal penangkap ikan China yang dikawal kapal coast guard-nya memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. 

Amerika Serikat menuduh China mengintimidasi para tetangga Asia-nya, sementara Beijing mengatakan Washington dan sekutu Barat-nya telah mengganggu dan membahayakan keamanan dengan mengirim kapal perang ke perairan sengketa di Laut China Selatan.

Menlu Retno dalam wawancara dengan Channel News Asia menekankan meski China sedang bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan, itu tidak akan mengubah sikap Jakarta atas kedaulatannya di perairan Natuna, Laut China Selatan.

Ditanya apakah kerjasama pengembangan vaksin China dengan pihak Indonesia yang sedang berlangsung akan memengaruhi posisi Jakarta soal perairan yang disengketakan, Retno menjawab; "Saya bisa menjawab dengan tegas, setegas mungkin. Tidak."

“Itu dua hal yang berbeda dan ketika kita bekerja sama, bukan kerjasama yang timpang yang hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini Indonesia," ujarnya.

“Tetapi perusahaan China dan China sebagai negara, juga menikmati buah atau manfaat dari kerjasama ini. Ini adalah keuntungan dua arah," lanjut Menlu perempuan pertama Indonesia ini.

Menlu Retno merujuk pada insiden di mana kapal coast guard China terlihat di dalam wilayah perairan Natuna, yang menimbulkan kecurigaan tentang niatnya.

Badan Keamanan Laut (Bakmla) Indonesia mengatakan kapal coast guard China memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di lepas pulau Natuna utara bulan lalu. 

"Jika tujuannya adalah untuk menjalankan klaimnya dengan (dasar) nine-dash line (sembilan garis putus-putus), tentu saja, itu tidak dapat dibenarkan," tegas Retno, dilansir dari SindoNews Rabu (7/10/2020).

"Tapi setelah kita berkomunikasi, lewat jalur diplomatik, kapal itu pindah. Saya yakin ini bukan yang terakhir kali terjadi. Mungkin akan terulang lagi."

“Dan kami akan terus berkomunikasi, kami akan terus memegang teguh prinsip-prinsip kami seperti yang kami katakan sebelumnya," ujarnya.

Retno mengatakan Indonesia bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan China. "Kami berusaha bekerja sama dengan semua negara karena selain banyak sumber, ada banyak kebutuhan," katanya.

“Dan dalam politik Indonesia, jelas kami bebas aktif dan tidak akan memihak satu blok ke blok lainnya. Sangat jelas," katanya. "Dan ini diwujudkan dalam semua kebijakan kami.”

Sementara itu, kebijakan Laut China Selatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjadi kurang berdamai dengan China menyusul sejumlah pernyataan yang menekankan sengketa maritim yang luas antara Filipina dengan Beijing.

Namun, Duterte telah mencoba untuk mengatasi tekanan yang meningkat dari dalam pemerintahannya untuk merevitalisasi kerjasama keamanan negara dengan Amerika Serikat terhadap kebutuhan untuk menjaga hubungan ekonomi negaranya dengan Beijing. (**)